![](https://delihealjob.com/wp-content/uploads/2025/11/lps-menyiapkan-proses-pembayaran-klaim-penjaminan-simpanan-dan-pelaksanaan-likuidasi-pt-bprs-gebu-pr.jpeg; charset="utf-8")
Pada tahun ini, sektor perbankan di Indonesia mengalami peningkatan jumlah bank yang mengalami kebangkrutan. Terbaru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah penting dengan menutup PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat di Kecamatan Munjungagung, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Pencabutan izin ini dilakukan atas permintaan pemegang saham dengan tujuan untuk lebih fokus pada pengembangan bank lain dalam grup yang sama. Langkah ini diambil setelah pemegang saham melakukan permohonan self-liquidation untuk mendukung stabilitas finansial.
Proses penyerahan Surat Keputusan Pencabutan Permohonan tersebut dilaksanakan secara langsung pada 17 Oktober 2025, melibatkan pihak yang berwenang dari OJK dan pemegang saham. Keputusan ini mencerminkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi tuntutan pendanaan yang berlaku.
Kesimpulan Terhadap Kebangkrutan Bank di Indonesia
Berdasarkan pengamatan, OJK juga mencabut izin dari BPR Nagajayaraya Sentrasentosadi di Jawa Timur pada 8 Oktober 2025. Langkah tersebut dinyatakan sebagai permintaan dari pemegang saham untuk likuidasi penyebab utama adalah ketidakmampuan bank memenuhi modal inti yang diwajibkan.
Dalam pengumuman OJK, dinyatakan bahwa pencabutan izin usaha tersebut adalah hasil dari pertimbangan bersama antara pemegang saham dan pihak regulator. Keputusan ini diambil setelah menilai kondisi keuangan dan potensi perbaikan yang tidak terpenuhi.
Bulan sebelumnya, OJK juga menutup BPR Syariah Gayo Perseroda. Penutupan ini diambil setelah analisis mendalam mengenai situasi finansial yang tidak kunjung membaik meskipun telah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan.
Penyebab Kegagalan BPR dan Dampaknya Terhadap Ekonomi
OJK, dalam kapasitasnya sebagai pengawas, mencatat bahwa banyaknya penutupan BPR tidak menciptakan guncangan signifikan pada sektor keuangan. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada telah berfungsi secara efektif untuk menjaga stabilitas perbankan.
Dalam konteks ini, penutupan bank seharusnya dilihat sebagai langkah preventif untuk memastikan kesehatan sistem perbankan. Upaya ini penting untuk melindungi konsumen dan mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari.
Meskipun penutupan bank BPR menunjukkan kelemahan finansial, hal ini juga bisa menjadi sinyal bahwa sektor perbankan sedang dalam proses penyesuaian diri untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional. Regulator berkomitmen untuk memantau perkembangan dan memberikan bimbingan kepada bank yang masih beroperasi.
Daftar BPR yang Ditutup Sepanjang Tahun Ini
Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, sepanjang tahun ini OJK telah mencabut izin usaha dari enam BPR karena gagal dalam penyehatan modal dan likuiditas. Daftar BPR yang dimaksud mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor perbankan di Indonesia.
- BPRS Gayo Perseroda
- BPRS Gebu Prima
- BPR Dwicahaya Nusaperkasa
- BPR Disky Surya Jaya
- BPR Artha Kramat
- BPR Nagajayaraya Sentrasentosa.
Setiap penutupan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi bank-bank lain agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan mereka. Kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan risiko yang baik sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan operasional bank.
Akhir kata, situasi ini menekankan pentingnya peran pengawasan yang ketat dari OJK dalam menjaga stabilitas sektor perbankan. Semoga langkah-langkah ini dapat mendorong perbaikan di masa depan dan melahirkan bank-bank yang lebih sehat dan kompetitif.
