Singapura pernah menjadi destinasi banyak orang kaya asal China, tetapi saat ini keadaan telah berubah drastis. Beberapa tahun lalu, stabilitas politik dan sistem hukum yang kuat menjadikan negara ini pilihan utama bagi mereka yang mencari tempat aman untuk berinvestasi dan tinggal.
Namun musibah datang dengan munculnya berbagai masalah, termasuk kasus pencucian uang senilai SG$3 miliar yang dikenal sebagai Fujian Case. Dampaknya, Singapura kini dipandang kurang menarik bagi para miliarder China yang seiring waktu mulai mencari alternatif di negara lain.
Situasi ini sebenarnya dimulai ketika gelombang protes pro-demokrasi di Hong Kong mengguncang kestabilan politik, dan semakin parah setelah penerapan UU Keamanan Nasional oleh Beijing. Banyak orang kaya di Hong Kong berbondong-bondong menuju Singapura selama periode itu, memanfaatkan kondisi politik yang lebih stabil.
Faktor lain yang menarik perhatian mereka termasuk sistem keuangan yang transparan dan bahasa Mandarin yang digunakan secara luas, membuat transisi mereka semakin mudah. Singapura nampak menjadi pelabuhan yang aman untuk melindungi aset mereka.
Perubahan Sikap Orang Kaya China Terhadap Singapura
Tetapi pada 2023, banyak klien dari kalangan kaya China mulai hengkang setelah skandal Fujian terungkap. Tingginya tingkat pengawasan dan regulasi yang semakin ketat membuka mata mereka akan risiko yang mungkin dihadapi jika tetap berada di Singapura.
Ryan Lin, seorang Direktur di Bayfront Law, mencatat bahwa setelah kasus tersebut, banyak orang kaya berpindah ke tempat-tempat seperti Hong Kong, Timur Tengah, dan Jepang, yang dianggap lebih bersahabat. Mereka berusaha mencari stabilitas yang lebih baik dengan sistem pemerintahan yang lebih fleksibel.
Berdasarkan laporan, permohonan untuk mendirikan family office di Singapura berguguran, dengan angka penurunan mencapai 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa banyak investor kini enggan mengambil risiko dengan tetap memilih Singapura sebagai tujuan investasi.
Ketatnya Regulasi di Singapura dan Dampaknya
Otoritas Moneter Singapura (MAS) memperkenalkan aturan baru terkait aset kripto yang semakin membatasi aktivitas investasi. Dengan mewajibkan platform yang menawarkan produk kripto memiliki lisensi, banyak investor merasa terhambat dalam menjalankan bisnis mereka.
Lisensi tersebut memerlukan syarat-syarat ketat, termasuk modal minimum sebesar SG$250 ribu dan kepatuhan terhadap anti pencucian uang (AML). Keputusan ini diambil untuk menjaga integritas pasar finansial Singapura, tetapi juga telah mengundang rasa skeptis di kalangan investor yang ingin cepat bergerak.
Pendiri lembaga jasa korporasi Jenga, Iri Xu, menyebut kasus Fujian dan permasalahan di dunia kripto telah membuat perbankan melakukan pembersihan. Akibatnya, banyak pengajuan family office ditolak dan rekening ditutup, yang memperburuk keadaan bagi para nasabah.
Kesulitan Klien Mencari Solusi Investasi di Negeri Lain
Adanya pembatasan akses ini membuat banyak klien kehabisan kesabaran dan memutuskan untuk memindahkan dananya ke negara lain. Xu mengungkapkan, aksi tersebut bukan hanya tentang perlindungan aset, tetapi juga terkait dengan ketidakpuasan akan layanan yang diterima.
“Kepercayaan klien mulai berkurang,” ujar Xu. “Tanpa akses ke rekening atau layanan perbankan yang memadai, sulit bagi mereka untuk melakukan bisnis yang efektif.”
Kondisi ini berujung pada pergeseran aset ke negara-negara seperti Jepang, Hong Kong, dan Dubai, yang dinilai lebih ramah bagi investor kaya. Sebuah indikasi jelas bahwa Singapura perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada.
Lebih jauh, pemohon status permanent residence dan pengajuan family office juga semakin sulit. Proses pemeriksaan yang mendalam kerap diiringi dengan menyerahkan detail keluarga yang dianggap terlalu invasif, menambah kompleksitas bagi yang ingin tinggal lebih lama di Singapura.
Pendiri Click Ventures, Carman Chan, menjelaskan bahwa keharusan merekrut tenaga kerja lokal juga menjadi hambatan besar. Jika perusahaan yang baru berdiri tidak dapat memenuhi syarat tersebut, secara otomatis mereka akan terjebak dalam masalah perekrutan yang tidak berujung.
Ketidakmampuan untuk memindahkan staf dari luar negeri ke Singapura dalam waktu cepat jadi masalah tambahan yang harus dihadapi investor. “Proses KYC yang panjang mendatangkan isu bagi mereka yang hanya ingin berbisnis,” lanjut Chan.
Semua faktor ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Singapura untuk menyusun ulang strategi dalam menarik investasi dari kalangan kaya. Tanpa langkah proaktif, negara ini mungkin kehilangan daya tariknya sebagai pusat keuangan internasional yang diidamkan para miliarder, terutama dari China.
