Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asian Development Bank (ADB) memperkuat upaya mereka dalam mengembangkan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia. Melalui kolaborasi ini, kedua lembaga bertujuan untuk meningkatkan strategi penguatan pasar obligasi dengan mata uang lokal, yang merupakan aspek penting dalam stabilitas keuangan wilayah tersebut.
Pada tanggal 2 Februari 2026, di Yogyakarta, kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting diresmikan. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mendorong integrasi pasar dan memperkuat regulasi yang diperlukan untuk menciptakan pasar obligasi yang lebih efisien.
Forum ini juga berfungsi untuk meningkatkan harmonisasi regulasi dan praktik pasar di kawasan ASEAN+3. Dengan kehadiran berbagai pihak seperti regulator, pelaku pasar, dan akademisi, konferensi ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan pasar modal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Komitmen ini tercermin dalam berbagai inisiatif yang telah diambil oleh OJK untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan,” ungkap Direktur Eksekutif OJK, Retno Ici. Di antara inisiatif tersebut adalah penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023, yang fokus pada penerbitan efek utang berlandaskan keberlanjutan.
Melalui regulasi ini, OJK berupaya menambah cakupan obligasi berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan lainnya. Di sisi lain, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) juga menjadi acuan penting untuk menjembatani proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.
Peran Keuangan Berkelanjutan dalam Pembangunan Ekonomi
Keuangan berkelanjutan merupakan unsur krusial dalam strategi pengembangan ekonomi inklusif di Indonesia. Menurut Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, keberadaan keuangan ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
Pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif pembiayaan, seperti sukuk dan obligasi tematik, untuk membiayai proyek yang berkontribusi pada SDGs. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal kapasitas pendanaan yang terbatas, sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menciptakan kondisi yang lebih baik.
Lebih jauh, Indonesia berhasil memperoleh nilai 70,2 dalam Sustainable Development Report 2025, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata global. Pencapaian ini adalah sinyal positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam agenda pembangunan yang berkelanjutan di tanah air.
OJK mencatat bahwa pada akhir Desember 2025, nilai obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan mencapai Rp54,94 triliun (setara US$3,28 miliar). Ini menunjukkan pertumbuhan signifikan di sektor ini dan menunjukkan bahwa terdapat cara-cara baru untuk menggalang dana bagi proyek-proyek berkelanjutan.
Pentingnya pengembangan pasar obligasi dengan mata uang lokal sangat ditekankan oleh OJK, yang berupaya membangun stabilitas keuangan dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Itu menjadi langkah strategis untuk menciptakan dibalik ketahanan ekonomi nasional menghadapi guncangan eksternal.
Rangkaian Kegiatan Forum dan Diskusi Panel
Rangkaian kegiatan ABMF Meeting diadakan selama tiga hari, dari 2 hingga 4 Februari 2026, dengan format hybrid yang memungkinkan partisipasi dari berbagai negara anggota. Sebanyak 200 peserta hadir untuk mendiskusikan berbagai tema strategis terkait pasar modal dan keuangan berkelanjutan.
OJK juga menggelar sesi Indonesia yang berbentuk panel diskusi untuk memperkenalkan perkembangan terbaru di pasar modal Indonesia. Diskusi ini mengusung tema “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth,” yang berupaya menggali lebih dalam mengenai integrasi keuangan berkelanjutan di wilayah ini.
Narasumber dalam sesi tersebut termasuk dari ADB, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, yang menyediakan wawasan berharga tentang tantangan dan peluang di pasar modal. Partisipasi organisasi internasional seperti International Capital Market Association juga menjadi sorotan dalam diskusi ini.
Selain ABMF, terdapat pula Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF) yang berkontribusi pada diskusi mengenai aset digital dan transaksi lintas batas. Fokus utama dari DBMF adalah membahas inovasi dalam aplikasi teknologi untuk optimalisasi pasar obligasi.
Melalui rangkaian kegiatan ini, OJK dan ADB bertekad untuk meningkatkan keterkaitan antara lembaga keuangan dan pasar modal di kawasan ASEAN+3, yang diharapkan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tantangan dan Harapan ke Depan untuk Keuangan Berkelanjutan
Walaupun terdapat kemajuan signifikan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas pendanaan, yang bisa menghambat progres dalam mencapai SDGs di Indonesia.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan meningkatkan kerjasama, diharapkan dapat tercipta solusi inovatif yang mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Selanjutnya, visi jangka panjang untuk mencapai “Indonesia Emas 2045” juga menjadi tantangan tersendiri. Pencapaian ini membutuhkan penciptaan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan yang ada di pasar global.
Keberhasilan Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan ini tidak terlepas dari komitmen dan kolaborasi semua pihak. Masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah harus bersama-sama bersinergi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan tetap fokus pada prinsip keberlanjutan, OJK dan ADB bertekad untuk terus mendorong inisiatif dan proyek yang dapat membawa perubahan positif dalam perekonomian Indonesia dan Asia secara keseluruhan.