Bos Minta Hapus Tagihan Pajak 2023, Ini Jawaban Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengungkapkan pertemuannya dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang memohon dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan. Permohonan ini menjadi topik utama dalam diskusi mereka, yang berlangsung pada Rabu (4/12/2025) kemarin.

Purbaya menegaskan bahwa dukungan fiskal yang diminta oleh Rosan berupa keringanan pajak tidak dapat sepenuhnya dikabulkan. Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan fiskal sesuai dengan aturan yang berlaku demi menjaga integritas kebijakan fiskal negara.

“Dia (Rosan) meminta keringanan pajak untuk beberapa perusahaan BUMN. Sebelumnya, sebelum tahun 2023, hal ini mungkin bisa dibahas, tetapi saat ini tidak bisa,” ungkap Purbaya saat ditemui di Gedung DPR pada kesempatan yang sama.

Walaupun Purbaya tidak menyebutkan spesifik perusahaan BUMN yang dimaksud, ia menunjukkan sikap positif terhadap permintaan untuk memberikan keringanan pajak bagi BUMN yang tengah melakukan aksi korporasi. Hal ini dipandang sebagai langkah yang memungkinkan untuk diterapkan dengan pertimbangan matang.

“Saya rasa wajar jika kita memberikan keringanan pajak untuk konsolidasi. Kita akan memberikan waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu, setiap aksi korporasi akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya dengan nada optimis.

Permintaan Keringanan Pajak dari Perusahaan BUMN

Purbaya menjelaskan bahwa permintaan dari Rosan juga mencakup keringanan pajak untuk perusahaan yang berencana melakukan restrukturisasi. Ia meyakini bahwa kebijakan ini dapat membantu memperkuat posisi keuangan perusahaan di pasar.

Pemberian keringanan pajak ini dianggap sebagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing BUMN. Permohonan tersebut merupakan bagian dari langkah proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan yang ada.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa tidak semua permintaan akan dikabulkan. Kementerian Keuangan akan menyaring permohonan yang masuk dengan ketat, hanya memberikan keringanan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Strategi Pajak untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dalam konteks ini, Purbaya juga menyampaikan pentingnya memiliki strategi pajak yang jelas. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ia menekankan bahwa keringanan pajak bukanlah solusi permanen, melainkan alat untuk membantu perusahaan dalam fase transisi. Terutama bagi BUMN yang berupaya memperbaiki kinerja dan efisiensi mereka melalui aksi korporasi.

Dengan mempertimbangkan konsep zero-sum game dalam pajak, Purbaya memberikan pandangan bahwa semua perusahaan harus merasakan beban pajak yang adil. Ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.

Pro dan Kontra Keringanan Pajak

Kebijakan keringanan pajak untuk BUMN bisa menuai berbagai tanggapan. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa ini dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam situasi yang sulit. Namun, di sisi lain, banyak juga yang khawatir bahwa keringanan ini bisa disalahartikan sebagai ketidakadilan dalam perlakuan pajak.

Menanggapi hal ini, Purbaya menekankan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan analisis yang mendalam. Ia ingin memastikan bahwa keringanan pajak yang diberikan benar-benar berkontribusi pada peningkatan daya saing dan efisiensi BUMN.

Selain itu, Purbaya juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses permohonan keringanan pajak. Ini akan membantu menghindari potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi di masa depan.

Pentingnya Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan

Purbaya merangkum pembicaraannya dengan menekankan perlunya kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa negara tetap bisa memenuhi kebutuhan anggaran sambil mendukung pertumbuhan sektor bisnis.

Ia menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang baik akan tercermin pada kinerja ekonomi yang membaik. Maka dari itu, kolaborasi antara pemerintah dan BUMN sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan disiplin dalam pengelolaan pajak, diharapkan ekonomi nasional dapat tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan inovasi dalam kebijakan fiskal yang lebih baik di masa mendatang.