Bos LPS Jelaskan Alasan Menahan Tingkat Bunga Penjaminan

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, baru-baru ini menjelaskan keputusan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) pada bulan Januari. Pada kesempatan tersebut, ia menyoroti ketidaksesuaian antara penurunan suku bunga simpanan dan penurunan TBP dalam tiga bulan terakhir.

Dengan nominal simpanan bank di atas TBP yang masih berada di angka 30% per Desember 2025, LPS merasakan perlunya untuk menjaga stabilitas suku bunga. Keputusan ini diambil supaya penurunan biaya dana tidak membawa dampak negatif terhadap suku bunga kredit yang ada di industri perbankan.

LPS mengumumkan bahwa TBP simpanan dalam Rupiah untuk bank umum akan tetap di angka 3,50%, sedangkan untuk BPR ditetapkan sebesar 6,00%. Adapun TBP untuk simpanan dalam valuta asing untuk bank umum adalah 2,00%, yang berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

Alasan Mengapa TBP Tetap Dipertahankan di Bulan Januari

Dalam diskusinya, Anggito mengungkapkan bahwa suku bunga untuk periode tiga bulan tercatat di angka 3,86%, sementara untuk satu bulan sebesar 3,62%. Hal ini menandakan bahwa situasi pasar tidak sepenuhnya selaras dengan keputusan yang diambil oleh LPS.

Lebih lanjut, Anggito menambahkan bahwa pada akhir Desember 2025, simpanan bank yang berada di atas TBP masih mencapai 30%. Hal ini menunjukkan perlunya tetap menjaga struktur dalam perbankan untuk memastikan transmisi yang baik kepada suku bunga kredit.

LPS mengimbau perbankan untuk mengikuti indikasi dari TBP dan mekanisme pasar yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan suku bunga pinjaman dapat diturunkan, serta stabilitas dalam pendanaan dapat terjaga untuk mendukung fungsi intermediasi sektor keuangan.

Peningkatan Risiko Keuangan di Kalangan Bank Bermodal Rendah

Dalam keadaan stabilitas sistem keuangan saat ini, Anggito mengidentifikasi adanya risiko keuangan yang meningkat, khususnya di bank dengan modal rendah seperti BPR dan BPRS. Risiko ini bukan hanya diakibatkan oleh kondisi finansial, tetapi juga oleh berbagai kelemahan dalam tata kelola yang ada.

Salah satu fokus utama adalah banyaknya kepemilikan yang bersifat perorangan dalam BPR dan BPRS. Hal ini mengindikasikan lemahnya kontrol internal yang dapat menjadikan bank-bank tersebut rentan terhadap masalah di masa mendatang.

Anggito juga menekankan meningkatnya ancaman siber yang dihadapi oleh sebagian besar BPR/BPRS. Kebangkitan risiko ini menunjukkan bahwa tantangan untuk stabilitas keuangan ke depan bersifat lebih struktural dan operasional, bukan sekadar masalah sementara.

Pentingnya Penguatan Teknologi Informasi Dalam Sektor Perbankan

Anggito berpendapat bahwa penguatan infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi sangat diperlukan, terkhusus pada sistem inti perbankan di BPR dan BPRS. Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional lembaga-lembaga keuangan ini.

Tidak hanya itu, penguatan tata kelola dan pengendalian risiko juga menjadi bagian dari langkah strategis yang harus dilakukan. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan siber dan mencegah berbagai kemungkinan penipuan di masyarakat.

Literasi keuangan dan inklusi juga menjadi isu penting yang disoroti oleh Anggito. Dalam pandangannya, kedua aspek ini sangat berpengaruh dalam mencegah risiko sistem keuangan di jangka panjang dan menengah.

Upaya LPS untuk Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan

Di bawah pimpinan LPS, langkah-langkah untuk mendorong kepemilikan rekening aktif di kalangan masyarakat tengah dipercepat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan akun agar tidak disalahgunakan di kemudian hari.

Pendekatan kebijakan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah penduduk tanpa rekening di usia produktif. Namun juga memperhatikan bagaimana cara menanggulangi rekening tidak aktif dan bersaldo rendah serta memperkuat kepercayaan nasabah dalam sistem perbankan.

Kebijakan ini juga berupaya untuk memperluas basis dana yang lebih stabil bagi sistem perbankan dengan meningkatkan perlindungan bagi nasabah. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Dalam upaya pemulihan daerah yang terdampak bencana alam, LPS mengeluarkan kebijakan strategis dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang diperlukan kepada masyarakat yang tengah mengalami kesulitan.

Selain itu, LPS juga menyiapkan program relaksasi bagi lembaga keuangan yang terdampak. Dalam hal ini, terdapat 104 bank di tiga provinsi yang mendapatkan fasilitas ini untuk menunda pembayaran cicilan tanpa denda.

Kebijakan ini dirancang agar bank memiliki ruang likuiditas yang memadai, sehingga tetap dapat memberikan layanan yang optimal dan membantu pemulihan ekonomi di kawasan tersebut yang terdampak bencana.