Tag Asosiasi

Di tengah perkembangan pesat aset kripto, Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sedang dibahas oleh DPR RI menjadi sorotan utama. Para pelaku industri kripto mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap beberapa pasal dalam RUU tersebut yang berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem kripto di Indonesia.

Pihak Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) telah mengajukan permintaan untuk meninjau kembali sejumlah pasal dalam RUU itu. Mereka menilai, jika disahkan, UU P2SK bisa menggerus peran pedagang aset kripto, memicu pemutusan hubungan kerja, serta menyebabkan kapital keluar dari Tanah Air.

Dalam sebuah rapat dengar pendapat umum yang diadakan oleh Komisi XI DPR RI, perwakilan ABI, Hamdi Hassyarbaini, menyampaikan pandangannya mengenai potensi dampak negatif dari RUU ini. Dia menyoroti beberapa pasal yang dianggap merugikan seluruh pemangku kepentingan dalam industri ini.

Penjelasan Mendalam Mengenai RUU P2SK dan Implikasinya

Salah satu pasal yang menuai perhatian adalah Pasal 21A ayat 4, yang mewajibkan semua transaksi aset digital, termasuk kripto, dilakukan melalui bursa yang telah ditentukan. Menurut Hamdi, aturan ini berpotensi menciptakan risiko terpusat yang sangat besar bagi seluruh ekosistem crypto, karena semua transaksi akan terfokus pada satu titik.

Dengan persyaratan ini, Hamdi khawatir akan ada risiko terbesar apabila terjadi masalah di bursa tempat aset disimpan. Misalnya, jika bursa mengalami serangan siber atau ‘hack’, semua aset yang terdistribusi akan berpotensi hilang secara bersamaan.

Bukan hanya itu, ada pula Pasal 215C yang mengharuskan bursa untuk memiliki atau mengendalikan seluruh sistem penyelenggaraan perdagangan aset. Hal ini dapat merugikan peran Pedagang Aset Kripto Digital (PAKD) yang sebelumnya beroperasi secara independen, dan dapat menyebabkan banyak PAKD terpaksa melakukan PHK.

Dampak Pasal-Pasal Tertentu terhadap Ekonomi Kripto Nasional

Permintaan untuk meninjau Pasal 312A yang mewajibkan bursa menyelenggarakan perdagangan aset digital dalam waktu dua tahun juga disampaikan. Hamdi berpandangan, kebijakan ini bisa mengakibatkan arus keluar modal dari Indonesia karena masyarakat dapat dengan mudah membuka akun di platform luar negeri.

Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2022, di mana setelah penerapan pajak kripto pada Mei, transaksi kripto di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Arus transaksi kripto diprediksi semakin ke luar negeri, jika kebijakan di dalam negeri masih terbelakang dibanding negara lain.

Hal ini bisa berbahaya bagi pertumbuhan industri kripto tanah air yang sebenarnya cukup menjanjikan. Selama tahun 2021, Indonesia mencatat transaksi hingga Rp 859 triliun sebelum adanya kebijakan pajak yang akhirnya mengalihkan fokus para trader ke platform luar.

Kekhawatiran Serupa dari Pihak Lain dalam Industri Ini

Pada kesempatan yang sama, pendiri dan Direktur Kepatuhan dari salah satu platform kripto, Robby, turut mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, sistem yang berlaku saat ini sudah menciptakan struktur yang baik bagi investor asing untuk berpartisipasi di Indonesia.

Dia menegaskan bahwa mekanisme pencatatan transaksi yang berlaku saat ini sangat efektif dalam memantau seluruh aktivitas perdagangan aset digital. Dalam pandangannya, peraturan yang ada saat ini justru mendorong pertumbuhan investasi asing dan memberikan kepercayaan lebih kepada pasar kripto lokal.

Robby berharap agar regulasi ke depan bisa tetap mendukung perkembangan industri tanpa mengekang kebebasan teknologi yang ada, sehingga para pelaku sektor keuangan digital dapat tetap berinovasi secara bebas.

Harapan untuk Masa Depan Aset Kripto di Indonesia

Agar industri aset kripto di Indonesia tetap tumbuh, kolaborasi antara pemerintah dan para pelaku industri kripto sangat penting. Semua pihak harus memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan investasi.

Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan digitalisasi transaksi, Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin dalam industri kripto di tingkat global. Keberhasilan dalam pemangkasan regulasi yang berlebihan akan sangat membantu dalam memaksimalkan potensi pasar ini.

Melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan regulasi yang dihasilkan tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika rancangan undang-undang ini menangkap suara dari pasar, masa depan aset kripto di Indonesia bisa sangat menjanjikan.

Industri asuransi di Indonesia saat ini berada dalam fase transformasi signifikan dengan adanya kebijakan baru yang diusulkan oleh pemerintah. Rencana untuk meningkatkan batasan investasi saham di dana pensiun dan asuransi dari 8% menjadi 20% adalah langkah yang diharapkan dapat memperkuat pasar keuangan nasional.

Kebijakan ini mendapat respons positif dari berbagai elemen industri asuransi, yang percaya bahwa ini akan membantu menjaga stabilitas pasar di tengah ketidakpastian yang ada. Dengan memperluas ruang bagi dana pensiun dan asuransi untuk berinvestasi, diharapkan akan ada peningkatan kinerja ekonomi dan kepercayaan investor.

Emira E. Oepangat, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang yang diterapkan oleh industri asuransi jiwa. Pendekatan berbasis manajemen risiko menjadi kunci dalam mengelola portofolio, dengan penekanan pada kehati-hatian dan diversifikasi investasi.

Pentingnya Kebijakan Baru Untuk Industri Asuransi

Kenaikan batas investasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Meningkatkan eksposur terhadap saham akan memungkinkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, sekaligus menjaga likuiditas yang memadai.

Saat yang sama, perusahaan asuransi diharapkan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Emira menekankan pentingnya menyeimbangkan antara peluang investasi dan kewajiban terhadap pemegang polis.

Dari sudut pandang industri asuransi umum, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, saat ini porsi investasi saham di industri asuransi umum masih sangat rendah, di bawah 5%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi umum lebih fokus pada kewajiban jangka pendek dan kebutuhan likuiditas.

Aspek Pengelolaan Risiko Dalam Investasi Saham

Budi Herawan menggarisbawahi bahwa meski ada rencana untuk meningkatkan batasan investasi, proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap perusahaan perlu menyusun profil risiko yang jelas sebelum mengambil keputusan investasi.

Karena walaupun batasan investasi dinaikkan, tidak serta-merta berarti perusahaan harus meningkatkan eksposur mereka terhadap saham. Pendekatan yang seimbang antara risiko dan imbal hasil menjadi faktor penting bagi keberlangsungan bisnis asuransi.

Lebih lanjut, penguatan tata kelola internal dan kapasitas manajemen risiko di perusahaan juga perlu ditingkatkan. Tanpa langkah-langkah tersebut, ada potensi peningkatan volatilitas keuangan yang dapat mengancam stabilitas perusahaan asuransi.

Dampak Kebijakan Bagi Pasar Modal Indonesia

Kebijakan peningkatan batas investasi ini sejalan dengan regulasi yang diterapkan di negara-negara anggota OECD. Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memenuhi standar global, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan Investor di pasar modal.

Pemerintah optimis bahwa dengan mengadopsi standar ini, pasar modal Indonesia akan menjadi lebih kuat, adil, dan kompetitif. Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa ini adalah sinyal positif bagi investor global bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

Penaikan batasan ini tentu akan meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia, sehingga investor semakin tertarik untuk berinvestasi. Meskipun ada potensi tantangan, pemerintah yakin bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan tetap terjaga.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) baru-baru ini mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 9 Desember 2025. Forum penting ini akan memetakan arah dan prioritas industri Pinjaman Daring (Pindar) menjelang tahun 2026 yang penuh tantangan dan harapan.

Rakernas ini bukan sekadar ajang kumpul, melainkan juga sebuah komitmen untuk meningkatkan tata kelola industri dan melindungi konsumen. Diharapkan, upaya ini dapat mendorong pembiayaan yang lebih produktif dan berkelanjutan bagi ekonomi tanah air.

Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menjelaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun transisi menuju pemulihan ekonomi nasional. Dengan dukungan dari 95 penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi yang berizin OJK, AFPI memiliki tanggung jawab untuk memastikan industri ini tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan.

AFPI mengkonfirmasi rencana kerja untuk 2026, sejalan dengan roadmap OJK dan implementasi POJK 40 Tahun 2024. Fokus utama mereka adalah memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas tata kelola, dan melindungi konsumen, yang semuanya merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang sehat.

Walaupun ekonomi mengalami tantangan, termasuk pelemahan daya beli, AFPI mencatat bahwa industri Pindar tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Data terbaru menunjukkan bahwa total pendanaan oleh anggota AFPI per September 2025 mencapai Rp90,99 triliun, meningkat 22% dibandingkan tahun lalu, yang menandakan kemampuan Pindar untuk mengakses segmen masyarakat yang tidak terlayani.

Dalam menghadapi dinamika pasar, AFPI berkomitmen untuk menjalankan mandasi sebagai asosiasi yang bertanggung jawab. Rakernas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola industri, menghadapi tantangan di tahun mendatang dengan optimisme dan soliditas.

Pentingnya Keberlanjutan dalam Pembiayaan Pindar

Tahun 2026 diramalkan sebagai masa pemulihan ekonomi yang menjanjikan. Kondisi ini akan didukung oleh rendahnya inflasi dan stabilitas keuangan, yang berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dan investasi dalam negeri.

Industri Pindar diharapkan dapat menjadi salah satu pilar dalam pembiayaan sektor digital. AFPI berkomitmen untuk memajukan inklusi keuangan, memfasilitasi kepentingan masyarakat yang lebih luas dan mewujudkan akses keuangan yang lebih baik.

Melalui semangat #AFPIStrongerTogether, AFPI menekankan pentingnya kolaborasi antar anggotanya. Dalam konteks ini, penguatan industri tidak hanya dilakukan oleh satu entitas, melainkan oleh seluruh anggota yang saling mendukung dan mematuhi standar industri yang tinggi.

Rakernas AFPI juga menetapkan beberapa agenda strategis untuk menghadapi tahun mendatang. Tiga pilar utama yang menjadi fokus adalah penguatan tata kelola, pembiayaan produktif, dan perlindungan konsumen dalam menghadapi berbagai tantangan.

Kolaborasi Antar Anggota untuk Mencapai Keberhasilan

Penguatan tata kelola melalui optimalisasi Fintech Data Center (FDC) menjadi prioritas AFPI. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan menanggulangi masalah keamanan siber yang kian kompleks.

Selain itu, penekanan akan diberikan kepada pembiayaan produktif, khususnya untuk mendukung pelaku UMKM. Target peningkatan porsi dana untuk sektor ini diharapkan dapat mencapai 40-50% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

AFPI juga berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Ini dilakukan dengan memperkuat sistem pengaduan, menerapkan prinsip Responsible Lending, dan membangun citra positif industri di mata masyarakat.

Quadrapelian yang digagas oleh AFPI ini akan membantu menyinergikan seluruh kekuatan yang ada. Penguatan reputasi industri diharapkan dapat menyokong keberadaan Pindar sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Dukungan dari OJK dan Stakeholder Lainnya

Dalam kesempatan yang sama, Entjik juga memberikan apresiasi kepada OJK yang berperan penting dalam mengawasi dan memfasilitasi pertumbuhan industri Pindar. OJK diharapkan akan terus memberikan dukungan untuk memastikan bahwa platform-platform dalam sektor ini dapat beroperasi dengan disiplin dan akuntabilitas.

Dukungan dari berbagai stakeholder akan menjadi kunci kesuksesan industri Pindar. Kolaborasi ini tidak hanya menciptakan ekosistem yang sehat, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen yang menjadi target utama.

Dengan penguatan kolaborasi, AFPI optimis bahwa industri akan berkembang pesat, terutama dengan adanya perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi pada tahun 2026. Ini juga akan berdampak positif bagi masyarakat luas yang membutuhkan akses keuangan.

Kesempatan untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang dalam industri juga menjadi agenda utama Rakernas ini. AFPI terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan segala langkah strategis ini, AFPI berharap dapat membawa vibrasi positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri Pinjaman Daring di Indonesia. Kolaborasi yang erat dengan stakeholder dan fokus yang tepat akan menjadi kunci menuju kesuksesan.