![](https://delihealjob.com/wp-content/uploads/2025/09/otoritas-jasa-keuangan-ojk-berhasil-meringkus-dan-membawa-pulang-buron-kasus-gagal-bayar-fintech-pee.jpeg; charset="utf-8")
Jakarta baru-baru ini digemparkan oleh berita mengenai penangkapan mantan Direktur PT Investree Radhika Jaya, Adrian Gunadi. Penangkapan ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pihak kepolisian dan beberapa kementerian terkait, karena dugaan pengumpulan dana masyarakat tanpa izin yang telah merugikan banyak pihak.
Selama proses penyidikan, OJK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menjerat tersangka dengan serangkaian pasal yang mengancam hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Dalam melakukan aksinya, Adrian diduga melakukan penghimpunan dana dari masyarakat secara ilegal mencapai Rp2,7 triliun selama periode tertentu.
Proses penegakan hukum yang melibatkan banyak instansi ini mencerminkan ketegasan pemerintah dalam menangani kasus keuangan. Penangkapan Adrian menjadi sorotan, karena menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal dalam industri keuangan.
Tindak Pidana Penghimpunan Dana Ilegal di Sektor Keuangan
Kasus ini berawal dari dugaan bahwa Adrian Gunadi menggunakan PT Radhika Persada Utama (RPU) dan PT Putra Radhika Investama (PRI) sebagai sarana untuk menghimpun dana secara ilegal. Dengan mengatasnamakan PT Investree Radhika Jaya, dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kegiatan yang seharusnya.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pelanggaran ini terjadi dari Januari 2022 hingga Maret 2024. Praktik ilegal dalam penghimpunan dana seperti ini merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang telah mempercayakan dananya kepada perusahaan tersebut.
Selain itu, penyidik OJK menemukan bahwa tersangka tidak kooperatif selama proses penyidikan. Adrian diketahui berada di luar negeri pada saat itu, memperumit usaha penyidikan yang tengah dilakukan oleh pihak berwajib di Indonesia.
Koordinasi Antar Lembaga untuk Penangkapan Tersangka
Dalam upaya mengembalikan tersangka, OJK melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri. Pada 14 November 2024, daftar pencarian orang (DPO) dan Red Notice diterbitkan, menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini.
Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri juga berperan aktif dalam proses ini, dengan mengajukan permohonan ekstradisi kepada Qatar. Hal ini menggambarkan pentingnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum, terutama terkait kasus-kasus yang melibatkan lawan hukum lintas negara.
Pencabutan paspor tersangka oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menjadi langkah konkret untuk mencegah tersangka melarikan diri lebih jauh. Seluruh proses ini menunjukkan bahwa pihak berwenang memiliki komitmen kuat untuk memastikan keadilan bagi masyarakat.
Implikasi dan Dampak Sosial dari Kasus Ini
Kasus ini bukan hanya sekadar penangkapan oleh OJK, tetapi juga mencerminkan dampak luas terhadap industri keuangan di Indonesia. Kebangkitan praktik ilegal semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang lebih luas.
Jika masyarakat kehilangan kepercayaan dalam berinvestasi, itu dapat menghentikan aliran dana dan investasi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi. Penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah munculnya kasus serupa di masa depan.
OJK dan lembaga keuangan lainnya diharapkan belajar dari kasus ini dan memperkuat regulasi yang ada untuk melindungi masyarakat. Sosialisasi mengenai investasi yang aman dan cara melaporkan aktivitas mencurigakan juga perlu ditingkatkan.
