Dalam sebuah langkah strategis, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Simanjuntak, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait pengelolaan aliran dana luar negeri, khususnya dalam konteks ibadah haji dan umroh. Dengan nilai yang fantastis, mencapai Rp 40 triliun per tahun, aliran dana ini menjadi perhatian serius pemerintah.
Penggunaan dolar AS dalam pembayaran ongkos haji dan umroh membuat situasi ini semakin kompleks. Dengan pengeluaran yang besar, penting bagi pemerintah untuk memikirkan solusi agar potensi cash outflow dapat diminimalisir demi kepentingan ekonomi dalam negeri.
Pada kesempatan tersebut, Dahnil menyatakan bahwa besarnya perputaran dana haji dan umroh memerlukan perhatian khusus. Dengan 80% dari total pengeluaran tersebut merupakan cash outflow, upaya untuk menanggulangi masalah ini harus segera dilakukan.
Mengoptimalkan Sistem Pembayaran Melalui QRIS untuk Efisiensi Ekonomi
Dalam rapat dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, beberapa strategi diusulkan untuk memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran yang lebih efisien. Salah satu langkah strategis adalah pengoptimalan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk mengurangi cash outflow yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh.
Dengan memfokuskan transaksi dalam rupiah, Dahnil percaya bahwa penggunaan QRIS bisa menciptakan efek pendorong bagi perekonomian domestik. “Ini adalah ide yang digagas oleh Pak Airlangga, dan kami percaya ini bisa menjawab tantangan yang ada,” tambahnya.
Secara tahunan, sekitar 2,6 juta warga Indonesia berangkat umroh, dan 221.000 lainnya melakukan ibadah haji. Dengan potensi transaksi yang begitu besar, langkah ini dianggap dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan cash outflow.
Menjaga Arus Kas dengan Pendekatan Baru Dalam Ibadah Haji dan Umroh
Dahnil mengungkapkan harapan bahwa strategi ini bisa mengurangi setidaknya 50% dari total nilai cash outflow yang saat ini terjadi. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya mempromosikan pariwisata ke Indonesia dari negara-negara Timur Tengah.
Walaupun saat ini jumlah kunjungan turis dari Timur Tengah hanya mencapai 33.000 orang per tahun, Dahnil melihat potensi yang sangat besar untuk meningkatkan angka ini. “Kami ingin menarik lebih banyak wisatawan dari Timur Tengah agar dapat mengeksplorasi keindahan Indonesia,” ujarnya.
Lebih jauh, dia menambahkan bahwa sektor travel umroh dan haji di Indonesia juga dapat memberikan paket wisata yang menarik bagi wisatawan Timur Tengah. “Kita bisa menawarkan paket menarik untuk mereka yang datang ke Indonesia,” jelasnya.
Strategi Kolaboratif untuk Membangun Ekosistem Keberangkatan Haji yang Lebih Baik
Dalam diskusi dengan Menko Airlangga, Dahnil juga menyampaikan bahwa akan dibentuk sebuah Kelompok Kerja atau Pokja khusus untuk mengorkestrasi segala paket ekonomi terkait ibadah haji. Ini adalah langkah kolaboratif yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih baik dalam sektor ini.
Membentuk kerja sama antarlembaga dan sektor terkait diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang ada. Dalam hal ini, koordinasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan. Seluruh elemen harus bersinergi untuk mencapai tujuan bersama.
“Dengan begitu, kita bisa lebih berdaya saing dan membantu masyarakat dalam hal keberangkatan haji dan umroh,” jelas Dahnil menutupi diskusi tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan layanan dan pendapatan masyarakat dalam sektor pariwisata dan ibadah.
