Prabowo Teken Perpres Karbon, Indonesia Siap Mendapatkan Keuntungan Ini

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani sebuah Peraturan Presiden yang sangat penting mengenai instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Pemberlakuan regulasi ini pada tanggal 10 Oktober 2025 diharapkan dapat memperkuat ekosistem pasar karbon Indonesia dan membuka peluang bagi negara untuk berperan lebih besar di kancah internasional.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, pemerintah mengakui unit karbon non-SPE GRK yang telah mematuhi standar internasional, seperti Verra dan Gold Standard. Ini adalah langkah maju yang dapat meningkatkan dinamika pasar karbon yang di Indonesia, yang sudah cukup stagnan sejak tahun 2023.

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga September 2025, total volume transaksi di bursa karbon Indonesia hanya mencapai 1.606.056 ton CO₂e. Dengan nilai yang akumulatif hanya sekitar Rp78,46 miliar, jelas bahwa pasar ini memerlukan revitalisasi yang signifikan.

Rincian Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon

Peraturan Presiden ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga strategi untuk memodernisasi pendekatan Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan. Penekanan pada unit karbon yang sesuai dengan standar internasional membuka ruang bagi kolaborasi lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Pengakuan ini memungkinkan kredit karbon untuk diperdagangkan di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, Indonesia berpotensi menarik banyak investor yang terlibat dalam proyek berbasis alam yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, pemerintah berharap bahwa sistem pelaporan dan penghitungan emisi yang baru akan memberikan transparansi yang dibutuhkan untuk membuat pasar ini berfungsi dengan lebih efisien. Pendekatan ini akan membantu memperkuat kepercayaan di antara para investor, yang pada gilirannya akan membantu mendanai proyek yang ramah lingkungan.

Dampak Pengakuan Unit Karbon Non-SPE GRK

Setidaknya terdapat tiga dampak positif yang diharapkan muncul dari pengakuan terhadap unit karbon non-SPE GRK. Pertama, daya tarik investasi akan meningkat secara signifikan. Kepastian hukum yang dihadirkan oleh Perpres ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang selama ini dihadapi oleh investor.

Kedua, dengan adanya integrasi ke pasar global, Indonesia dapat selaras dengan standar internasional. Ini menciptakan peluang bagi negara untuk mengekspor kredit karbon dan berkolaborasi dengan negara lain yang memiliki komitmen untuk mencapai target keberlanjutan.

Ketiga, komunitas lokal juga akan mendapatkan manfaat. Sebagian besar standar internasional berisi persyaratan terkait manfaat sosial, yang memungkinkan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan membagikan keuntungan secara adil.

Peran Pemerintah dalam Membuka Pasar Karbon

Pemerintah berperan penting dalam menciptakan iklim yang mendukung bagi pertumbuhan pasar karbon. Salah satu langkah kunci adalah dengan mengadakan forum kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk membahas tantangan dan peluang yang ada di pasar karbon.

Dari sini, strategi yang lebih terarah bisa dirumuskan untuk mendukung keberlanjutan. Misalnya, memberikan insentif bagi proyek yang berkomitmen untuk pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

Seiring dengan ini, pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan karbon menjadi sangat penting. Sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kredibel harus tersedia untuk setiap kredit yang diterbitkan, sehingga memastikan bahwa setiap pengurangan emisi dapat terukur dan dipertanggungjawabkan.