![](https://delihealjob.com/wp-content/uploads/2025/12/menteri-koordinator-bidang-perekonomian-airlangga-hartarto-meninjau-pelaksanaan-pembagian-blt-kesra.jpeg; charset="utf-8")
Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk memformulasikan regulasi baru terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama untuk daerah yang terimbas oleh bencana alam seperti banjir bandang dan longsor. Tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—menjadi prioritas dalam upaya ini, mengingat situasi yang memprihatinkan di kawasan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerangkan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto sangat jelas. Regulasi tersebut tidak hanya mencakup penyelesaian hapus buku, tetapi juga pemberian KUR dengan bunga yang lebih rendah, yang dirancang khusus untuk mendukung wilayah yang terkena dampak bencana.
Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi debitur KUR yang mengalami kesulitan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah meningkatnya klaim penjaminan dan mendukung proses pemulihan ekonomi di daerah terdampak.
Pentingnya Penanganan Bencana dan Pemulihan Ekonomi
Kebijakan yang dicanangkan merupakan langkah proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong penguatan kembali aktivitas ekonomi di daerah terdampak. Pemerintah menyadari bahwa pemulihan infrastruktur sangat penting untuk mempercepat proses tersebut.
Dalam konteks ini, peran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga sangat signifikan. Mereka mencatat bahwa terdapat sekitar 1.666 titik kerusakan infrastruktur yang perlu diperbaiki di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kerusakan ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, telah melakukan identifikasi terhadap kerusakan yang terjadi. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun rencana perbaikan infrastruktur di lokasi bencana.
Rincian Kerusakan Infrastruktur yang Ditemukan
Dari hasil identifikasi, kerusakan infrastruktur di Aceh terbagi dalam beberapa kategori. Misalnya, terdampak oleh banjir tanggul kritis yang mencapai 143 titik, longsor sebanyak 46 titik, dan banjir akibat tanggul jebol sebanyak 36 titik.
Di Sumatra Utara, masalah yang dihadapi juga cukup serius, dengan 113 titik longsor, 17 titik jalan tergenang, dan 13 titik jalan putus. Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat menjadi terhambat dan menyulitkan upaya pemulihan.
Sumatra Barat tidak kalah parah, dengan catatan kerusakan akibat longsor mencapai 203 titik, banjir sebanyak 119 titik, dan 56 titik jembatan yang tergerus. Semua ini menjadi gambaran nyata akan dampak bencana yang harus segera diatasi.
Status Jalan dan Akses Mobilitas di Tiga Provinsi
Hingga saat ini, sejumlah ruas jalan nasional non-tol di daerah Aceh masih terputus dan tidak dapat dilalui. Beberapa di antaranya adalah jalan Merudu hingga perbatasan Pidie Jaya/Bireuen. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, yang tergantung pada transportasi darat.
Di Sumatra Utara, terdapat ruas jalan yang juga terputus, seperti jalan Tarutung-Sibolga, yang sangat penting untuk penghubungan antar daerah. Jika tidak segera diperbaiki, akan semakin menyulitkan distribusi bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Sumatra Barat pun mengalami masalah serupa, dengan ruas jalan batas Kota Padang Panjang-Sicincin yang tidak dapat dilalui. Kesulitan akses ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat setempat.
Dukungan dan Kerja Sama dalam Pemulihan
Dalam menghadapi situasi darurat ini, koordinasi antara berbagai pihak sangat diperlukan. Airlangga menyatakan bahwa pihaknya akan mempercepat pemulihan infrastruktur bersama TNI dan Polri. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan kerusakan.
Tentunya, semua langkah yang diambil akan dirancang secara integratif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat. Selain memperbaiki infrastruktur, perhatian juga harus diberikan kepada upaya penguatan ekonomi lokal agar masyarakat dapat segera pulih dari dampak bencana.
Pemerintah menyadari bahwa tugas pemulihan infrastruktur adalah proses yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Namun, dengan adanya regulasi KUR yang mendukung, diharapkan masyarakat yang terdampak bisa segera bangkit kembali.
