Tag Bank

Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini mengeluarkan fatwa mengenai rekening dormant dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) XI. Ini merupakan langkah signifikan untuk memberikan panduan hukum dalam konteks transaksi keuangan yang semakin kompleks dan beragam.

Fatwa ini menetapkan bahwa meskipun rekening dianggap tidak aktif atau dormant, status kepemilikannya masih berlaku. Ini berarti bahwa bank memiliki kewajiban untuk memberi informasi kepada pemilik rekening atau ahli waris terkait status rekening tersebut.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan bahwa fatwa ini dikeluarkan sebagai respons atas permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari Rp 190 triliun yang masuk dalam kategori rekening dormant, dan setelah klarifikasi, masih terdapat sekitar Rp 50 triliun yang tidak terpakai.

Pentingnya Fatwa MUI Terkait Rekening Dormant untuk Transaksi Keuangan

Fatwa ini diharapkan dapat memberikan bimbingan jelas mengenai pengelolaan rekening dormant di bank. Hal ini penting mengingat uang yang terpendam dalam rekening tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Melalui keputusan ini, MUI menekankan pentingnya tanggung jawab bank untuk melibatkan pemilik rekening secara aktif.

Ni’am menegaskan bahwa tindakan mengabaikan rekening dormant bisa memiliki konsekuensi hukum. Dalam pandangan syariah, rekening yang telah lama tidak diaktifkan tetap menjadi hak milik pemilik. Karenanya, pihak bank diharuskan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar rekening tersebut tidak terabaikan.

Fatwa ini memberikan penekanan pada perlunya upaya untuk mengingatkan pemilik rekening tentang status rekening mereka. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat bisa lebih peduli terhadap harta mereka dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang tidak terpakai.

Aspek Hukum Dan Sosial Rekening Dormant Menurut Syariah

Dari sudut pandang hukum syariah, rekening dormant memiliki status yang sangat penting. Kewajiban bank untuk mengingatkan pemilik bukan hanya sekadar prosedural, tetapi juga merupakan bagian dari etika bisnis dalam pandangan Islam. Fatwa ini membawa perspektif baru tentang tanggung jawab bank dan pemilik rekening terkait dengan posisi harta yang terpendam.

Jika pemilik rekening tidak dapat ditemukan, maka dana tersebut berstatus sebagai dana tak bertuan. Dalam hal ini, fatwa menyatakan bahwa uang harus disalurkan untuk keperluan sosial. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yakni penggunaan harta untuk tujuan yang lebih besar.

Pihak bank juga diharapkan untuk mengikuti prinsip syariah dalam pengelolaan rekening dormant. Jika rekening tersebut berasal dari lembaga keuangan syariah, dana yang tidak terpakai harus diserahkan kepada lembaga sosial Islam, seperti lembaga zakat. Ini tidak hanya memperkuat kepercayaan umat terhadap lembaga keuangan, tetapi juga mempromosikan pengelolaan harta yang beretika.

Implikasi Dan Rekomendasi Dalam Pengelolaan Rekening Dormant

Secara keseluruhan, fatwa ini memiliki implikasi luas bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Bagi pemilik rekening, disarankan untuk lebih aktif dalam memonitor dan memanfaatkan dana mereka. MUI juga memberikan rekomendasi untuk menjaga agar dana tidak terbuang sia-sia.

Pihak bank memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan rekening dormant. Dalam konteks ini, kolaborasi antar lembaga keuangan, pemerintah, dan MUI akan sangat penting. Dengan demikian, akan ada harmonisasi dalam penanganan dana yang tidak terpakai untuk kepentingan masyarakat.

Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus berperan aktif dalam menegakkan ketentuan ini. Tindakan pencegahan yang lebih baik harus diterapkan untuk melindungi pemilik rekening dan juga memastikan keberlangsungan transaksi keuangan yang sehat di negara ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyaluran kredit perbankan yang menurun per Oktober 2025 menjadi salah satu alasan utama untuk menambah penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia. Dengan langkah ini, Purbaya berharap dapat memberikan dorongan yang signifikan untuk perekonomian nasional yang sedang menghadapi tantangan.

Per November 2025, ia mengungkapkan bahwa dana menganggur pemerintah telah bertambah sebesar Rp 76 triliun, menjadikan total penempatan menjadi Rp 276 triliun. Ini adalah usaha strategis untuk mengatasi masalah penyaluran kredit yang lesu selama beberapa bulan terakhir.

Purbaya juga menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi saat ini, yang terlihat dari penurunan pertumbuhan uang primer atau M0 dari 13% per September menjadi hanya 7% per Oktober 2025. Dengan penurunan ini, ia merasa penting untuk menambah agresivitas dalam penempatan dana guna merangsang kembali aktivitas ekonomi.

Ketika membahas penurunan penyaluran kredit, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, turut memberikan pandangannya. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit baru mencapai 7,36% secara tahunan pada Oktober 2025, mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,7%. Hal ini menunjukkan tren yang perlu diwaspadai lebih lanjut.

Perry menjelaskan bahwa lambatnya pertumbuhan kredit disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan permintaan. Banyak pelaku usaha yang memilih untuk menahan ekspansi, beralih ke pembiayaan internal, dan menghadapi suku bunga yang masih tinggi. Ini menjadi tantangan yang perlu dikelola agar perekonomian tidak terhambat.

Meski suku bunga acuan telah mengalami penurunan 125 basis points sejak awal tahun ini, suku bunga kredit perbankan hanya turun sedikit. Penurunan ini dilihat dari suku bunga yang mencapai 9,00% pada Oktober 2025, menurun dari 9,20% di awal tahun. Perkembangan ini menunjukkan lambatnya respons perbankan terhadap kebijakan moneter yang diambil.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan

Berbagai faktor internal dan eksternal berkontribusi terhadap penyaluran kredit yang menurun ini. Tingginya risiko kredit pada segmen tertentu, termasuk UMKM, membuat bank lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Ini berdampak langsung pada pertumbuhan kredit yang semakin menurun.

Perry juga mencatat bahwa ada jumlah pinjaman yang belum dicairkan mencapai Rp 2.450,7 triliun, yang merupakan 22,97% dari plafon kredit yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas pembiayaan bank masih memadai, ada ketidakpastian di pasar yang membuat pelaku usaha ragu untuk mengambil pinjaman.

Selain itu, dari sisi penawaran, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) meningkat menjadi 29,47%. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, meningkat sebesar 11,48% secara tahunan pada Oktober 2025. Namun, peningkatan rasio ini tidak diikuti dengan lonjakan permintaan kredit yang signifikan.

Meski kondisi lender di pasar cukup baik, ada tantangan struktural yang harus dihadapi. Dengan persyaratan kredit yang semakin longgar, harapannya adalah agar dapat merangsang pertumbuhan kredit. Namun, di segmen kredit konsumsi dan UMKM, lender harus tetap ekstra hati-hati.

Satu aspek yang sangat menarik adalah bagaimana bank-bank merespons tantangan ini. Meskipun terdapat penurunan yang lambat pada suku bunga kredi, bank masih berupaya untuk memitigasi risiko yang ada dengan meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Proyeksi dan Harapan Untuk Pertumbuhan Kredit di Masa Depan

Perry optimis bahwa pertumbuhan kredit hingga akhir tahun ini akan tetap berada dalam kisaran 8-11%. Ia juga percaya bahwa tantangan yang ada saat ini adalah sesuatu yang dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak terkait. Kerjasama antara Bank Indonesia dan Pemerintah menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kredit.

Menjelang tahun 2026, Perry mengharapkan adanya perubahan yang signifikan dalam struktur suku bunga yang ada. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor keuangan, ia yakin pertumbuhan kredit dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dia menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik dan memperbaiki struktur suku bunga di pasar.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian ini adalah menjangkau segmen-segmen yang belum terlayani dengan baik. Bank harus lebih proaktif dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan kredit di kalangan UMKM dan sektor-sektor lain yang berpotensi.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kondisi ekonomi nasional dapat pulih lebih cepat. Berbagai inisiatif, termasuk penempatan dana pemerintah, diharapkan bisa menjadi stimulus untuk memacu pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.

Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia semakin melambat, menjauh dari target yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit berada di kisaran 8% hingga 11%, namun realita menunjukkan angka yang jauh di bawah harapan tersebut.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,36% secara tahunan. Angka ini menurun dari 7,7% pada bulan sebelumnya, menunjukkan adanya pergeseran dalam kondisi perekonomian.

Dalam konferensi pers yang diadakan setelah rapat dewan gubernur, Perry menjelaskan detail lebih lanjut mengenai perkembangan ini. Ia menekankan perlunya memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan kredit untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Analisis Penyebab Pertumbuhan Kredit yang Lesu di Indonesia

Salah satu penyebab utama penurunan pertumbuhan kredit adalah kurangnya permintaan yang kuat dari pelaku usaha. Banyak perusahaan yang mengambil sikap menunggu dan melihat atau ‘wait and see’ dalam kondisi ini.

Selain itu, banyak korporasi yang lebih memilih untuk mengoptimalkan pembiayaan internal ketimbang mengandalkan pinjaman bank. Hal ini tentunya memengaruhi seberapa besar kredit yang bisa disalurkan oleh perbankan.

Di sisi suku bunga, meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan hingga 125 basis points, penurunan suku bunga kredit secara umum tidak berjalan cepat. Sampai Oktober 2025, suku bunga kredit hanya turun 20 basis points, dari 9,20% menjadi 9,00%.

Dampak terhadap Sektor UMKM dan Kredit Konsumsi

Penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terdampak oleh kondisi ini. Pertumbuhan kredit UMKM tercatat mengalami penurunan, bahkan sebesar -0,11% dibandingkan tahun lalu.

Bank semakin berhati-hati dalam memberikan kredit, terutama kepada segmen konsumsi dan UMKM. Hal ini tercermin dari peningkatan persyaratan pemberian kredit yang membuat sejumlah usaha kecil kesulitan dalam mendapatkan modal.

Kondisi ini menunjukkan adanya risiko kredit yang tinggi dalam kedua segmen tersebut, sehingga perlunya strategi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan ini. Dukungan dari pemerintah dan kebijakan yang lebih baik dari bank dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.

Upaya Mengatasi Tantangan dan Mendorong Pertumbuhan Kredit

Perry Warjiyo meyakinkan bahwa meskipun pertumbuhan kredit saat ini berada di bawah target, ada harapan untuk perbaikan di masa depan. Ia optimis bahwa hingga akhir 2025, pertumbuhan kredit akan berada pada batas bawah target 8-11% yang ditetapkan.

Ke depan, Bank Indonesia berencana untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang lebih baik serta memperbaiki struktur suku bunga yang berlaku.

Kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif makroprudensial juga diharapkan dapat memperkuat posisi bank dalam memberikan kredit. Diperlukan langkah penciptaan iklim usaha yang mendukung agar pelaku ekonomi merasa terdorong untuk berinvestasi kembali.

Sejarah perbankan di Indonesia dimulai dengan lahirnya bank pertama yang dicetuskan oleh dua tokoh penting, Margono Djojohadikusumo dan Soerachman, setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Keduanya memiliki visi yang berbeda mengenai pembentukan bank sentral, mencerminkan dinamika dan kebutuhan ekonomi Indonesia pada masa transisi ini.

Margono Djojohadikusumo, yang dikenal sebagai salah satu pelopor ekonomi nasional, percaya bahwa bank sentral harus dibangun dari kemandirian bangsa, sementara Soerachman lebih memilih pendekatan pragmatis dengan menghidupkan kembali institusi yang telah ada. Diskusi mereka mencerminkan keinginan mendalam untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi di tanah air.

Situasi semakin mendesak ketika Belanda berusaha kembali menjajah Indonesia. Ancaman ini memicu Margono untuk mempercepat rencana pendirian bank sentral baru yang sepenuhnya milik bangsa Indonesia. Mengingat keadaan yang genting, ide untuk membentuk institusi perbankan yang mandiri menjadi semakin relevan dan krusial.

Pembentukan Bank Negara Indonesia: Momen Bersejarah dalam Perbankan

Pada bulan September 1945, Margono memperoleh dukungan dari Soekarno dan Hatta untuk mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI). Pendiriannya ditetapkan secara resmi pada 5 Juli 1946 dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 tahun 1946. BNI bukan hanya berfungsi sebagai bank sentral, tetapi juga sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dan menerima simpanan masyarakat.

Modal awal BNI bersumber dari partisipasi rakyat Indonesia, menandakan semangat gotong-royong untuk membangun ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan Margono, BNI bertekad menjalankan perannya di tengah tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh kembalinya Belanda.

BNI beroperasi dalam konteks perang secara ekonomi melawan De Javasche Bank (DJB), institusi yang dikuasai Belanda. Dengan terbitnya Oeang Republik Indonesia (ORI), BNI berusaha menghadirkan alternatif untuk bank yang didirikan penjajah, sekaligus memberikan dorongan semangat kepada bangsa untuk tidak menyerah pada kekuatan asing.

Duel Ekonomi: BNI Melawan De Javasche Bank

Ketegangannya semakin meningkat ketika dualisme sistem perbankan muncul, dengan BNI berupaya melawan kebijakan DJB yang merugikan. Terjadinya peperangan mata uang atau currency war menciptakan ketidakpastian ekonomi di masyarakat. Uang yang dikeluarkan oleh DJB bersaing dengan ORI, dan masyarakat tetap berada dalam posisi bingung mengenai penggunaan mata uang yang sah.

Perang ini tidak hanya berdampak pada sektor perbankan, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Banyak cabang BNI yang terpaksa tutup akibat penindasan Belanda, sedangkan kekayaan bank mengalami penyitaan. Dalam kondisi ini, meski terhambat, semangat perjuangan untuk kemandirian tetap terjaga.

Ketika situasi mulai calar, BNI kembali aktif pasca perang melawan Belanda yang berakhir pada tahun 1949. Namun, lambat laun, kekuasaan BNI sebagai bank sentral mengalami kemunduran seiring dengan pengambilalihan DJB oleh pemerintah, yang kemudian diubah menjadi Bank Indonesia. Hal ini menandai transisi penting dalam industri perbankan nasional.

Transformasi Perbankan: Dari BNI ke Bank Indonesia

Pada tahun 1953, peran BNI sebagai bank sentral semakin redup. Pengalihan fungsi ini menjadi titik crucial dalam sejarah keuangan negara. Bank Indonesia, yang dihadirkan untuk mengemban tanggung jawab baru sebagai bank sentral, mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya diemban oleh BNI.

Perubahan ini membawa BNI ke arah yang berbeda. Dengan status barunya sebagai bank pelat merah, BNI diarahkan untuk lebih fokus pada pelayanan masyarakat dan pengembangan ekonomi, alih-alih sebagai bank sentral. Momen ini sejatinya menciptakan stabilitas dalam sistem perbankan nasional yang baru dibangun.

Seiring berjalannya waktu, perjalanan BNI dan Bank Indonesia saling terkait erat. Meskipun keduanya berasal dari latar belakang yang bersebrangan, keduanya berkontribusi besar dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia. Masing-masing memiliki peran penting dalam menjawab tantangan perbankan di era yang semakin kompleks.

Kisah pendirian BNI dan seluruh dinamika yang terjadi menunjukkan betapa pentingnya keberanian dan visibilitas dari tokoh ekonomi pada masanya. Melihat kembali sejarah ini, kita dapat memahami bahwa perjalanan menuju kemandirian ekonomi tak selalu mulus, namun keberanian untuk memperjuangkan cita-cita bangsa membentuk masa depan yang lebih baik.

Inflasi bahan pangan yang bergejolak atau volatile food mengalami peningkatan signifikan, mencapai 6,59% secara tahunan. Kenaikan ini terutama dipicu oleh fluktuasi harga komoditas seperti cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Kondisi ini menarik perhatian, terutama karena tekanan inflasi volatile food jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum yang tercatat sebesar 2,86% pada oktober 2025. Di balik peningkatan ini, ada banyak faktor yang saling berkaitan, termasuk gangguan musim yang mempengaruhi produksi pangan.

Dewan gubernur Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengaitkan tingginya tekanan inflasi bahan pangan dengan kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diskusi mengenai hubungan ini mencuat saat Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, memberikan penjelasan terkait kondisi inflasi saat konferensi pers.

Menganalisis Kenaikan Inflasi Bahan Pangan di Indonesia

Kenaikan inflasi bahan pangan pada bulan Oktober 2025 didorong oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor penting adalah efek dasar atau base effect yang terjadi akibat rendahnya tingkat inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Aida menjelaskan bahwa pada bulan-bulan sebelumnya, inflasi volatile food sangat rendah, dengan angka mencapai 3,04% di Agustus, 1,43% di September, dan 0,89% di Oktober tahun lalu. Hal ini menjelaskan mengapa angka inflasi melonjak menjadi 6,59% saat ini.

Faktor kedua yang sama pentingnya adalah waktu yang tidak tepat untuk penanaman produk hortikultura. Periode akhir tahun bukanlah waktu optimal untuk menanam komoditas tersebut, sehingga pasokan menjadi terbatasi.

Selain itu, faktor cuaca yang tidak mendukung juga berperan penting. Curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya mempengaruhi hasil pertanian, sehingga menyebabkan lonjakan harga.

Penyebab Inflasi pada Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras

Telur ayam ras dan daging ayam ras menunjukkan kenaikan harga, sebagian akibat dari biaya input pakan ternak yang meningkat. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa di Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa program MBG memicu lonjakan permintaan terhadap kedua komoditas ini.

Pudji Ismartini dari BPS mencatat bahwa lonjakan permintaan terjadi karena program tersebut, yang mendorong masyarakat untuk membeli lebih banyak telur dan daging ayam. Namun, inflasi pada keduanya juga dipengaruhi oleh peningkatan biaya produksi yang tidak bisa diabaikan.

Ia melanjutkan dengan statistik, mengungkapkan bahwa inflasi untuk telur ayam ras mencapai 4,34% dan daging ayam ras sebesar 1,13% pada Oktober 2025. Ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi dapat bervariasi antara komoditas meskipun ada kesamaan dalam penyebab utamanya.

Pudji menegaskan bahwa selain program MBG, komponen biaya produksi lain, seperti harga jagung pakan, juga mempengaruhi harga akhir. Oleh karena itu, analisis komprehensif diperlukan untuk memahami dinamika pasar pangan yang kompleks ini.

Pentingnya Mengelola Inflasi Pangan dalam Ekonomi

Mengelola inflasi pangan adalah tantangan besar bagi pemerintah dan otoritas moneter. Inflasi yang tinggi pada bahan pangan dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi.

Bagi banyak orang, biaya pangan merupakan komponen utama dalam pengeluaran bulanan mereka. Ketika harga bahan pangan naik, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga perlu ada intervensi untuk menjaga kestabilan harga.

Dalam konteks ini, program-program seperti MBG bisa jadi solusi, tetapi perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan dampak positifnya. Hasil evaluasi akan menjadi acuan bagi pengambilan keputusan di masa depan.

Selain itu, pendekatan multisektoral diperlukan, melibatkan kolaborasi antara kementerian terkait, petani, dan pelaku pasar untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengendalian inflasi pangan.

KB Bank baru-baru ini membuat kemajuan signifikan dalam industri perbankan dengan produk KPR Star Mortgage yang berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai “Bank Inovatif Terbaik” pada The Biggest Real Estate Summit & AREBI Awards 2025. Penghargaan ini diberikan pada acara yang digelar di Jakarta, sebagai pengakuan akan terobosan yang membantu memudahkan transaksi dan pembiayaan di sektor properti di Indonesia.

Direktur Ritel KB Bank, Robby Mondong, menjelaskan bahwa pencapaian ini merupakan titik awal yang penting untuk mendorong inovasi lebih lanjut. Dengan fokus pada kebutuhan nasabah, mereka berupaya untuk menyederhanakan proses yang sering dianggap rumit dalam pembiayaan properti.

Menurut Robby, penghargaan ini mencerminkan komitmen KB Bank untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya relevan tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Melalui berbagai inovasi seperti KPR Star Mortgage, mereka ingin mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat dan memperkuat ekosistem properti secara umum.

Inovasi dalam Pembiayaan Properti untuk Masyarakat

Pembiayaan properti di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, dan kehadiran KPR Star Mortgage menjadi salah satu contohnya. Dengan menawarkan proses yang lebih transparan, nasabah dapat merasa lebih nyaman dan terjamin dalam setiap langkah transaksi.

Salah satu fitur menarik dari KPR Star Mortgage adalah kecepatan proses pengajuan yang signifikan, memungkinkan nasabah untuk mendapatkan jawaban lebih cepat. Ini sangat penting mengingat dinamika pasar properti yang terus berubah, di mana waktu sering menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan.

Konsumen saat ini semakin cerdas dan kritis dalam memilih produk keuangan. Oleh karena itu, KB Bank berusaha untuk tidak hanya memenuhi ekspektasi mereka tetapi juga melebihi harapan dengan menyediakan layanan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap inovasi menjadi prioritas dalam setiap strategi perkembangan mereka.

Sinergi di Antara Pemangku Kepentingan Properti

Pelaksanaan AREBI Awards di tahun ini merupakah awal baru untuk mengakui kontribusi berbagai pihak dalam industri properti. Acara ini bertujuan untuk menguatkan sinergi antara developer, bank, dan agen properti dalam membangun ekosistem yang lebih sehat.

Dalam setiap kesempatan, kolaborasi di antara pemangku kepentingan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi industri secara keseluruhan. Melalui pengakuan ini, diharapkan dapat memicu para pelaku industri untuk terus berinovasi dan memberikan layanan yang lebih baik.

AREBI telah berperan penting dalam standarisasi dan pengembangan kompetensi broker sejak 1992, memastikan bahwa para profesional di bidang ini memiliki kualitas yang sesuai. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan di pasar, baik di kalangan konsumen maupun investor.

Pentingnya Penghargaan bagi Perekonomian Nasional

Penghargaan yang diterima oleh KB Bank menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan sektor properti dan perekonomian secara keseluruhan. Dalam suasana persaingan yang ketat, penghargaan semacam ini mendorong inovasi dan profesionalisme dalam industri ini.

Selain itu, penghargaan ini juga memberikan dorongan bagi lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Kualitas layanan yang baik akan berdampak langsung pada kepuasan konsumen dan pada akhirnya dapat meningkatkan pangsa pasar.

Tren global menunjukkan bahwa industri properti terus berkembang, dan pemenang penghargaan tahun ini adalah contoh nyata dari perubahan yang dibutuhkan untuk menanggapi dinamika pasar yang berubah cepat. Ini adalah langkah yang positif bagi perkembangan industri properti di Indonesia ke depannya.

Menjadi nasabah prioritas adalah pilihan yang menjanjikan bagi banyak individu di dunia perbankan. Tak hanya menawarkan kemudahan layanan, nasabah prioritas mendapatkan perlakuan istimewa yang membuat pengalaman berbanking lebih menyenangkan.

Namun, menjadi nasabah prioritas bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Adanya syarat saldo minimum yang harus dipegang di rekening menjadi tantangan tersendiri bagi banyak orang.

Berikut akan diuraikan menu layanan dan syarat untuk menjadi nasabah prioritas di berbagai bank terkemuka di Indonesia, seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN.

Mengapa Menjadi Nasabah Prioritas Sangat Diminati?

Nasabah prioritas biasanya terdiri dari mereka yang memiliki kekayaan yang lebih besar dan memerlukan layanan keuangan yang lebih kompleks. Untuk mereka, bank memberikan akses ke produk dan layanan yang tidak tersedia bagi nasabah biasa, seperti konsultasi investasi dan manajemen kekayaan.

Selain itu, nasabah prioritas juga biasanya dapat menikmati pelayanan yang lebih personal. Misalnya, mereka bisa mendapatkan akses ke manajer hubungan bank yang siap membantu dengan segala kebutuhan finansial mereka.

Kesempatan untuk mendapatkan penawaran khusus, seperti bunga lebih rendah pada pinjaman atau tarif yang lebih baik untuk produk investasi, juga menjadi daya tarik tersendiri. Semua keuntungan ini menjadikan bank lebih melakukan pendekatan kepada nasabah prioritas.

Pentingnya Memahami Syarat untuk Menjadi Nasabah Prioritas

Memahami syarat yang diperlukan untuk menjadi nasabah prioritas adalah langkah awal yang krusial. Tiap bank memiliki ketentuan yang berbeda-beda, namun umumnya syarat paling umum adalah saldo minimum yang harus dipenuhi di rekening bank.

Di banyak institusi, saldo minimum ini berkisar antara Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. Angka ini mungkin terkesan tinggi, tetapi di balik angka tersebut terdapat berbagai keuntungan yang bisa dimanfaatkan nasabah.

Bank juga biasanya menyediakan berbagai program dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah prioritas. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai syarat ini dapat membantu nasabah untuk lebih siap dalam meraih keuntungan tersebut.

Rincian Syarat Menjadi Nasabah Prioritas di Beberapa Bank Besar

Salah satu bank yang menawarkan layanan nasabah prioritas adalah BRI. Untuk menjadi nasabah prioritas di BRI, calon nasabah diharuskan memiliki saldo tabungan minimum sebesar Rp 1 miliar. Ini adalah langkah pertama untuk menikmati berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh bank.

Bank Mandiri juga mengharuskan nasabahnya memiliki saldo minimal Rp 1 miliar untuk mendapatkan layanan Mandiri Prioritas. Keuntungan yang ditawarkan mencakup cashback, akses lounge, dan perlindungan asuransi.

BNI menawarkan program BNI Emerald, di mana untuk menjadi nasabah prioritas, diharuskan memiliki saldo minimum yang sama. Keuntungan tambahan adalah kartu debit spesial yang menyediakan akses premium pada berbagai layanan.

BTN, yang fokus pada pembiayaan perumahan, mengharuskan nasabah untuk memiliki total portofolio minimal Rp 500 juta. Syarat ini mencakup berbagai produk, baik tabungan maupun investasi.

Keuntungan Menjadi Nasabah Prioritas di Masing-Masing Bank

Salah satu keuntungan besar menjadi nasabah prioritas di BRI adalah tersedianya layanan seperti BRI Prioritas Debit Card, yang memudahkan transaksi dan pengelolaan keuangan. Nasabah juga mendapatkan akses lebih tinggi terhadap batas transaksi dan saran investasi profesional.

Di Bank Mandiri, nasabah mendapatkan manfaat cashback saat melakukan transaksi, sekaligus peningkatan poin saat bertransaksi di luar negeri. Akses ke berbagai merchant dan layanan eksklusif adalah hal lain yang menjadi daya tarik tambahan.

BNI Emerald menawarkan pengalaman berbanking yang berbeda dengan fasilitas premium seperti BNI Emerald Hospital Guarantee dan BNI Emerald Overseas Education Assistance. Ini menunjukkan komitmen bank untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

Sementara itu, BTN menyediakan keuntungan khusus dalam bentuk penawaran spesial untuk KPR dan layanan bank lainnya. Ini menciptakan pengalaman berbanking yang sangat efisien dan bermanfaat bagi nasabah.

Dengan berbagai keuntungan dan syarat yang ada, menjadi nasabah prioritas di bank memang menjanjikan berbagai layanan yang membuat pengalaman finansial semakin nyaman. Informasi tentang syarat dan layanan nasabah prioritas di beberapa bank ini diharapkan dapat membantu Anda dalam membuat keputusan yang bijaksana dan terinformasi.

Bank Syariah Nasional (BSN) baru-baru ini mengumumkan pencapaian signifikan setelah resmi menerima aset dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Dengan langkah ini, BSN kini menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia, dengan total aset mencapai sekitar Rp71 triliun dan target untuk tumbuh hingga lebih dari Rp100 triliun dalam waktu dua tahun ke depan.

Kebangkitan BSN ditandai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan di Jakarta. Dalam RUPSLB tersebut, berbagai keputusan strategis diambil untuk memperkuat posisi BSN di pasar perbankan syariah, termasuk setujunya penerimaan pemisahan UUS BTN dan perubahan dalam struktur modal perusahaan.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Bahrullah Akbar selaku Komisaris Utama, perusahaan juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan dan kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Pencapaian dan Target Pertumbuhan BSN dalam Dua Tahun Ke Depan

Pencapaian BSN dalam menerima aset UUS BTN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing. Pada bulan Desember 2024, aset dari UUS BTN tercatat Rp60,56 triliun, yang meningkat menjadi Rp68,36 triliun pada bulan September 2025. Peningkatan ini menunjukkan fundamental bisnis yang kuat.

Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, menyatakan optimisme mengenai tujuan untuk mencapai aset di atas Rp100 triliun. Ia percaya bahwa dengan momentum pertumbuhan yang ada, target ini akan tercapai dalam waktu dua tahun setelah operasi.

RUPSLB juga menyetujui perubahan dalam struktur modal perusahaan yang akan mendukung pertumbuhan. Penambahan modal yang diterima dari pemisahan UUS BTN akan menjadi langkah penting dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Perubahan Struktur Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BSN

Sebagai bagian dari RUPSLB, perubahan juga dilakukan pada susunan anggota Dewan Pengawas Syariah BSN. Misbahul Ulum dan Syarif Hidayatullah diberhentikan dengan hormat, digantikan oleh anggota baru yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan.

Susunan baru Dewan Pengawas Syariah BSN kini dipimpin oleh Muhammad Faiz. Penunjukan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola lingkungan syariah di dalam organisasi, menjamin seluruh produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, Dewan Direksi BSN juga telah diperkuat dengan penunjukan individu-individu berkualitas, yang akan membantu dalam mencapai tujuan strategis perusahaan.

Regulasi dan Tantangan dalam Pengembangan Sektor Keuangan Syariah di Indonesia

Pemisahan UUS BTN menjadi Bank Umum Syariah melibatkan kepatuhan terhadap UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Langkah ini bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Hirwandi Gafar, Direktur Consumer Banking BTN, menegaskan bahwa pemisahan ini diperlukan untuk menciptakan ruang bagi inovasi dan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Regulator juga terus mendorong pertumbuhan sektor ini dengan berbagai kebijakan yang mendukung.

Walaupun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kesadaran pasar dan edukasi kepada nasabah, BSN optimis dapat menghadapi setiap tantangan yang ada dan tetap pada jalur pertumbuhan yang positif.

Kesimpulan dan Prospek Masa Depan Bank Syariah Nasional

Dengan pemisahan UUS BTN dan pengembangan struktur organisasi yang lebih baik, BSN siap untuk memimpin sektor perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan aset yang signifikan menunjukkan potensi besar bagi bank ini untuk berkembang lebih jauh lagi.

Memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta GCG, BSN diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang solid dan mengukir nama di pasar perbankan yang semakin kompetitif. Dengan langkah strategis yang diambil, masa depan BSN terlihat cerah dan penuh harapan.

Sebagai institusi yang berfokus pada pelayanan berbasis syariah, BSN mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan ekonomi syariah, yang tidak hanya menguntungkan tapi juga beretika. Keberlanjutan ini akan menjadi fokus utama dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh BSN di masa mendatang.

Bank-bank di Indonesia kini semakin agresif dalam mendekati nasabah kaya, terutama di segmen emerging affluent. Segmen ini merujuk pada nasabah kelas menengah atas yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dalam hal pengelolaan aset.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dengan percaya diri mengambil langkah untuk memfokuskan perhatian pada nasabah privilege banking, yang memiliki dana kelolaan antara Rp50 juta hingga Rp500 juta. Direktur Community Financial Services Maybank Indonesia, Bianto Surodjo, menargetkan pertumbuhan jumlah nasabah ini dapat mencapai 100.000 hingga 200.000 dalam tiga tahun ke depan.

Target ambisius ini didasarkan pada keyakinan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia akan terus meningkat. Secara tahunan, bank ini berharap untuk mencatat pertumbuhan dua digit baik dalam jumlah nasabah maupun dalam total aset kelolaan mereka.

Dalam mencapai target tersebut, Maybank meluncurkan tiga strategi utama: meningkatkan pengalaman nasabah, memperluas produk yang ditawarkan, dan memanfaatkan digitalisasi secara optimal. Bianto menyatakan bahwa latar belakang edukasi yang baik dan akses internet yang mumpuni di kalangan kelas menengah saat ini telah menciptakan minat besar dalam pengelolaan keuangan pribadi.

Bank juga menyadari bahwa saat ini nasabah seringkali sudah memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang investasi, mulai dari obligasi, saham, hingga cryptocurrency. Untuk menjangkau segmen ini, pendekatan yang lebih personal dan informatif menjadi kunci.

Bank Lain Juga Mengincar Segmen Nasabah Kaya Baru

Sebagai pemain lain di segmen emerging affluent, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. juga mengambil langkah proaktif. Mereka memperkenalkan layanan BTN Prospera untuk menarik nasabah yang memiliki dana kelolaan antara Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Frengky Rosadrian Perangin Angin, Retail Funding Division Head BTN, menegaskan bahwa potensi pasar di segmen ini masih sangat besar dan tersedia banyak ruang bagi bank-bank untuk memasuki kompetisi. Dengan hanya sedikit kompetitor, BTN berusaha memposisikan diri sebagai pemain terdepan dalam segmen niche ini.

Dalam strategi pemasaran BTN, digitalisasi dan pendekatan langsung kepada komunitas menjadi fokus utama. Bank ini ingin membangun konektivitas yang lebih erat dengan nasabah melalui inovasi produk yang relevan, baik untuk individu maupun kelembagaan.

Frengky menambahkan bahwa solusi yang ditawarkan mencakup beragam opsi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Keterlibatan dalam komunitas lokal juga memperkuat daya tarik BTN bagi nasabah baru.

Saat ini, BTN Prospera mencatat bahwa total dana pihak ketiga (DPK) telah tumbuh lebih dari Rp1,5 triliun hingga akhir kuartal III-2025. Ini menunjukkan ketertarikan yang kuat dari nasabah dalam produk yang ditawarkan oleh bank tersebut.

Indikator Pertumbuhan di Segmen Emerging Affluent

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat peningkatan tabungan di bank-bank dengan nominal di atas Rp100 juta. Pertumbuhan ini tercatat meningkat sebesar 4,82% secara year to date (ytd) hingga kuartal III-2025, menandakan adanya kepercayaan yang terus tumbuh dari nasabah terhadap perbankan.

Pertumbuhan ini juga didorong oleh semakin banyaknya individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang pengelolaan investasi dan manfaat dari menyimpan dana di bank. Banyak nasabah kini lebih aktif mencari informasi tentang produk investasi yang dapat meningkatkan nilai aset mereka.

Faktor lain yang turut mempengaruhi pertumbuhan ini adalah kesiapan bank untuk menawarkan layanan yang lebih personal dan relevan dengan kebutuhan nasabah. Kustomisasi dalam layanan menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian nasabah yang ingin lebih banyak mengelola keuangan mereka dengan baik.

Dengan peningkatan jumlah nasabah dan aset yang dikelola, segmen emerging affluent di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh. Ini membuka peluang yang besar bagi bank untuk berinovasi dan mengembangkan penawaran mereka.

Akhirnya, bank-bank yang berhasil memahami dan memenuhi kebutuhan khusus dari segmen ini akan dapat meraih kesuksesan lebih besar di masa depan. Transformasi yang dilakukan di sektor perbankan akan menciptakan lingkungan kompetitif yang lebih sehat dan bermanfaat bagi nasabah.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengajak perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk meningkatkan daya saing mereka di kancah global. Hal ini disampaikan oleh Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, dalam sebuah acara di Jakarta di mana ia menyoroti pentingnya bank nasional untuk berkembang dan bersaing dengan bank internasional.

Pandu Sjahrir menegaskan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN, perbankan nasional belum mencapai potensi maksimal. Dia mencontohkan bahwa kapitalisasi pasar bank DBS dari Singapura mencapai US$ 110 miliar, sementara salah satu bank terbesar di Indonesia, Mandiri, hanya mencapai seperempat dari angka tersebut.

“Seharusnya Indonesia memiliki bank terbesar di ASEAN, mengingat ukuran dan potensi ekonominya,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya Himbara bukan hanya menjadi yang terbesar di dalam negeri, tetapi juga bersaing di tingkat regional.

Pentingnya Daya Saing di Kancah Global untuk Perbankan Indonesia

Kemampuan untuk bersaing secara global menjadi tantangan bagi sektor perbankan nasional. Pandu berpendapat bahwa tujuan bank seharusnya tidak hanya terbatas pada keberhasilan di pasar domestik, tetapi juga mencakup pertumbuhan sebagai bank regional terkemuka. “Setiap bank harus mengejar pertumbuhan dan bukan hanya menjadi bank yang terbaik di tingkat nasional,” tambahnya.

Dia juga menyatakan bahwa kompetisi yang lebih ketat di dunia perbankan memerlukan inovasi dan strategi baru. Bank-bank nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan tren dan kebutuhan pasar yang selalu berubah. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk melakukan transformasi yang signifikan dalam pendekatan bisnis mereka.

Kemajuan teknologi juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank-bank dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di pasar.

Peran Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Perbankan Nasional

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan bank-bank nasional. Kebijakan yang tepat dan regulasi yang mendukung dapat membantu sektor perbankan tumbuh lebih pesat. Pandu berharap agar ada kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor perbankan guna mencapai tujuan ini.

Dia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan melalui berbagai program yang dapat meningkatkan kapabilitas bank-bank lokal. Misalnya, akses kepada teknologi dan pelatihan sumber daya manusia dapat menjadi langkah awal menuju peningkatan daya saing.

Selain itu, insentif bagi bank yang berinvestasi dalam inovasi atau yang berhasil meningkatkan layanan juga bisa menjadi motivasi bagi mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan muncul lebih banyak bank yang mampu bersaing secara global.

Strategi untuk Mencapai Tujuan Jangka Panjang dalam Perbankan

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi bank-bank nasional untuk memiliki strategi yang jelas. Pandu Sjahrir mengajak para pemimpin perbankan untuk memikirkan rencana jangka panjang yang berfokus pada pertumbuhan dan ekspansi. Salah satu aspek penting dari strategi ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar.

Dia menyoroti pentingnya merancang produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital. Hal ini mencakup pengembangan layanan perbankan yang lebih transparan dan mudah diakses. Dengan pendekatan ini, bank akan lebih mudah untuk menarik generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Pentingnya menjalin hubungan yang kuat dengan nasabah juga tidak bisa diabaikan. Bank-bank harus lebih proaktif dalam memahami kebutuhan dan keinginan nasabah mereka agar dapat memberikan solusi yang sesuai. Hal ini akan menciptakan loyalitas dan kepercayaan yang lebih kuat di antara pelanggan.