![](https://delihealjob.com/wp-content/uploads/2025/12/kepala-eksekutif-pengawas-perasuransian-penjaminan-dan-dana-pensiun-ojk-ogi-prastomiyono-saat-konfer.png; charset="utf-8")
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengungkapkan bahwa terdapat 29 perusahaan asuransi yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum yang ditetapkan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, berharap bahwa hingga akhir 2026, lebih banyak perusahaan asuransi akan memenuhi aturan tersebut.
Dari data yang ada, per akhir November 2025, sudah 115 perusahaan asuransi dan reasuransi dari total 144 perusahaan, atau sekitar 79,86%. Angka ini menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam pemenuhan ekuitas minimum yang dipersyaratkan OJK.
Tentunya, hal ini menunjukkan optimisme untuk masa depan industri asuransi di Indonesia. Ogi menambahkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan tersebut untuk menjaga kesehatan sektor perasuransian nasional.
Peraturan Baru dalam Penyesuaian Modal Perusahaan Asuransi
Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023, lembaga ini telah menetapkan aturan baru mengenai kewajiban penyesuaian permodalan. Proses penyesuaian ini akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada Desember 2026 dan Desember 2028, yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan modal perusahaan-perusahaan tersebut.
Pada tahap pertama, semua perusahaan asuransi diwajibkan untuk memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar untuk asuransi konvensional, sedangkan untuk reasuransi konvensional ditetapkan minimal Rp500 miliar. Ini adalah langkah awal yang strategis untuk memperkuat stabilitas industri.
Selain itu, perusahaan asuransi syariah juga tidak luput dari ketentuan ini. Mereka diwajibkan memenuhi modal minimum sebesar Rp100 miliar dan untuk reasuransi syariah sebesar Rp200 miliar, yang menunjukkan perhatian OJK terhadap inklusi dalam berbagai jenis perusahaan asuransi.
Pembagian Kelompok Berdasarkan Modal Perusahaan Asuransi
Berdasarkan tahap kedua dari regulasi OJK, perusahaan asuransi akan dibagi dalam dua kelompok berdasarkan besaran modal yang dimiliki. Kelompok pertama, atau KPPE 1, akan memiliki ketentuan modal yang lebih tinggi, yaitu Rp500 miliar untuk asuransi konvensional dan Rp1 triliun untuk reasuransi konvensional.
Untuk perusahaan asuransi syariah yang masuk dalam kelompok KPPE 1, diharuskan membangun modal inti sebesar Rp200 miliar, sedangkan reasuransi syariah diwajibkan memiliki modal inti minimal Rp400 miliar. Ini menunjukkan ambisi OJK untuk menciptakan lebih banyak penyedia jasa perasuransian berkapasitas tinggi.
Adapun perusahaan dengan skala usaha lebih besar, tergabung dalam KPPE 2, diharuskan memiliki modal inti minimal Rp1 triliun untuk asuransi konvensional, dan Rp2 triliun bagi reasuransi konvensional. Ketentuan ini bertujuan untuk menyiapkan perusahaan asuransi yang kuat dalam menghadapi tantangan di pasar yang kompetitif.
Implikasi terhadap Kesehatan Sektor Perasuransian Nasional
Adanya peraturan baru ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan sektor perasuransian di Indonesia. Dengan kepatuhan terhadap kewajiban modal yang lebih ketat, diharapkan mampu mengurangi risiko kegagalan perusahaan di masa depan.
Peningkatan modal ini juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi. Masyarakat akan merasa lebih aman berinvestasi atau mengambil polis asuransi jika tahu bahwa perusahaan yang mereka pilih memiliki modal yang cukup untuk membayar klaim.
OJK terus berupaya untuk memantau dan mengawasi implementasi aturan ini, sehingga tujuan utamanya untuk meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan industri asuransi dapat tercapai. Dengan demikian, OJK berperan penting dalam menjaga konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
