Pergeseran menuju digitalisasi dalam sektor jasa keuangan telah menciptakan berbagai inovasi yang membawa kemudahan bagi pengguna. Namun, kemudahan ini juga disertai tantangan baru, terutama dengan meningkatnya potensi serangan siber yang dapat mengancam keamanan industri keuangan.
Keberadaan teknologi yang semakin kompleks di sektor keuangan menuntut institusi-institusi tersebut untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan mereka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyadari pentingnya langkah-langkah preventif untuk melindungi seluruh infrastruktur dari ancaman risiko dan serangan yang mungkin terjadi.
Dalam konteks ini, OJK, sebagai lembaga pengawas sektor keuangan, menekankan bahwa keandalan sistem perbankan adalah fondasi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, perlunya perhatian serius terhadap berbagai potensi yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan operasional sehari-hari.
Dalam rangka menghadapi tantangan ini, OJK telah menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan perbankan. Langkah ini bertujuan untuk menilai kesehatan bank secara menyeluruh dan memastikan bahwa semua lembaga keuangan dapat bertahan menghadapi berbagai potensi ancaman yang ada.
Pentingnya Keamanan Siber dalam Era Digitalisasi Keuangan
Salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan adalah keamanan siber. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara online, ancaman kejahatan siber juga semakin meningkat. Hal ini terbukti dari meningkatnya kasus-kasus fraud dan penyalahgunaan sistem di beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menjelaskan bahwa dengan meningkatnya digitalisasi, ancaman serangan siber menjadi salah satu tantangan serius. “Ketahanan dan keamanan siber menjadi keharusan bagi setiap institusi keuangan agar dapat beroperasi dengan baik,” ujarnya.
OJK tidak hanya fokus pada pengawasan biasa, tetapi juga melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap profil risiko bank. Melalui pendekatan ini, OJK berharap dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin tidak terlihat secara langsung dan mengatasinya sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
Selain itu, pengawasan oleh OJK dilakukan melalui dua cara: pengawasan offsite dan onsite. Pengawasan offsite mencakup analisis data dari jarak jauh, sedangkan onsite melibatkan pemeriksaan langsung ke bank untuk memastikan semua sistem berjalan dengan baik.
Langkah-Langkah Penguatan di Sektor Keuangan
Dalam menghadapi peningkatan ancaman siber, OJK telah meluncurkan program khusus untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber di semua BPD. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua bank memiliki sistem yang memadai untuk mencegah serangan yang mungkin terjadi.
Dian menyebutkan bahwa OJK telah melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan regulator sistem pembayaran guna mengawasi dan mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat jaringan keamanan di sektor keuangan secara keseluruhan.
Regulasi yang diterbitkan OJK juga berperan penting dalam menegakkan keamanan teknologi informasi yang digunakan oleh bank. Beberapa ketentuan yang ada mengatur penerapan teknologi informasi, seperti POJK Nomor 11/POJK.03/2022 dan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 yang khusus mengatur ketahanan dan keamanan siber.
Bukan hanya itu, OJK juga mendorong bank untuk memperkuat manajemen risiko mereka dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan sistem perbankan. Ini termasuk adanya penyempurnaan dalam sistem deteksi fraud, analisis berkala atas profil transaksi nasabah, serta penguatan tim tanggap insiden siber.
Rencana Tindakan OJK untuk Menangkal Fraud
OJK tidak hanya mengelola regulasi, tetapi juga aktif dalam memberikan pembinaan kepada bank-bank untuk memastikan bahwa mereka menjalankan pengawasan yang ketat terkait transaksi-transaksi anomali. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sistem yang dapat merugikan nasabah dan bank itu sendiri.
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengirimkan surat pembinaan kepada bank-bank mengenai tindakan yang harus segera dilakukan. OJK meminta agar bank melakukan klarifikasi sebelum melanjutkan transaksi yang mencurigakan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar.
Selain itu, OJK juga mendorong bank untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin mengenai keamanan siber. Peningkatan kesadaran akan risiko keamanan informasi merupakan langkah krusial dalam membangun budaya keamanan di seluruh sektor perbankan.
Dengan semua langkah ini, OJK berharap dapat meningkatkan ketahanan sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks di era digital. Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi adalah tanggung jawab kolektif seluruh sektor keuangan.
