Guyur Rp 40,7 Miliar ke KUR Perumahan Hingga Oktober 2025

PN Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) alias BNI terus aktif merangkul sektor perumahan dengan program Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga akhir Oktober 2025, BNI berhasil menyalurkan pembiayaan mencapai Rp40,7 miliar kepada 41 pelaku UMKM, yang terbagi antara sisi pasokan dan permintaan.

Rinciannya, Rp28,1 miliar dialokasikan untuk sisi pasokan kepada tujuh pelaku UMKM, sementara Rp12,66 miliar untuk sisi permintaan kepada 34 pelaku UMKM. Angka ini melambangkan 15,2% dari total penyaluran KPP nasional yang tercatat sebesar Rp267 miliar dengan 117 debitur yang terlibat.

Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menekankan pentingnya program KPP dalam memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan. Melalui program ini, BNI berupaya membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing di sektor riil sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni.

Meningkatkan Akses Pembiayaan untuk UMKM di Sektor Perumahan

Program KPP dirancang untuk menciptakan akses yang lebih baik bagi pelaku UMKM dalam sektor perumahan. Dengan pengembangan akses pembiayaan ini, diharapkan pelaku usaha dapat membangun atau merenovasi rumah sekaligus memanfaatkannya sebagai tempat usaha.

Via KPP, BNI tidak hanya memberi pinjaman untuk membeli rumah, tetapi juga menyediakan dukungan kepada pengembang dan kontraktor dalam pengadaan tanah serta bahan bangunan. Ini menunjukkan komitmen BNI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan perumahan nasional.

Program ini mirip dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bisa diakses melalui kantor cabang maupun saluran digital resmi BNI. Proses pengajuan mencakup analisis yang ketat, persetujuan, dan pencairan dana yang menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan.

Langkah Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Perumahan

Untuk menjaga kualitas pembiayaan, BNI menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang komprehensif. Ini termasuk kolaborasi dengan pengembang dan kontraktor untuk memastikan kualitas serta kelayakan proyek yang dibiayai.

Risiko proyek dinilai melalui pendekatan yang mencakup analisis legalitas aset dan kelayakan usaha. Penggunaan sistem penilaian karakter dan kapasitas calon debitur juga menjadi bagian penting dalam proses ini.

Monitoring terus-menerus terhadap portofolio kredit dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan profil risiko perusahaan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan dan kredibilitas BNI di pasaran.

Potensi Pertumbuhan dan Kolaborasi untuk Sukses Program KPP

BNI optimistis dapat melampaui target penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp250 miliar hingga akhir tahun. Target tersebut terbagi antara Rp100 miliar untuk sisi pasokan dan Rp150 miliar untuk sisi permintaan yang memungkinkan pelaku UMKM memiliki rumah sekaligus tempat usaha.

Percepatan program KPP juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang di seluruh Indonesia. Salah satu wujud nyata dari kolaborasi ini adalah kegiatan sosialisasi yang digelar untuk memperkenalkan program kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Melalui sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan program perumahan nasional dapat terwujud lebih cepat. Iqbal menekankan bahwa kunci keberhasilan program terletak pada kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama.