Tag Aturan

Jakarta, emiten asuransi PT Victoria Insurance Tbk (VINS) mengumumkan rencana untuk melaksanakan private placement atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan target berkisar Rp19,57 miliar. Langkah strategis ini diambil guna memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang dicantumkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23 Tahun 2023, yang mengharuskan ekuitas mencapai setidaknya Rp250 miliar pada tahap pertama hingga akhir 2026.

Pihak manajemen Victoria Insurance menegaskan bahwa metode yang dipilih adalah pengeluaran saham melalui mekanisme PMTHMETD, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam POJK No. 14/2019. Dalam prospektus yang dipublikasikan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, dijelaskan bahwa aksi ini merupakan langkah krusial untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan.

Persentase PMTHMETD yang direncanakan akan dilaksanakan oleh VINS maksimum mencapai 10% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Proses penyetoran modal ini akan dilakukan dalam bentuk uang tunai serta dapat dilaksanakan sekaligus atau secara bertahap dalam periode dua tahun setelah persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Strategi Perusahaan Untuk Memenuhi Ketentuan Modal

Victoria Insurance memandang PMTHMETD sebagai alternatif pendanaan yang efektif dalam memperkuat struktur permodalan perusahaan. Pelaksanaan private placement ini diharapkan dapat meningkatkan fasilitas modal kerja dan memperbaiki rasio solvabilitas, sehingga perusahaan mampu mengantisipasi pertumbuhan bisnis yang lebih agresif. Dengan adanya peningkatan modal, ada harapan untuk memitigasi risiko yang lebih besar.

Seluruh dana yang dihasilkan dari PMTHMETD berencana untuk dialokasikan pada sejumlah instrumen investasi yang berbeda, seperti deposito, reksa dana, dan obligasi. Pengelolaan dana ini akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor industri keuangan.

Perusahaan pun mencermati proyeksi laba bersih hingga tahun 2026 yang belum memadai untuk memenuhi batas ekuitas minimum yang ditentukan. Hal ini menciptakan tantangan bagi Victoria Insurance dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan, yang memerlukan langkah-langkah strategis seperti pelaksanaan PMTHMETD untuk mengatasi ketidakpastian ini.

Dampak Terhadap Struktur Permodalan Perusahaan

Peningkatan ekuitas yang diproyeksikan setelah pelaksanaan PMTHMETD adalah salah satu fokus utama perusahaan. Dengan estimasi harga rata-rata penutupan saham yang berada di kisaran Rp134, nilai PMTHMETD diprediksi akan mencapai Rp19,57 miliar. Hal ini diharapkan membawa dampak positif pada aset dan ekuitas perusahaan dalam jangka pendek dan menengah.

Setelah pelaksanaan private placement, total aset perusahaan diperkirakan akan meningkat hingga 7,32%, sedangkan ekuitas diperkirakan naik sebesar 9,54% dibandingkan dengan data per 30 Juni 2025. Kenaikan ini tentunya akan berkontribusi pada pertumbuhan dan penguatan posisi keuangan Victoria Insurance.

Perusahaan juga memperkirakan bahwa rasio liabilitas terhadap ekuitas (debt to equity ratio) akan menunjukkan perbaikan signifikan pasca PMTHMETD. Sebelum aksi korporasi, rasio ini berada di angka 0,30 kali dan setelahnya diharapkan menjadi 0,28 kali, mencerminkan perbaikan dalam struktur permodalan dan kemampuan perusahaan untuk menghadapi risiko finansial.

Jadwal Pelaksanaan PMTHMETD dan Proses Persetujuan

Rangkaian jadwal pelaksanaan PMTHMETD telah disiapkan oleh Victoria Insurance. Agenda ini meliputi penyampaian informasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan KSEI pada tanggal 11 September 2025. Pengumuman RUPSLB juga dijadwalkan pada 26 September 2025, dan pemanggilan RUPSLB akan berlangsung pada 20 Oktober 2025.

Hasil dari RUPSLB yang telah diselenggarakan akan diumumkan kepada publik pada tanggal 22 Oktober 2025. Proses transparansi ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dan memastikan akuntabilitas pengelolaan perusahaan. Setiap langkah direncanakan dengan cermat untuk menjamin kepatuhan terhadap semua ketentuan yang berlaku.

Dengan strategi yang matang dan pengelolaan yang profesional, Victoria Insurance berupaya untuk memperkuat posisinya di industri asuransi. Melalui PMTHMETD dan serangkaian keputusan manajerial yang tepat, diharapkan perusahaan ini dapat tumbuh dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah.

Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan terkait pertemuan penting yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi dengan beberapa anggota Kabinet Merah Putih mengenai stimulus ekonomi, termasuk evaluasi terkait penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir dalam rapat tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah masih meninjau kembali penerapan aturan ini. Dia juga menambahkan bahwa saat ini belum ada kepastian apakah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 mengenai DHE akan direvisi atau tidak.

Aturan ini mengharuskan eksportir dari berbagai sektor, kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, untuk menempatkan 100% dari DHE mereka di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Tujuannya adalah untuk memperkuat cadangan devisa dan mendukung perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pertemuan Strategis untuk Menganalisis DHE

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan devisa. Para menteri yang hadir menekankan pentingnya evaluasi penerapan DHE agar dampaknya bisa lebih terlihat dalam meningkatkan cadangan devisa negara.

Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa penerapan DHE sejauh ini belum mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun aturan telah ditetapkan, dampak nyata terhadap jumlah cadangan devisa masih dipertanyakan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terkait penerapan DHE. Ia merujuk hasil yang belum memuaskan dan perlunya diskusi lebih lanjut untuk mencari solusi yang tepat.

Ketidakpastian dan Tantangan dalam Penerapan DHE

Purbaya mengakui ketidakpastian mengenai kemungkinan revisi aturan DHE. Dia menegaskan bahwa meskipun mengikuti rapat, dia belum mendapatkan gambaran yang jelas tentang keputusan yang akan diambil.

Dari sudut pandang pemerintah, penting untuk mendengarkan masukan dari semua pihak agar keputusan yang diambil bersifat komprehensif dan efektif. Klausul DHE yang diimplementasikan membutuhkan peninjauan berkelanjutan untuk menjawab tantangan yang ada.

Prasetyo Hadi juga menggarisbawahi bahwa saat ini masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Proses pembelajaran terus-menerus diperlukan agar DHE dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung ekonomi nasional.

Harapan dan Langkah ke Depan dalam Kebijakan Ekonomi

Pemerintah berencana untuk melanjutkan diskusi terkait DHE demi mencari jalan keluar terbaik. Harapannya adalah pengumuman terkait revisi atau penegasan kebijakan dapat disampaikan segera oleh Presiden Prabowo.

Para menteri berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala dan melibatkan para ahli di bidang ekonomi. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan DHE dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Keseluruhan proses ini menunjukkan betapa pentingnya untuk terus menerus menganalisis kebijakan yang ada. Dengan begitu, Indonesia bisa merespons dinamika perekonomian global dan melakukan adaptasi yang lebih baik dalam mengelola devisa negara.

Di tengah berkembangnya sektor pinjaman online, penagihan utang menjadi landasan penting untuk memastikan prosedur yang adil dan transparan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan penegakan hukum dengan menetapkan aturan yang ketat untuk melindungi debitur dari praktik penagihan yang tidak etis dan merugikan.

Kebijakan yang telah diperkenalkan memuat beragam ketentuan baru yang bertujuan untuk menjaga keadilan di pasar pinjaman online. Aturan ini tidak hanya bermanfaat bagi debitur, tetapi juga bagi penyelenggara pinjaman yang ingin beroperasi secara etis dan bertanggung jawab.

Penerapan kebijakan yang lebih ketat ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri pinjaman online. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik, masyarakat diharapkan merasa lebih aman saat menggunakan layanan ini.

Kebijakan Penagihan Utang yang Lebih Ketat

OJK secara resmi menetapkan bahwa penyelenggara pinjaman online bertanggung jawab penuh atas proses penagihan yang dilakukan. Ini termasuk pengawasan terhadap aktivitas debt collector yang dipekerjakan, yang harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Dalam upaya menjaga integritas proses penagihan, debt collector dilarang menggunakan metode yang dapat menimbulkan ketakutan atau intimidasi kepada debitur. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menarik sanksi yang berat, termasuk denda dan hukuman penjara.

Hal ini menunjukkan bahwa OJK serius dalam memberantas praktik penagihan yang kasar dan tidak etis dalam sektor ini. Dengan demikian, diharapkan ekosistem pinjaman online bisa berjalan lebih sehat dan berkelanjutan.

Aturan Baru Terkait Bunga dan Denda

Salah satu perubahan signifikan dalam aturan pinjaman online adalah pengurangan batas maksimum bunga harian. Sekarang bunga yang dikenakan oleh penyelenggara hanya berkisar antara 0,1% hingga 0,3%, jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai 0,4%.

Denda keterlambatan juga mengalami penurunan bertahap, untuk memberikan sedikit keringanan bagi debitur. Ini menciptakan situasi di mana debitur bisa lebih menyesuaikan diri tanpa merasa tertekan oleh beban bunga dan denda yang terlalu tinggi.

Melalui kebijakan ini, OJK berharap bisa mendorong penyelenggara pinjaman untuk lebih bijaksana dalam menentukan bunga dan denda. Ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju tata kelola yang lebih baik di industri keuangan.

Perubahan dalam Praktik Pengajuan Pinjaman

Demi menjaga integritas bisnis, setiap individu hanya diperbolehkan meminjam dari maksimal tiga platform pinjaman. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik gali lubang tutup lubang yang merugikan debitur dan menciptakan utang yang tidak berkelanjutan.

Selain itu, kontak darurat yang biasanya digunakan oleh penyelenggara pinjaman tidak boleh dimanfaatkan untuk menagih utang. Kontak tersebut hanya boleh digunakan untuk konfirmasi keberadaan debitur, dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik kontak tersebut.

Peraturan ini bertujuan untuk melindungi privasi debitur, sekaligus menjaga agar praktik penagihan tetap beretika dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan interaksi antara debitur dan penyelenggara dapat berlangsung dengan baik.

Pentingnya Transparansi dalam Layanan Pinjaman Online

Transparansi adalah kunci dalam setiap transaksi keuangan. OJK mewajibkan penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur pengembalian dana kepada debitur. Hal ini penting agar debitur memahami hak dan kewajibannya ketika menggunakan layanan pinjaman.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi kepada debitur, tetapi juga mendorong penyelenggara agar lebih jujur dalam beroperasi. Dengan adanya transparansi, diharapkan setiap debitur dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tidak merasa tertipu oleh syarat dan ketentuan yang tidak jelas.

OJK juga mengharapkan bahwa semua penyelenggara pinjaman online akan berkolaborasi dengan perusahaan asuransi dalam mitigasi risiko. Ini akan memberikan perlindungan tambahan bagi debitur dan meningkatkan rasa aman saat melakukan pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menindaklanjuti usulan untuk menaikkan free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan ini dianggap penting untuk meningkatkan likuiditas dan transparansi pasar modal, serta memberikan dampak yang positif bagi investor lokal dan asing.

Inarno Djajadi, anggota Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama bursa dan asosiasi emiten. Pertemuan ini direncanakan berlangsung pada triwulan keempat tahun 2025, dan dalam pertemuan tersebut akan banyak dibicarakan mengenai teknis dan implikasi dari kebijakan tersebut.

Inarno juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam kebijakan ini. Meskipun mendukung kenaikan free float, OJK memahami bahwa semua langkah harus diambil dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas pasar yang ada saat ini.

Mengapa Free Float Saham Penting untuk Pasar Modal?

Free float adalah jumlah saham yang dapat diperdagangkan bebas di pasar. Hal ini penting karena semakin tinggi persentase free float, semakin likuid suatu saham. Likuiditas yang tinggi membawa kepercayaan lebih besar dari investor, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan investasi di pasar.

Kenaikan free float juga dapat membantu perusahaan dalam menarik perhatian investor asing yang selama ini cenderung berhati-hati dalam investasi. Investasi asing dapat membawa lebih banyak modal, yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor strategis dalam perekonomian.

Dengan adanya kebijakan yang lebih permisif terhadap free float, diharapkan sektor pasar modal Indonesia akan semakin berkembang dan mampu bersaing dengan pasar global. Langkah ini juga mencerminkan komitmen OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Proses Diskusi dan Perencanaan Kenaikan Free Float

Dalam rencananya, OJK akan melibatkan semua pihak terkait, termasuk bursa dan asosiasi emiten, dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini diharapkan dapat menampung pendapat dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

OJK juga berencana untuk melakukan benchmarking dengan praktik pengaturan global agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan standar internasional. Hal ini penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan pasar modal global dan tetap dapat menarik minat investor.

Pertemuan yang akan digelar pada triwulan keempat menjadi momen penting untuk menetapkan garis besar dari kebijakan baru ini, termasuk penilaian potensi risiko yang mungkin timbul. OJK berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar.

Kajian BEI mengenai Kebijakan Free Float dan Pengaruhnya

Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tengah melakukan kajian menyeluruh mengenai kemungkinan penyesuaian regulasi berkaitan dengan free float. Kajian ini tidak hanya mencakup aspek peningkatan free float, tetapi juga mempertimbangkan kondisi perusahaan yang tercatat dan kemampuan para investor untuk menyerap saham yang lebih banyak.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian BEI, menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diusulkan harus dapat mewakili kepentingan semua pihak, terutama dari sisi peningkatan likuiditas di pasar. Oleh karena itu, pendapat dari pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan ini.

BEI juga berfokus untuk memperbanyak jumlah Initial Public Offering (IPO) skala besar sebagai cara untuk meningkatkan nilai total kapitalisasi free float. Dengan meningkatkan jumlah perusahaan yang melantai di bursa, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap volume perdagangan saham.

Inisiatif BEI untuk Mendampingi Perusahaan Besar dalam IPO

BEI telah mengembangkan berbagai program untuk mendukung perusahaan besar baik swasta maupun BUMN dalam persiapan IPO. Ini termasuk program seperti go public coaching clinic dan one-on-one meeting yang bertujuan untuk membantu perusahaan memahami persyaratan untuk tercatat di bursa.

Melalui pendampingan ini, BEI berharap perusahaan dapat lebih mudah mengakses pasar modal dan meningkatkan daya tawar mereka. Selain itu, pendampingan juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai pasar dan adaptasi yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika pasar.

Program ini merupakan langkah proaktif yang diambil BEI untuk menciptakan ekosistem pasar yang lebih baik, di mana perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat tanpa mengabaikan perlindungan bagi para investor.

Pakar hukum dari berbagai universitas di Indonesia baru-baru ini mengungkapkan pentingnya memiliki regulasi yang jelas mengenai perbedaan antara kerugian bisnis dan kerugian negara dalam konteks operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan adanya penjelasan yang tegas, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih yakin dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada pejabat BUMN.

Ketidakjelasan dalam regulasi saat ini sering kali menghambat upaya penegakan hukum terhadap pejabat BUMN. Hal ini terutama berkaitan dengan prinsip business judgement rule yang meski diakui, tetapi belum secara detail diatur dalam perundang-undangan yang ada.

Guru Besar Hukum Universitas Lampung, Rudy Lukman, mengingatkan bahwa tanpa pegangan yang kuat dalam regulasi, penegakan hukum akan terus menemui jalan buntu. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi VI DPR RI, ia menyerukan perlunya pengaturan yang lebih konkret tentang prinsip tersebut.

“Jangan takut untuk membuat regulasi yang lebih rinci mengenai business judgement rule. Selama ini hal ini belum dieksplisitkan,” ujarnya dalam diskusi pada Kamis (25/9/2025). Ia menekankan bahwa aturan tersebut tidak cukup hanya dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), tetapi harus melibatkan DPR.

Lebih jauh, Rudy juga menggarisbawahi signifikansi harmonisasi regulasi dalam pengelolaan BUMN. Ia memberikan contoh dari periode 1999-2003 ketika berbagai undang-undang ekonomi disusun secara sinkron. Namun, sejak 2015 hingga 2020, pendekatan sinkronisasi tersebut tampak menurun.

Hasilnya, banyak regulasi yang menjadi tumpang tindih dan membingungkan, yang berimbas pada kompetitifitas BUMN. Dengan beberapa undang-undang yang saling bertentangan, BUMN berisiko menghadapi kendala yang menghambatkinerja optimal.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Mailinda Eka Yuniza, juga menyoroti kerumitan ini. Ia menjelaskan bahwa banyaknya regulasi yang mengatur BUMN—mulai dari UU BUMN hingga UU Perseroan Terbatas—menyebabkan kebingungan di lapangan.

Pentingnya Harmonisasi Regulasi untuk BUMN yang Lebih Baik

Mailinda menegaskan bahwa ada dua kategori hukum yang membagi berbagai undang-undang ini: satu bersifat publik dan satu lagi bersifat perdata. Ketidakcocokan antara keduanya semakin memperumit situasi BUMN saat ini.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, menekankan bahwa kerugian yang terjadi pada BUMN tidak dapat serta merta dijadikan alasan untuk menuntut direksi dengan pasal korupsi. Ini tentunya memerlukan bukti kuat yang menunjukkan adanya tindakan melawan hukum.

“Perlu dicek apakah kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dari direksi BUMN. Prinsip business judgement rule harus menjadi indikator penting dalam menentukan kasus-kasus semacam ini,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengungkapkan komitmen anggota dewan untuk menciptakan lingkungan yang profesional bagi pejabat BUMN. Dalam pertemuan yang sama, ia menekankan bahwa tubuh legislatif tidak memiliki niatan untuk melindungi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat BUMN.

“Kami tidak ingin memberikan tempat bagi kejahatan. Jika terbukti bersalah, tindakan tegas akan diambil,” ujar Andre saat menjawab masukan dari para pakar.

Ia menjelaskan bahwa penambahan pasal yang menetapkan bahwa aset BUMN terpisah dari keuangan negara dalam UU 1/2025 adalah langkah untuk mendorong semangat business judgement rule di kalangan direksi BUMN.

Tantangan dan Harapan untuk Revisi UU BUMN

Andre juga mencatat, soal tanggung jawab dan pengelolaan keuangan BUMN yang merupakan tanggung jawab BUMN itu sendiri, bukan lagi di bawah pengawasan langsung negara. Ini memberikan otonomi lebih kepada BUMN dalam pengambilan keputusan bisnis.

Sesuai dengan Pasal 4B UU 1/2025, kerugian atau keuntungan yang dialami BUMN sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMN. Ini diharapkan memberikan kejelasan dan batasan yang lebih baik dalam pengelolaan dan tanggung jawab bisnis di BUMN.

Dengan langkah ini, diharapkan para direksi dapat melakukan keputusan bisnis tanpa merasa terancam oleh tindakan hukum yang tidak jelas. Namun, mereka tetap harus menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam operasional yang mereka jalankan.

Langkah-langkah seperti revisi Undang-Undang dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi pertumbuhan BUMN di Indonesia. Jika regulasi bisa lebih diperjelas dan disinergikan, kompetitifitas BUMN di pasar dapat meningkat.

Oleh karena itu, proses revisi UU BUMN sangat dianjurkan untuk diteruskan, agar kedepannya, BUMN dapat berfungsi lebih efektif sekaligus transparan dalam pengelolaannya. Harapan ini tidak hanya ditujukan untuk para pelaku bisnis, tetapi juga untuk masyarakat luas sebagai bagian penting dalam perekonomian negara.

Penutup: Menyongsong Masa Depan BUMN yang Lebih Berkelanjutan

Revisi UU BUMN menjadi salah satu langkah krusial agar BUMN dapat berdaya saing di tingkat nasional serta internasional. Dengan adanya norma-norma yang jelas, para pejabat BUMN pun diharapkan dapat lebih fokus pada pengembangan kinerja yang berkelanjutan.

Sangat penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, untuk aktif terlibat dalam proses ini. Diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam menciptakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan efektif.

Dengan harmonisasi dan kejelasan dalam peraturan, diharapkan BUMN tidak hanya menjadi entitas yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga mampu berkontribusi lebih terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Dengan kolaborasi ini, masa depan BUMN yang lebih cerah bukanlah impian yang mustahil.