Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menuntaskan penyidikan terkait kasus penipuan di sektor jasa keuangan yang melibatkan PT Crowde Membangun Bangsa (PT CMB). Kasus ini juga menyeret YS, yang menjabat sebagai Direktur Utama serta pemegang saham dari perusahaan tersebut, ke dalam proses hukum yang serius.
Penyidik OJK telah resmi melakukan pelimpahan berkas kasus kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Januari 2026. Pelimpahan ini dilakukan setelah pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap, menandai tahap penting dalam proses hukum terhadap tersangka.
Penyidikan kasus ini mencuat setelah dugaan bahwa terdapat praktik usaha jasa pembiayaan dan perbankan yang tidak sesuai ketentuan antara Januari 2023 hingga September 2024. Praktik tidak etis ini mencakup penyampaian informasi dan data palsu kepada otoritas serta manipulasi dalam pencatatan keuangan perusahaan.
Melalui pengawasannya, OJK menemukan aliran dana yang tidak wajar serta adanya pencatatan-laporan yang tidak akurat. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa sejumlah mitra yang dilaporkan seolah-olah menerima pinjaman sebenarnya tidak ada dalam daftar penerima.
OJK melaporkan bahwa terdapat dugaan pencatatan palsu mengenai penyaluran dana dari pemberi pinjaman kepada 62 mitra yang tidak nyata di Sistem Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) OJK. Hal ini menimbulkan keraguan besar atas integritas dalam pengelolaan dana tersebut dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap industry keuangan.
Proses Penegakan Hukum yang Panjang dan Berjenjang
Penanganan kasus ini melibatkan proses penegakan hukum yang cukup berlapis. OJK sebelumnya melakukan pengawasan rutin dan pemeriksaan khusus sebelum akhirnya menetapkan PT CMB dan YS sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan keseriusan OJK dalam meneliti dan menegakkan hukum di sektor ini.
Selama penyidikan, OJK juga memberikan peringatan dan edukasi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas di sektor jasa keuangan. Proses edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Akan tetapi, tindakan hukum terhadap PT CMB dan YS tidak terlepas dari risiko hukum yang lebih besar. Para tersangka dihadapkan dengan pelanggaran atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ancaman ini mencakup hukuman penjara yang cukup berat yang dapat merugikan karier dan reputasi mereka.
OJK memaparkan bahwa tersangka disangkakan melanggar Pasal 299 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) UU P2SK yang berkaitan dengan usaha jasa pembiayaan. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda yang mencapai Rp200 miliar, ancaman yang serius dan dapat menghancurkan masa depan mereka.
Penolakan Gugatan Praperadilan oleh Hakim
Sebelum proses ini berlangsung jauh, pihak tersangka juga telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka meminta pembatalan status tersangka yang telah dikenakan. Namun, pada 26 Januari 2026, hakim menolak seluruh permohonan tersebut, sehingga status hukumnya tetap sah.
Penolakan ini menunjukkan bahwa hakim menilai bahwa proses penyidikan yang dijalankan OJK telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut memberikan angin segar bagi integritas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus keuangan yang kerap kali melibatkan praktik ilegal.
Keputusan hakim untuk menolak gugatan praperadilan juga menjadi sinyal bagi para pelaku usaha di sektor keuangan bahwa OJK dan lembaga hukum lainnya akan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan nasional.
OJK berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa depan. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan yang cenderung diwarnai oleh isu-isu negatif.
Komitmen OJK dalam Menjaga Integritas Sektor Jasa Keuangan
OJK menekankan pentingnya kolaborasi dengan beberapa lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan RI. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat posisi OJK dalam melakukan pengawasan dan penanganan kasus-kasus di sektor jasa keuangan dengan lebih efektif.
Dengan melibatkan berbagai pihak berkepentingan, OJK berambisi untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimum bagi masyarakat dan lembaga jasa keuangan dari potensi tindak pidana yang ada.
OJK juga berencana untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Ini adalah langkah preventif yang sangat penting dalam menghindari kasus-kasus serupa di masa mendatang.
Dalam situasi ini, penegakan hukum yang konsekuen oleh OJK akan menjadi contoh yang baik untuk sektor lainnya. Diharapkan, praktik-praktik keuangan yang etis dapat menjadi norma baru yang diikuti untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat.
