![](https://delihealjob.com/wp-content/uploads/2026/01/gubernur-bank-indonesia-bi-perry-warjiyo-saat-menyampaikan-sambutan-dalam-acara-pertemuan-tahunan-ba.png; charset="utf-8")
Jelang tahun 2026, kebijakan Bank Indonesia (BI) semakin berfokus pada menjaga daya beli masyarakat. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tanpa kesulitan.
Dalam situasi ekonomi yang kadang tidak menentu, BI berupaya untuk menciptakan stabilitas. Kebijakan yang diterapkan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Kebijakan yang diambil mencakup perpanjangan batas minimum pembayaran untuk tagihan kartu kredit dan pengaturan tarif dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung daya beli masyarakat.
Kebijakan Terbaru untuk Daya Beli Masyarakat di 2026
Gubernur BI mengumumkan bahwa perpanjangan kebijakan terkait kartu kredit akan berlangsung hingga 30 Juni 2026. Salah satu inti kebijakan ini adalah bahwa pemegang kartu kredit masih diwajibkan untuk membayar sebesar 5% dari total tagihan mereka.
Selain itu, denda keterlambatan juga dibatasi maksimal 1% dari total tagihan, serta tidak lebih dari Rp100.000. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemegang kartu dalam mengelola keuangan mereka.
Pengaturan biaya dalam sistem SKNBI juga akan diterapkan. Biaya untuk bank akan tetap sebesar Rp1, dan tarif maksimum yang dikenakan kepada nasabah adalah Rp2.900. Ini diharapkan dapat menjadikan sistem transaksi lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Pentingnya Ketersediaan Uang Rupiah di Seluruh Wilayah
Perry Warjiyo juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan uang rupiah di seluruh daerah. BI berkomitmen untuk menyediakan jumlah uang yang cukup dan berkualitas layak edar di berbagai daerah, termasuk daerah yang terdepan, terluar, dan terpencil.
Langkah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di seluruh pelosok negeri. Ketersediaan uang yang memadai menjadi fondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi di segala lapisan masyarakat.
Dengan kebijakan ini, diharapkan daerah yang mengalami kesulitan dalam akses keuangan bisa mendapatkan bantuan yang diperlukan. Hal ini menjadi salah satu fokus utama BI dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Proyeksi Ekonomi dan Dampaknya pada Masyarakat
Dalam proyeksi ekonomi ke depan, BI berharap kebijakan ini dapat membuahkan hasil yang positif. Dengan adanya pelonggaran dalam pembayaran tagihan kartu kredit dan biaya transaksi, diharapkan masyarakat dapat berbelanja dengan lebih tenang.
Kegiatan ekonomi domestik pun diharapkan dapat meningkat berkat kebijakan ini. Masyarakat yang memiliki kemampuan beli lebih besar berpotensi untuk meningkatkan konsumsi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui pengaturan yang bijak dan terarah, BI berkomitmen untuk mendampingi masyarakat. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, dampak positif dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat kota tetapi juga di daerah terpencil.
