![](https://delihealjob.com/wp-content/uploads/2026/01/1769560389_gubernur-bank-indonesia-bi-perry-warjiyo-saat-menyampaikan-sambutan-dalam-acara-pertemuan-tahunan-ba.png; charset="utf-8")
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, baru-baru ini mengungkapkan langkah strategis lembaganya dalam membeli Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp 23,7 triliun. Pembelian ini dilakukan hingga 23 Januari 2026 dan dimaksudkan untuk mendukung berbagai program kerakyatan pemerintah.
Perry menjelaskan bahwa pembelian SBN tersebut dilakukan melalui mekanisme pasar, khususnya di pasar sekunder dan melalui debt switching. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal yang tengah diterapkan.
“Pembelian SBN ini adalah wujud komitmen kami dalam mendukung program-program yang berpihak kepada masyarakat,” lanjut Perry saat konferensi pers di Jakarta. Ia menegaskan pentingnya langkah ini dalam mendukung program pembangunan yang ada.
Peran Strategis SBN dalam Kebijakan Ekonomi
Surat Berharga Negara memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam mendanai proyek-proyek vital. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia berfungsi untuk memperkuat likuiditas pemerintah untuk proyek besar.
Program-program yang dibiayai melalui SBN ini mencakup pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha keras untuk menghadirkan akses perumahan yang lebih baik bagi rakyat.
Selain itu, Perry juga menyebutkan adanya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu fokus utama pendanaan. Ini dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan mendukung upaya pemberdayaan masyarakat desa.
Fokus pada Program Ekonomi Kerakyatan
Salah satu tujuan utama dari pembelian SBN ini adalah untuk mendanai program ekonomi kerakyatan. Dengan dana yang diperoleh, pemerintah dapat melakukan investasi yang berdampak langsung pada taraf hidup masyarakat.
Kegiatan pembangunan di sektor perumahan dan koperasi desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan adil.
Perry menekankan bahwa keberhasilan program tersebut memerlukan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak. Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Strategi Remunerasi untuk Meningkatkan Likuiditas
Bank Indonesia juga mengimplementasikan remunerasi bagi penempatan dana bank pada ekses likuiditas. Remunerasi ini ditetapkan sebesar 25 basis poin di bawah tingkat bunga 3,5% sebagai insentif.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil. Dengan cara ini, diharapkan bank dapat lebih aktif dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dan usaha kecil.
Perry berharap bahwa perubahan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meningkatnya akses kredit diharapkan dapat merangsang investasi dan menciptakan lapangan kerja.
