Dolar Eksportir Harus Disimpan di Himbara, Simak Penjelasan Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengumumkan sejumlah perubahan penting terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Indonesia. Mulai 1 Januari 2026, pemerintah akan mewajibkan seluruh DHE SDA untuk ditempatkan di rekening khusus Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), menciptakan sebuah kebijakan yang baru dan krusial bagi industri. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pengawasan dan efisiensi penggunaan dolar hasil ekspor tersebut.

Purbaya menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan DHE SDA sebelumnya. Ketentuan yang ada belum mendefinisikan lembaga jasa keuangan tempat eksportir harus menempatkan dolar hasil ekspornya, yang mengakibatkan banyak DHE SDA dikonversi ke rupiah dan dipindahkan ke bank-bank kecil.

Dengan adanya penempatan di Himbara, Purbaya yakin bahwa akan lebih mudah mengawasi konversi dan penempatan dana, yang pada akhirnya bisa meningkatkan cadangan devisa Indonesia. Pengawasan yang lebih ketat menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan baru ini.

Pentingnya Pengawasan Terhadap Devisa Hasil Ekspor

Pengawasan yang baik terhadap DHE SDA sangat penting untuk memastikan bahwa dolar yang dihasilkan dari ekspor benar-benar digunakan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. Tanpa pengawasan yang efektif, banyak di antara dana tersebut yang beralih ke luar negeri, sehingga tidak memberikan dampak positif bagi perekonomian. Purbaya mengungkapkan bahwa terlalu banyak DHE SDA yang bocor, karenanya perlu langkah tegas untuk menangkap potensi tersebut.

Ia menyebutkan bahwa satu dari tujuan utama keseluruhan kebijakan ini adalah untuk memahami dengan lebih baik kemana arah dana DHE SDA setelah memasuki sistem keuangan domestik. Dengan memusatkan penempatan DHE SDA pada Himbara, pemerintah dapat dengan mudah mengevaluasi bagaimana dana tersebut dikelola.

Bagaimanapun, penerapan kebijakan ini juga menuntut kesiapan dari sektor perbankan untuk mampu mengelola DHE SDA dengan baik. Hal ini mencakup pelatihan dan pemahaman yang mendalam dari para petugas di bank sehingga kebijakan ini dapat berjalan sesuai harapan.

Detail Revisi Peraturan Pemerintah Terkait DHE SDA

Pemerintah telah menyiapkan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang memberi arah baru bagi DHE SDA. Revisi ini akan diwajibkan mulai 1 Januari 2026, sehingga seluruh pihak terkait, termasuk perbankan, perlu mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menghadapi perubahan ini. Sosialisasi sudah dilakukan, sehingga diharapkan semua pihak memahami hal ini dengan baik.

Berdasarkan revisi PP 8/2025, DHE SDA kini diwajibkan untuk disalurkan ke Himbara, mengingat potensi DHE yang sangat besar. Hal ini adalah langkah yang diambil untuk menjamin stabilitas serta ketersediaan dolar di pasar domestik.

Selain itu, kebijakan baru juga menetapkan batas konversi DHE Valas ke rupiah yang diturunkan dari 100% menjadi maksimal 50%. Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada konversi yang tidak memberikan keuntungan, sekaligus memperluas penggunaan valas untuk pengadaan barang dan jasa yang lebih luas.

Konsekuensi dan Tantangan yang Dihadapi

Tentu saja, penerapan kebijakan baru ini tidak lepas dari tantangan. Meskipun tujuan utama adalah untuk efisiensi, beberapa eksportir mungkin merasa terbebani dengan kebijakan ketat ini. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan para pelaku industri agar proses adaptasi ini dapat berjalan lancar, tanpa menimbulkan resistensi.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa Himbara mampu mengelola penempatan DHE SDA dengan baik. Ketidakmampuan Himbara untuk mengelola dana tersebut dapat berakibat pada pengeluaran cadangan devisa yang tidak efisien, sehingga merugikan perekonomian.

Purbaya menekankan pentingnya keberhasilan ini agar semua pihak memahami bahwa DHE SDA bukan samutara yang mengalir tidak terarah. Melainkan, harus memiliki peta yang jelas tentang ke mana arah DHE tersebut, dengan tujuan bersama pemulihan ekonomi yang lebih cepat.