Perkuat Pasar Modal, DPR dan Pemerintah Waspada terhadap Revisi UU P2SK

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan legislator dan pemerintah. Pembahasan ini penting untuk memperkuat regulasi yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa proses revisi akan dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar memberikan respons positif terhadap kondisi pasar dan industri keuangan saat ini.

Dalam upaya tersebut, Misbakhun berharap ekosistem industri keuangan di Indonesia dapat menjadi lebih kuat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa tercapai lebih cepat dan stabil, menjadi harapan masyarakat dan seluruh pelaku sektor keuangan.

Pentingnya Pembahasan Revisi UU P2SK untuk Sektor Jasa Keuangan

Seiring dengan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari 2026, diskusi mengenai penguatan regulasi semakin mendesak. Misbakhun menyatakan bahwa pengalaman di pasar modal menunjukkan betapa perlunya adanya ketentuan yang lebih jelas dan kuat dalam undang-undang.

Regulasi yang ketat diharapkan dapat melindungi inflasi dan meningkatkan stabilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, pembahasan UU P2SK ini menjadi langkah yang krusial untuk memastikan bahwa sektor keuangan tetap sehat dan berfungsi sesuai harapan masyarakat.

Misbakhun menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dari seluruh pelaku pasar modal. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan setiap aspek terkait regulasi dapat dioptimalkan demi kepentingan publik dan industri secara keseluruhan.

Poin-Poin Krusial dalam Revisi UU P2SK yang Perlu Diperhatikan

Rancangan revisi UU P2SK akan mencakup beberapa poin penting yang menjadi sorotan. Di antaranya adalah penguatan regulasi terkait aset digital dan kripto, yang semakin banyak diminati oleh masyarakat dan investor.

Selain itu, revisi ini juga akan membahas peran bursa saham dan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penegakan hukum di sektor keuangan juga dipandang perlu untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.

Misbakhun menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan secara objektif dan terbuka. Hal ini penting agar semua masalah dapat diidentifikasi dan dibahas dengan cepat dan tepat, sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar.

Langkah-Langkah Pemerintah dalam Mengawal Proses Revisi

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah dalam mendukung pembahasan RUU P2SK ini. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan akan ada presentasi mengenai daftar inventaris masalah (DIM) yang akan disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai menteri, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR untuk memastikan semua aspek pembahasan terlaksana dengan baik. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan sektor keuangan nasional.

Penting bagi pemerintah untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses ini, dari pelaku pasar hingga masyarakat umum. Partisipasi aktif dari berbagai pihak diyakini akan memperkaya diskusi dan menghasilkan regulasi yang komprehensif dan efektif.