![](https://delihealjob.com/wp-content/uploads/2026/01/kepala-eksekutif-pengawas-perbankan-otoritas-jasa-keuangan-ojk-dian-ediana-rae-cnbc-indonesiatri-sus.jpeg; charset="utf-8")
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan bahwa pencabutan izin usaha untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) masih didominasi oleh faktor-faktor seperti penipuan dan manajemen yang kurang baik. Di tengah tantangan ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa penurunan jumlah penutupan BPR/BPRS menunjukkan upaya yang signifikan untuk memperkuat industri perbankan tersebut.
Seperti yang diketahui, dalam tahun 2025, hanya tujuh BPR/BPRS yang izin usahanya dicabut oleh OJK, angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai dua puluh. Dalam konferensi pers yang diadakan untuk Rapat Dewan Komisioner pada bulan Desember 2025, Dian menjelaskan bahwa pencabutan izin ini ditujukan untuk menciptakan industri perbankan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“BPR/BPRS yang telah dicabut izinnya selama beberapa tahun terakhir biasanya mengalami kendala serius, baik dari segi kinerja maupun masalah kepatuhan,” ungkap Dian. Ia menyebut bahwa pencabutan izin bukan semata-mata tindakan hukum, melainkan langkah strategis untuk menghindari masalah yang berkepanjangan dalam sistem keuangan nasional.
Menelusuri Penyebab Pencabutan Izin Usaha BPR/BPRS
Pencabutan izin usaha BPR dan BPRS berakar dari berbagai masalah yang sering kali berkaitan dengan ketidakpatuhan dan praktik manajemen yang buruk. Kebijakan OJK ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya lembaga keuangan yang sehat dan transparan yang dapat beroperasi di dalam sistem perbankan. Hal ini penting untuk melindungi nasabah dan stabilitas ekonomi negara.
Di tahun-tahun sebelumnya, banyak BPR/BPRS yang terpaksa ditutup karena terlibat dalam praktik fraud, seperti pencatatan keuangan yang tidak benar. Situasi ini menarik perhatian OJK untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menetapkan regulasi yang lebih ketat di sektor ini. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong BPR/BPRS untuk beroperasi secara lebih akuntabel.
Pengawasan yang ketat juga mencakup penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Manajemen yang tidak efisien atau kurang berintegritas dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan sebuah bank. Oleh karena itu, OJK menekankan pentingnya perencanaan strategis yang matang untuk setiap BPR/BPRS agar tetap dapat berkontribusi pada perekonomian.
Proses Konsolidasi di Sektor Perbankan Rakyat
Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa proses konsolidasi di antara BPR/BPRS terus berlangsung dan akan semakin meningkat. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengajak mereka berpartisipasi dalam sinergi yang lebih efektif, sejalan dengan roadmap pengembangan dan penguatan BPR/BPRS. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat peran BPR/BPRS sebagai penggerak utama perekonomian regional.
Di tahun lalu, terdapat dua merger besar di sektor BPR yang menandai langkah konsolidasi. Untuk pertama kalinya, empat BPR di bawah satu naungan memutuskan untuk bergabung menjadi satu entitas. Hal ini tentunya memberikan harapan baru bagi keberlangsungan BPR dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap ekonomi lokal.
Merger pertama melibatkan PT BPR Bina Sejahtera Insani (Binsani) yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah, yang menjadi entitas bertahan setelah menggabungkan diri dengan tiga BPR lainnya. Ini adalah langkah strategis yang membantu menjamin stabilitas di tengah iklim ekonomi yang fluktuatif.
Perkembangan Kinerja BPR/BPRS di Tahun 2025
Meskipun jumlah BPR/BPRS mengalami penurunan, OJK melaporkan bahwa total aset mereka justru mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 5,38% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut mencerminkan upaya yang dilakukan BPR/BPRS dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional mereka, meski dalam kondisi yang menantang.
Pertumbuhan kredit di sektor ini tumbuh sebesar 5,48%, mencapai Rp176,06 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 5,07% menjadi Rp167,72 triliun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, BPR/BPRS berhasil beradaptasi dengan cepat dan terus berkembang.
Ada harapan bahwa peningkatan kinerja ini akan terus berlanjut seiring dengan reformasi yang dilakukan oleh OJK dan langkah-langkah konsolidasi di sektor perbankan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini tetap berfungsi dengan baik dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Strategi OJK untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perbankan
Strategi OJK tidak hanya berhenti pada pengawasan dan pencabutan izin, tetapi juga mencakup penetapan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan setor perbankan secara keseluruhan. OJK berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi BPR/BPRS agar terus berkembang dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.
Melalui pendekatan ini, diharapkan akan ada lebih banyak BPR/BPRS yang dapat beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari keberadaan bank-bank tersebut.
Kedepannya, OJK juga akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa sektor perbankan dapat menghadapi tantangan dan tetap relevan dengan dinamika perekonomian yang terus berubah. Ini akan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.
