OJK Batasi Pemesanan IPO untuk Investor Ritel, Tanggapan Pelaku Pasar

Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadirkan perubahan signifikan dalam praktik pemesanan saham penawaran umum perdana (IPO). Aturan baru ini bertujuan untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dari investor ritel dengan melarang pemesanan saham dalam jumlah besar oleh individu maupun institusi. Implikasi dari kebijakan ini cukup dalam, tidak hanya untuk struktur pasar tetapi juga untuk perilaku saham IPO itu sendiri.

Regulasi baru ini, yang tertuang dalam SEOJK Nomor 25/SEOJK.04/2025, mulai berlaku pada 17 November 2025. Rincian dari kebijakan ini menghadirkan beberapa pergeseran mendasar dari regulasi sebelumnya yang diatur dalam SEOJK Nomor 15/SEOJK.04/2020, dengan memberikan alokasi yang lebih besar untuk investor ritel.

Salah satu poin kunci dari regulasi ini adalah perubahan porsi alokasi efek untuk penjatahan terpusat, di mana porsi untuk ritel kini meningkat dari 1/3 menjadi 1/2. Dengan adanya perubahan ini, investor ritel diharapkan memiliki akses yang lebih baik dalam memperoleh saham IPO, suatu langkah yang dinyatakan sebagai solusi atas ketidakadilan yang ada sebelumnya.

Analisis Terhadap Perubahan Aturan Pemesanan Saham IPO

Andrian Wijaya, CEO dan pendiri Venturewise, menyatakan dukungannya terhadap peraturan baru ini. Dia menegaskan bahwa dalam praktek pooling sebelumnya, hanya segelintir investor yang berhasil mendapatkan saham, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat meratakan kesempatan. “Kini, ritel memiliki hak untuk memperoleh saham IPO lebih banyak,” ungkapnya, memaparkan harapannya terhadap resolusi dari keresahan investor ritel.

Akan tetapi, di balik perubahan ini, ada kekhawatiran mengenai volatilitas harga saham IPO. Menurut Andrian, kinerja saham mungkin tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya, karena dengan tersebarnya pemesanan kepada berbagai pihak, volatilitas harga akan meningkat. Hal ini menandakan bahwa pergerakan harga mungkin akan lebih fluktuatif dan tidak selalu akan menguat.

Sepanjang tahun ini, terdapat 24-25 saham IPO yang kinerjanya positif, dengan beberapa di antaranya mengalami ARA berulangkali. Itu disebabkan oleh pemesanan yang dilakukan oleh investor besar dan institusi. Namun, dengan adanya batasan baru ini, perubahan dalam kinerja saham IPO menjadi hal yang perlu dicermati lebih lanjut.

Binis Sebelum dan Sesudah Implementasi SEOJK Baru

Peraturan sebelumnya membebaskan semua investor untuk memesan saham dengan jumlah sesuai dana yang dimiliki, tetapi dengan regulasi baru, terdapat batasan yang lebih ketat. Untuk satu rekening dana nasabah, hanya diperbolehkan memesan hingga 10%, meskipun investor memiliki banyak akun di sekuritas yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk membuat lebih adil pembagian saham untuk semua investor.

OJK juga memberikan aturan yang lebih tegas terkait batas pemesanan IPO dalam penjatahan terpusat. Setiap pemesanan yang melebihi 10% dari nilai efek yang ditawarkan tidak akan diproses, dan investor akan diminta untuk melakukan penyesuaian. Kebijakan ini merupakan langkah proaktif untuk menanggulangi masalah yang mungkin timbul akibat pemesanan yang berlebihan oleh investor besar.

Pemisahan golongan penawaran umum terbagi dari yang sebelumnya 4 menjadi 5 golongan, dengan perubahan yang signifikan pada golongan 1 yang menangani nilai efek hingga Rp 250 miliar. Dengan pembagian ini, diharapkan alokasi efek yang lebih besar dapat diterima oleh penawaran yang bernilai lebih kecil, sehingga menguntungkan lebih banyak perusahaan.

Implikasi Lebih Dalam dari Kebijakan Baru OJK

SEOJK baru ini juga melibatkan penyesuaian jumlah minimum alokasi efek saat terjadi oversubscribed. Perubahan di golongan 1 menetapkan kisaran alokasi minimum baru antara 22,5-30% yang harus disesuaikan dengan tingkat kelebihan pemesanan. Peraturan ini menjadi penting untuk memastikan semua investor mendapatkan akses yang fair ketika terjadi permintaan yang tinggi terhadap saham tertentu.

Selain itu, perubahan yang dilakukan memberikan gambaran bahwa OJK memperhatikan dinamika pasar dan mendengarkan keinginan publik. Regulasi ini diharapkan menjadi jembatan bagi semua investor untuk berpartisipasi secara lebih adil dalam pasar saham. Hal ini menciptakan kepercayaan baru bagi investor ritel untuk ikut serta tanpa merasa terdesak oleh investor institusi.

Dengan adanya perubahan yang komprehensif ini, OJK berupaya untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara investor ritel dan institusi, sehingga harapannya adalah pasar saham Indonesia menjadi lebih transparan dan inklusif. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan yang selama ini ada dan memberikan kesempatan lebih luas kepada semua pihak.