Duit Lender DSI Rp 1,2 Triliun Masuk ke Sini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sedang menyelidiki aliran dana dari fintech peer to peer lending yang dikelola oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Dalam pemeriksaan awal, PPATK mencurigai bahwa operasi DSI berpotensi merupakan skema ponzi yang menyamar di balik prinsip syariah.

Deputi Bidang Pemberantasan PPATK Danang Tri Hartono menyatakan bahwa dari data transaksi yang dikumpulkan, DSI telah mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp7,478 triliun dari 2021 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, imbal hasil yang sudah dikembalikan kepada masyarakat hanya sebesar Rp6,2 triliun.

Menurut Danang, terdapat selisih sekitar Rp1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran mengenai keberlanjutan operasional perusahaan tersebut.

Danang melanjutkan, dari selisih dana yang belum dikembalikan, sekitar Rp167 miliar digunakan untuk biaya operasional, mencakup berbagai pengeluaran seperti listrik, internet, sewa tempat, dan gaji karyawan. Selain itu, sekitar Rp796 miliar teralihkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan DSI, menunjukkan adanya bukti tidak jelas dalam pengelolaan dana.

Dalam selidiknya, PPATK menemukan aliran dana sekitar Rp218 miliar dipindahkan ke individu atau entitas lain yang juga terhubung dengan DSI. Hasil analisis menunjukkan bahwa afiliasi tersebut merupakan pihak yang paling diuntungkan dari skema yang berjalan.

“Temuan ini menunjukkan bahwa skema ini lebih mirip dengan ponzi yang dibungkus dengan konsep syariah,” ungkap Danang, meskipun ia mengakui bahwa harapan para lender masih ada.

PPATK mengambil langkah tegas dengan menghentikan segala transaksi yang dilakukan DSI dan entitas terafiliasi sejak tanggal 18 Desember 2025. Tindakan ini meliputi 33 rekening dengan total saldo mencapai 4 miliar.

Sekaligus, Bareskrim Polri saat ini telah meningkatkan status penanganan kasus dugaan penggelapan dana yang melibatkan DSI ke tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus yang telah merugikan banyak masyarakat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima empat laporan terkait kasus ini. Terdata lebih dari 1.500 lender yang menjadi korban, dengan Direktur Utama DSI, Taufiq Aljufri, sebagai pihak terlapor.

Ade Safri menjelaskan bahwa masalah ini muncul dari aduan yang diterima sejak Juni 2025 mengenai kesulitan penyetoran dana kembali kepada lender. Dalam skema pendanaan, DSI menjanjikan bagi hasil hingga 23%, di mana 18% dialokasikan untuk lender, sedangkan sisanya untuk perusahaan.

Namun, kenyataannya, dana yang seharusnya digunakan untuk investasi justru diduga sudah disalahgunakan. Penyidik menduga bahwa DSI menciptakan borrower yang tidak nyata atau memanfaatkan borrower yang ada untuk proyek yang tidak ada relevansinya secara nyata.

Implikasi Skandal Keuangan DSI bagi Investor dan Masyarakat

Skandal yang melibatkan DSI menimbulkan dampak yang signifikan bagi para investor dan masyarakat luas. Dengan semakin maraknya skema ponzi di dunia fintech, kepercayaan publik terhadap sektor ini mulai terguncang. Banyak orang yang merasa kecewa dan dirugikan, sehingga penting bagi regulator untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Selain kerugian finansial, kasus ini juga mengganggu kestabilan ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada investasi alternatif. Kejadian ini mendorong perlunya diskusi lebih mendalam mengenai regulasi yang membimbing industri fintech agar lebih transparan dan aman.

Lebih jauh lagi, publik harus lebih peka terhadap berbagai tawaran investasi yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Edukasi tentang risiko investasi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam janji manis namun menipu yang ditawarkan oleh skema semacam ini.

Pentingnya Regulasi dalam Sektor Fintech dan Penegakan Hukum

Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk menanggulangi masalah seperti ini, dan pihak berwajib harus berkomitmen untuk mengawasi secara ketat aktivitas berbagai platform fintech. Pendekatan yang lebih proaktif dalam pengawasan dapat membantu mendeteksi dan mencegah skema penipuan sebelum merugikan konsumen.

Dari hasil temuan yang ada, terlihat jelas bahwa sejumlah perusahaan mungkin memanfaatkan celah dalam regulasi untuk menjalankan operasi ilegal. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga keuangan dan penegak hukum menjadi sangat krusial untuk menjaga integritas sektor keuangan.

Melalui penguatan regulasi, diharapkan kejadian serupa tidak terulang kembali. Langkah-langkah preventif harus diterapkan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pasar secara keseluruhan.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Investasi Fintech

Masyarakat perlu dipersiapkan dengan pengetahuan yang cukup mengenai investasi, terutama dalam sektor fintech. Dengan memahami risiko dan potensi keuntungan, investor akan menjadi lebih bijaksana dalam memilih investasi yang tepat dan aman. Edukasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan investasi hari ini.

Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat menyelenggarakan sosialisasi untuk memberikan informasi yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil sebelum berinvestasi. Dengan cara ini, diharapkan ketidakpahaman masyarakat dapat diminimalisir, sehingga kerugian semacam ini dapat dihindari.

Persoalan di sektor fintech tidak hanya tentang dana yang hilang, tetapi juga tentang kepercayaan masyarakat yang tergerus. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk membangun kembali kepercayaan tersebut harus segera dilakukan.