![](https://delihealjob.com/wp-content/uploads/2026/01/menteri-keuangan-purbaya-yudhi-sadewa-dalam-press-briefing-akhir-tahun-rabu-31122025-1767174854558_1.jpeg; charset="utf-8")
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pencalonan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Presiden Prabowo Subianto tidak mengancam independensi BI. Selain itu, Purbaya menjelaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, tidak ada intervensi antara otoritas fiskal dan moneter.
Menurut Purbaya, setiap pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam pengambilan keputusan kebijakan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak pernah mencampuri keputusan yang diambil oleh BI, dan hal ini berlaku sebaliknya.
“Independensi antara keduanya tidak saling berhubungan,” tegas Purbaya saat memberikan keterangan di Gedung DPR, Jakarta, pada 19 Januari 2026. Ia menambahkan bahwa selama ini, BI menjalankan fungsi moneter secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pemerintah.
Peran dan Tugas Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan ekonomi negara. Keduanya beroperasi di dalam kerangka kerja yang saling melengkapi meskipun berada di domain yang berbeda. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, sementara BI lebih fokus pada kebijakan moneter.
Purbaya menjelaskan bahwa pengaturan kebijakan moneter dan fiskal ini melalui koordinasi yang baik dan efektif. “Kami selalu berkoordinasi dalam Forum KSSK untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil saling mendukung,” tambahnya. Ini menunjukkan adanya sinergi antara kedua lembaga tersebut, meskipun keduanya memiliki independensinya masing-masing.
Tugas utama Kementerian Keuangan adalah mengelola anggaran negara dan menyusun kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Sementara itu, BI berperan dalam mengatur inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan demikian, kedua lembaga ini harus saling berkomunikasi agar keduanya dapat mencapai tujuan yang sama.
Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI
Pencalonan Thomas Djiwandono menjadi sorotan di kalangan ekonom dan pemerhati kebijakan moneter di Indonesia. Beberapa pihak mengkhawatirkan langkah ini dapat mengganggu independensi BI. Namun, Purbaya menegaskan bahwa ini merupakan bagian dari dinamika internal pemerintahan.
“Posisi Juda Agung yang akan digantikan oleh Thomas juga berkaitan dengan pertukaran posisi yang seimbang,” ujar Purbaya. Menurutnya, hal ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tim di dalam lembaga BI dan Kementerian Keuangan. “Ini bukanlah langkah yang aneh, tetapi lebih kepada efisiensi dalam pemerintahan,” jelasnya.
Thomas Djiwandono, yang merupakan Wakil Menteri Keuangan, diharapkan dapat membawa pengalaman dan pemahaman mendalam tentang kebijakan fiskal ke dalam posisi barunya. Dengan latar belakang yang kuat, Thomas diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan moneter yang lebih efektif.
Implikasi untuk Kebijakan Ekonomi Nasional
Langkah pencalonan ini juga memiliki implikasi yang luas terhadap kebijakan ekonomi nasional. Dengan adanya perpindahan posisi ini, diharapkan dapat tercipta keselarasan dalam kebijakan fiskal dan moneter. Sinergi antara kedua lembaga akan sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang terus berubah.
Purbaya menekankan bahwa independensi bukanlah alasan untuk tidak berkoordinasi. Sebaliknya, kedua lembaga harus selalu merespons isu-isu ekonomi yang muncul dengan sigap dan efektif. “Koordinasi kami dalam KSSK sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tetap selaras,” tambahnya.
Di era yang penuh ketidakpastian ini, tantangan bagi kedua lembaga akan semakin kompleks. Namun, dengan adanya dukungan dan kerja sama yang baik, diharapkan mereka dapat melewati tantangan tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip independensi masing-masing.
