Archives 2025

Komisi VI DPR RI baru-baru ini mengambil langkah signifikan dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). RUU ini akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, menandakan langkah maju dalam pengelolaan BUMN.

Perwakilan pemerintah seperti Wakil Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum hadir dalam pertemuan tersebut, menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Bahkan, revisi ini mulai dibahas sejak 23 September 2025, dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai pengusul utama.

Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Ketua Panja Revisi UU BUMN, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa dalam revisi ini terdapat 84 pasar yang diubah. Dari hasil diskusi, dia merangkum 12 poin penting yang menjadi perhatian utama dalam revisi UU BUMN ini.

Poin pertama dalam revisi adalah pengaturan lembaga yang bertugas dalam pemerintahan di bidang BUMN, yang akan dinamakan Badan Pengaturan BUMN. Hal ini sebagai langkah strategis untuk memfokuskan pengelolaan BUMN ke arah yang lebih optimal.

Dengan adanya badan baru ini, diharapkan pengawasan dan pengelolaan BUMN dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selain itu, reaksi terhadap perubahan ini harus diantisipasi oleh pihak terkait untuk menjaga stabilitas dalam sektor ini.

Poin Penting dalam Revisi UU BUMN yang Disetujui

Salah satu poin yang penting dalam revisi adalah perubahan nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan BUMN.

Selain itu, revisi ini juga menambah kewenangan BP BUMN, yang diharapkan bisa mengoptimalkan peran BUMN dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan meningkatnya peran ini, diharapkan BUMN dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar.

Poin lain yang signifikan adalah pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna yang kini akan dikelola langsung oleh BP BUMN. Tentu saja, langkah ini harus disetujui oleh Presiden sebagai bentuk pengawasan yang lebih ketat.

Langkah ini juga mempertegas larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri yang terlibat dalam direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Ini diambil sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Revisi juga menghapus ketentuan yang menyatakan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris bukanlah penyelenggara negara. Dengan kata lain, semua orang yang terlibat dalam pengelolaan BUMN harus dapat dipertanggungjawabkan vis-a-vis kepada publik.

Kepentingan Kesetaraan Gender di BUMN

Kesetaraan gender juga mendapat perhatian dalam revisi ini, dengan mengatur agar karyawan BUMN yang menduduki jabatan strategis seperti direksi dan komisaris mendapatkan perlakuan yang sama. Ini mencerminkan semangat inklusivitas di lingkungan kerja BUMN.

Selain berfokus pada aspek manajerial, revisi ini juga memberikan perhatian terhadap aspek perpajakan. Transaksi yang melibatkan Badan Holding Operasional dan pihak ketiga kini diatur lebih jelas dalam regulasi baru.

Dari segi pengawasan, pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga menjadi salah satu bagian penting dari revisi ini. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan BUMN.

Mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN juga menjadi poin utama dalam revisi ini. Ini penting untuk memastikan transisi yang mulus tanpa mengganggu operasional BUMN yang ada saat ini.

Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri dan wakil menteri yang diatur dengan lebih ketat sejak putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan adalah usaha lain untuk mempertegas bahwa semua pengelolaan BUMN harus mengikuti standar yang jelas.

Tantangan dan Harapan bagi BUMN Selanjutnya

Setiap perubahan dalam struktur hukum selalu diiringi tantangan, terutama dalam implementasinya. Di sinilah peran aktif semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan revisi ini tidak hanya tertuang dalam undang-undang, tetapi juga diaplikasikan di lapangan.

Tantangan adaptasi terhadap perubahan regulasi dalam sistem yang sudah ada tentu tak bisa diabaikan. Namun, dengan perencanaan yang baik dan pengawasan yang ketat, diharapkan BUMN dapat bertransformasi ke arah yang lebih baik.

Di sisi lain, harapan besar disematkan pada BP BUMN baru ini. Dengan otoritas yang lebih luas dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kinerja BUMN dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Revisi UU BUMN juga diharapkan membawa angin segar bagi inovasi dalam pengelolaan BUMN. Dengan perubahan ini, BUMN diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Menjalin kerjasama strategis dengan sektor swasta dan menghadirkan inovasi layanan kepada masyarakat adalah langkah yang penting untuk diambil oleh BUMN ke depan.

Sayangnya, mayoritas pasien kanker di Indonesia masih datang dengan kondisi stadium lanjut. Hal ini menjadi perhatian serius karena rendahnya angka harapan hidup pasien yang terdiagnosis kanker. Setiap tahun, ratusan ribu orang di Indonesia terdiagnosis kanker, dan banyak dari mereka tidak mendapatkan penanganan yang tepat waktu.

Ketidakcukupan akses terhadap fasilitas kesehatan sering kali menjadi penghalang utama dalam mendeteksi kanker pada stadium awal. Banyak orang yang masih kurang sadar akan pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini, yang sangat crucial dalam meningkatkan peluang kesembuhan.

Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kanker di Indonesia Harus Ditingkatkan

Pemerintah telah menyusun rencana aksi nasional khusus untuk kanker payudara, mengingat tingginya kasus kanker di Indonesia. Rencana tersebut mencakup berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kanker dan pentingnya deteksi dini.

Target yang dipasang adalah mencapai survival rate hingga 70 persen untuk kanker payudara dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun demikian, beberapa ahli menilai target tersebut masih cukup berat mengingat kondisi yang ada saat ini.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi pencapaian target tersebut, termasuk kurangnya fasilitas untuk deteksi dini. Upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit juga sangat diperlukan untuk mendukung program ini.

Pentingnya Deteksi Dini dalam Meningkatkan Kesempatan Hidup Pasien Kanker

Deteksi dini kanker dapat mengubah hasil perawatan dengan signifikan, sehingga mengurangi angka kematian. Banyak negara telah membuktikan bahwa program deteksi dini yang efektif mampu menurunkan angka mortalitas akibat kanker.

Selain itu, kesadaran akan deteksi dini harus ditumbuhkan secara luas di masyarakat. Pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan kesehatan, mampu menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Dengan mengedukasi masyarakat tentang tanda dan gejala kanker, kita dapat membantu mereka untuk lebih proaktif dalam menjalani pemeriksaan. Masyarakat perlu memahami bahwa semakin awal kanker terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh.

Peran Pusat Kanker dalam Penyuluhan dan Penanganan Kanker

Keberadaan pusat-pusat kanker baru di rumah sakit pemerintah maupun swasta menjadi solusi dalam memperluas akses layanan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah pusat kanker, pasien memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang berkualitas.

Pusat kanker tidak hanya berfungsi sebagai tempat perawatan tetapi juga sebagai pusat penyuluhan. Edukasi tentang risiko, pencegahan, dan cara hidup sehat menjadi bagian integral dari layanan yang mereka tawarkan.

Keberadaan pusat-pusat ini juga diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi yang ada di masyarakat. Dengan informasi yang tepat, pasien dapat membuat keputusan lebih baik tentang perawatan dan gaya hidup mereka.

Rupiah Dilanda Pelemahan Saat IHSG Lanjutkan Tren Bullish

Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi sorotan utama di tengah laju positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Meskipun IHSG menunjukkan tren bullish, situasi ekonomi yang dinamis membuat rupiah tertekan dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi ini menggambarkan perbedaan yang mencolok antara pasar saham dan pasar valuta asing. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan ekonomi yang sedang diterapkan dan dampaknya terhadap stabilitas mata uang.

Beberapa analis berpendapat bahwa pergerakan rupiah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk arus masuk dan keluar modal. Evaluasi terhadap dinamika ini penting agar investor membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi volatilitas pasar.

Perkembangan IHSG Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Saat Ini

IHSG terus menunjukkan momentum positif meskipun ada berbagai tantangan di sektor ekonomi. Investor tampaknya tetap optimis meskipun adanya ketidakpastian global yang mengelilingi perekonomian dunia.

Kenaikan IHSG menunjukkan minat yang tinggi dari investor domestik dan asing. Meski demikian, fokus tetap perlu diberikan pada potensi resiko yang dapat merugikan pasar dalam jangka panjang.

Potensi inflasi dan fluktuasi nilai tukar mungkin mempengaruhi daya tarik pasar saham. Terjadi saling ketergantungan antara kinerja IHSG dan kondisi mata uang yang mencerminkan kesehatan ekonomi secara keseluruhan.

Penyebab Pelemahan Rupiah di Pasar Valuta Asing

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelemahan rupiah yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketidakpastian global yang dipicu oleh kebijakan moneter di negara-negara besar.

Ketika investor mencari aset yang lebih aman, seperti dolar AS, permintaan terhadap rupiah cenderung menurun. Ini menyebabkan depresiasi nilai tukar yang berpotensi berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Selain itu, kondisi defisit neraca perdagangan juga turut berkontribusi terhadap melemahnya rupiah. Ketika impor melebihi ekspor, permintaan untuk valuta asing meningkat, yang berujung pada tekanan terhadap mata uang lokal.

Dampak Terhadap Sektor-sektor Ekonomi akibat Nilai Tukar

Pelemahan rupiah tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi. Sektor yang paling terpengaruh biasanya adalah yang bergantung pada bahan baku impor, seperti manufaktur dan energi.

Biaya produksi dapat meningkat, yang pada gilirannya berdampak pada harga jual barang di pasar. Dengan demikian, inflasi bisa meningkat, memengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, sektor-sektor yang berorientasi ekspor mungkin akan mendapat keuntungan dari pelemahan nilai tukar. Dengan rupiah yang lebih murah terhadap mata uang asing, produk Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar internasional.

Di tengah dunia bisnis yang terus berkembang, sosok Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam muncul sebagai pengusaha yang menarik perhatian. Keberhasilannya memunculkan kekayaan yang signifikan, terutama sejak perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia, memberikan gambaran tentang dinamika pertumbuhan ekonomi saat ini.

Kenaikan harga saham yang dipunyainya menunjukkan betapa cepatnya perubahan dalam dunia bisnis. Dengan portofolio yang luas, Haji Isam mendapati namanya semakin sering disorot, terutama setelah kenaikan valuasi di pasar modal.

Keberadaan Haji Isam di ranah publik mengingatkan kita pada potensi kekuatan dan pengaruh dari orang-orang kaya baru di Indonesia. Peluang bisnis yang terus terbuka memberikan banyak ruang untuk inovasi yang menguntungkan.

Kekayaan Haji Isam tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi terbagi melalui berbagai perusahaan yang dikelola. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai sektor bisnis yang digelutinya, dia mampu mengembangkan kekayaannya secara berkelanjutan.

Perkembangan Kekayaan Haji Isam dalam Angka yang Menarik

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, total harta kekayaan Haji Isam mencapai Rp 101,3 triliun. Angka ini mengindikasikan pertumbuhan luar biasa dalam waktu yang relatif singkat, dan lebih besar dari beberapa nama terkenal lainnya di daftar orang kaya.

Dengan harta yang mencapai lebih dari US$ 6,1 miliar, Haji Isam sudah melampaui beberapa tokoh besar yang lebih dulu memasuki daftar reputasi ini. Ini menunjukkan bahwa potensi bisnis di Indonesia kian hari kian menjanjikan.

Secara tak langsung, keberhasilan Haji Isam juga bisa dipandang sebagai indikator pertumbuhan ekonomi nasional. Dia tidak hanya memperkaya diri, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi yang dihasilkan dari bisnisnya.

Walaupun harta kekayaannya mengesankan, nama Haji Isam masih belum masuk dalam daftar orang terkaya versi Forbes. Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai proses dan faktor yang mempengaruhi penilaian kekayaan di level internasional.

Analisis Peringkat Kekayaan Melalui Penilaian Akademis

Forbes dikenal luas dalam merilis daftar orang terkaya dengan metode penilaian yang sistematis. Dalam perhitungannya, mereka menghitung nilai kekayaan bersih dengan mengurangkan total liabilitas dari total aset.

Aset yang dihitung bukan hanya terbatas pada saham, melainkan juga mencakup berbagai investasi seperti real estat, seni, dan bisnis swasta lainnya. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan seseorang.

Di dalam dunia yang terus berubah ini, fluktuasi harga saham serta nilai tukar mata uang menjadi faktor penting dalam menentukan posisi kekayaan. Oleh karenanya, bisa jadi perubahan dalam daftar orang terkaya adalah hal yang lumrah dan sering terjadi.

Forbes berkomitmen untuk memberikan analisis yang mendalam meski tidak dapat memverifikasi semua informasi yang diberikan oleh miliarder. Hal ini mengingatkan kita akan kompleksitas dalam menilai kekayaan di tingkat global.

Dinamika Saham dan Implikasinya bagi Kekayaan Individu

Kenaikan harga saham sering kali memiliki dampak yang langsung terhadap kekayaan miliarder. Di saat harga saham beranjak naik, mereka dapat menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam total aset yang mereka miliki. Hal ini tentu memberikan kekuatan lebih dalam berbisnis.

Namun, perlu diingat bahwa di balik kesuksesan ini terdapat risiko yang tinggi. Fluktuasi pasar yang tidak terduga dapat dengan cepat merubah lanskap keuangan seorang pengusaha, menunjukkan bahwa investasi selalu membawa unsur ketidakpastian.

Kepemilikan saham perusahaan di bursa terbuka menjadi salah satu cara paling efisien untuk menumbuhkan kekayaan. Dengan melek terhadap tren pasar dan informasi terbaru, seorang pengusaha dapat mengambil keputusan yang cerdas dalam berinvestasi.

Selain itu, strategi diversifikasi menjadi cara efektif untuk memitigasi risiko. Dengan memiliki beragam investasi, seorang miliarder seperti Haji Isam dapat melindungi kekayaannya dari kemungkinan kerugian yang datang bersamaan dengan fluktuasi ekonomi.

Kesimpulannya, perjalanan kekayaan Haji Isam menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi banyak orang. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, ketahanan dan ketekunan para pengusaha menjadi kunci untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Dengan perkembangan yang cepat di sektor pasar modal Indonesia, kita dapat mengharapkan lebih banyak sosok pebisnis baru yang akan muncul dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja melakukan pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam rangka membahas kondisi terkini ekonomi serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Pertemuan ini berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Jumat (26/9/2025). Dalam diskusinya, keduanya berusaha untuk menjernihkan pemahaman publik yang kadang memandang kementerian dan bank sentral sebagai dua entitas yang berseberangan.

Purbaya menegaskan bahwa sebenarnya, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memiliki hubungan kerja yang sangat erat. Diskusi yang berlangsung santai selama lebih dari satu jam ini membahas berbagai aspek kebijakan, termasuk studi bersama tentang dampak kebijakan yang diambil oleh masing-masing instansi.

Kedua pemimpin ini mencoba menjelaskan bahwa meskipun terkadang terlihat berbeda dalam beberapa aspek, keduanya selalu berupaya untuk sejalan demi kemajuan ekonomi negara. Menu makan siang yang disajikan saat pertemuan itu adalah bebek goreng, yang diungkapkan Purbaya sebagai kenikmatan tersendiri.

Dia memberikan penjelasan mengenai pentingnya kolaborasi antara kedua institusi, di mana diskusi ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Indonesia. Hal ini menjadi refleksi dari semangat kerja sama strategis yang menjadi landasan bagi kedua institusi tersebut.

Kepentingan Sinergi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter

Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting dalam konteks pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika kedua kebijakan ini saling mendukung, dampak positif bagi perekonomian bisa meningkat secara signifikan. Keduanya memiliki peran masing-masing, di mana kebijakan fiskal berfokus pada pengeluaran dan penerimaan negara, sementara kebijakan moneter bertugas mengatur jumlah uang yang beredar.

Dengan adanya kolaborasi yang solid, pemerintah dan bank sentral dapat menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga penting untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi, termasuk inflasi dan pengangguran. Dukungan dari kedua pihak dalam hal kebijakan akan menghasilkan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Di tengah ketidakpastian yang dihadapi oleh berbagai negara, sinergi ini akan memberikan kepercayaan kepada investor dan pelaku ekonomi lainnya. Mereka akan merasa lebih aman untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembahasan tentang kebijakan yang sinergis menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak hanya bekerja untuk kepentingan masing-masing, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas. Inisiatif ini dapat menjadi model bagi lembaga-lembaga lain di tingkat internasional dalam menjalankan kebijakan yang terkoordinasi.

Dampak Perpecahan Persepsi Antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia

Persepsi bahwa Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berada pada sisi berlawanan dapat membawa dampak yang kurang baik bagi kestabilan ekonomi. Ketidakpahaman ini bisa menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor dan masyarakat umum. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan komunikasi yang jelas dan transparan antara kedua lembaga.

Apabila komunikasi antara dua lembaga tersebut dapat dipertajam, publik akan lebih memahami bahwa kebijakan yang diambil adalah hasil dari kolaborasi strategis. Ini juga akan mengurangi spekulasi yang dapat mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan. Pendekatan ini tidak hanya membantu menciptakan kepercayaan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas kedua institusi di mata masyarakat.

Kolaborasi ini tidak hanya sebatas pada pertemuan santai, tetapi juga harus diimplementasikan dalam praktek sehari-hari. Dengan memperkuat ikatan kerja antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dampak positif dari kebijakan ekonomi akan lebih terasa di masyarakat.

Tidak jarang, inisiatif yang dirancang dengan baik dapat memberikan solusi yang lebih holistik terhadap masalah ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, penekanan pada kolaborasi berkelanjutan menjadi langkah yang tepat di tengah tantangan yang ada.

Pentingnya Diskusi Terbuka untuk Membangun Kepercayaan Publik

Membangun kepercayaan publik bukanlah sebuah pekerjaan mudah, tetapi dapat dicapai melalui diskusi terbuka dan transparansi informasi. Pertemuan seperti yang dilakukan oleh Purbaya dan Perry adalah langkah awal yang baik dalam menyampaikan pesan positif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa terdapat kerjasama yang erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Keterbukaan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan yang diambil oleh kedua lembaga dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan akuntabilitas di mana masyarakat dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi ekonomi.

Komunikasi yang baik tidak hanya terbatas pada pertemuan formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui berbagai saluran media. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, keduanya bisa menjangkau publik dengan lebih luas, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat sinergi yang telah dibangun.

Keberhasilan komunikasi ini akan berujung pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Hal ini menciptakan pondasi yang lebih kuat dalam mewujudkan tujuan bersama—membangun ekonomi yang stabil dan sustainable untuk masa depan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah mengumumkan beberapa poin penting terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah pelarangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri di perusahaan BUMN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan milik negara.

Dalam pernyataannya, Agtas menekankan bahwa keputusan ini diterapkan hanya untuk menteri dan wakil menteri. Sementara itu, untuk jabatan eselon di kementerian, akan ada regulasi lain yang akan mengatur mengenai rangkap jabatan.

Pelarangan rangkap jabatan ini merupakan hasil dari diskusi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi VI DPR, berbagai pendapat disampaikan mengenai pentingnya mengatur rangkap jabatan ini secara lebih luas.

Salah satu anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengusulkan agar larangan rangkap jabatan juga diterapkan untuk pejabat eselon I, II, dan lainnya. Ia menyatakan bahwa semua level pejabat di kementerian seharusnya tidak merangkap jabatan di perusahaan BUMN.

Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari Jimmy Z. Usfunan, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ia menegaskan bahwa pentingnya kebijakan ini berada dalam konteks pengawasan yang lebih baik di lembaga pemerintah dan perusahaan BUMN.

Pentingnya Pengawasan dan Transparansi dalam BUMN

Rangkap jabatan yang kerap terjadi dalam pemerintahan dan BUMN sering kali memunculkan konflik kepentingan. Dengan adanya larangan ini, diharapkan para pejabat dapat fokus pada tugas masing-masing tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini merupakan langkah fundamental untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Sebuah sistem yang baik harus mampu menjaga integritas dan akuntabilitas. Apabila pejabat publik memiliki banyak posisi di berbagai perusahaan, akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi sangat relevan.

Lebih lanjut, peningkatan pengawasan juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa BUMN bisa beroperasi lebih efisien. Pengawasan yang baik akan mendorong kinerja BUMN supaya lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai perusahaan negara.

Dalam konteks ini, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melarang rangkap jabatan menjadi tonggak penting. Bukan hanya sekedar menjaga etika pemerintahan, tetapi juga berkaitan langsung dengan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Rangkap jabatan, jika tidak diatur dengan baik, cenderung memberikan ruang bagi penyimpangan. Oleh karena itu, upaya untuk menghilangkan praktik ini merupakan langkah yang strategis dan dibutuhkan untuk memperbaiki citra pemerintah.

Proses pembahasan RUU BUMN yang melibatkan banyak pihak

Rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dilakukan oleh Komisi VI DPR menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak. Diskusi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan anggota DPR, yang saling memberikan pandangan mengenai pentingnya memisahkan jabatan publik dan posisi di BUMN.

Usulan Rieke Diah Pitaloka menjadi salah satu bentuk respons terhadap kebutuhan untuk memperbaiki transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara. Penekanan pada larangan rangkap jabatan untuk semua level eselon menunjukkan keseriusan dalam menangani isu ini.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi Jimmy Z. Usfunan mengingatkan perlunya satu kerangka hukum yang jelas jika ingin menjalankan kebijakan ini dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan aturan yang komprehensif.

Dengan kehadiran berbagai pihak dalam RDPU, diharapkan kolaborasi ini akan menghasilkan solusi yang tidak hanya bersifat legislatif, tetapi juga praktis dan bisa diimplementasikan dengan baik. Setiap usulan dan masukan layak untuk dipertimbangkan demi kemajuan pengelolaan BUMN.

Pentingnya peran legislatif dalam membuat keputusan yang berimplikasi untuk publik menjadi sorotan utama. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengawasan dari banyak pihak adalah kunci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menuju BUMN yang lebih sehat dan transparan

Kebijakan larangan rangkap jabatan diharapkan mampu menghadirkan BUMN yang lebih sehat dari segi manajerial. Dengan pemisahan tugas yang jelas, struktur organisasi di dalam BUMN dapat dibangun dengan lebih efektif. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada implementasinya di lapangan.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan BUMN bisa lebih fokus pada menjalankan fungsi dan tujuan utamanya. Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara, tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi nilai yang tidak boleh dilupakan.

ASpek transparansi menjadi penting dalam menjalankan perusahaan negara. Jenis pelaporan yang jelas dan akuntabel akan memberikan kepercayaan lebih besar dari masyarakat terhadap pengelolaan BUMN. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sumber daya negara digunakan untuk kepentingan umum.

Strategi yang tepat dalam mengatur struktur organisasi dan pengawasan di BUMN juga dianggap penting. Dengan langkah-langkah yang mendasar, harapan untuk melihat perusahaan-perusahaan negara yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan publik dapat terwujud.

Di akhir, pelarangan rangkap jabatan menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang menuju reformasi BUMN. Komitmen semua pihak untuk mendukung perubahan ini menjadi kunci untuk membangun perusahaan negara yang lebih baik di masa depan.

Harta kekayaan pengusaha asal Kalimantan, Samsudin Andi Arsyad atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam, terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Lonjakan pundi-pundi kekayaan ini terjadi seiring dengan kenaikan harga saham perusahaan-perusahaan yang dimilikinya, terutama di sektor pertambangan dan agribisnis.

Kenaikan harga saham yang signifikan menyebabkan beberapa saham milik Haji Isam berulang kali masuk dalam radar pengawasan bursa, hingga mengalami suspensi karena lonjakan harga yang luar biasa. Ini menunjukkan besarnya perhatian pasar terhadap portofolio investasi yang dimilikinya.

Investor saat ini tertarik dengan saham-saham yang dipimpin Haji Isam, seperti Jhonlin Agro Raya dan Dana Brata Luhur. Memasuki tahun ini, saham Jhonlin Agro Raya telah tumbuh hingga 1.271% dan masih mengalami suspensi, mencerminkan tingginya volatilitas dan spekulasi di pasar.

Analisis Pertumbuhan Saham Perusahaan Haji Isam Secara Mendetail

Saham Jhonlin Agro Raya (JARR) masih menjadi primadona di pasar, meskipun statusnya disuspensi. Kapitalisasi pasar JARR tercatat mencapai Rp 39,23 triliun, menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Dengan dua kali masuk radar bursa akibat transaksi yang tak wajar, saham ini semakin menarik perhatian para investor.

Di sisi lain, Dana Brata Luhur (TEBE) juga mengalami pertumbuhan yang mengesankan dengan kenaikan 351%. Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 3,62 triliun, saham ini menunjukkan performa yang luar biasa meskipun telah disuspensi oleh bursa beberapa kali.

Selain itu, Pradiksi Gunatama (PGUN), yang dikendalikan oleh anak-anak Haji Isam, juga menunjukkan kenaikan signifikan. Saham ini baru-baru ini mencetak angka tertinggi di bursa dan telah meningkat sebesar 3.520% tahun ini, menjadikannya salah satu emiten dengan kenaikan tertinggi di Bursa Efek Indonesia.

Profil Haji Isam Sebagai Miliarder Baru di Indonesia

Cerita mengenai keberhasilan Haji Isam calh sudah lama beredar luas di kalangan pengusaha-pengusaha lainnya. Kini, ia semakin terlihat di berbagai acara bisnis penting dan sering berkolaborasi dengan nama-nama besar dalam industri bisnis Indonesia, seperti Franky Oesman Wijaya dari Sinar Mas Group.

Keterlibatan Haji Isam dalam berbagai aktiviti bisnis membuatnya semakin dikenal, termasuk saat ia diundang untuk berjumpa dengan Bill Gates dalam kunjungan resminya ke Indonesia. Kehadirannya dalam acara-acara penting menunjukkan perubahan status sosial dan ekonomi yang signifikan.

Sebagai seorang pengusaha, kekayaan Haji Isam memang baru muncul belakangan ini. Namun, pertumbuhannya sangat pesat, terutama setelah perusahaan-perusahaannya mulai melantai di bursa saham. Hal ini menunjukkan potensi besar yang tertanam dalam strateginya dalam berinvestasi.

Perincian Kekayaan Haji Isam yang Memukau

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, total kekayaan Haji Isam mencapai Rp 101,3 triliun, jika dihitung dari kepemilikan saham di perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kekayaan ini mencakup saham-saham yang erat kaitannya dengan perusahaannya, seperti JARR dan PGUN.

Kekayaan ini menempatkannya di atas sejumlah nama besar lain dalam daftar orang kaya di Indonesia. Misalnya, kekayaan Haji Isam diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan kekayaan Djoko Susanto dan Lim Hariyanto yang terkenal di bidang bisnis masing-masing.

Dengan perkembangan industri dan kenaikan harga saham, Haji Isam berpotensi menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, bahkan melampaui pengusaha-pengusaha yang sudah lebih dahulu dikenal. Kekuatannya dalam menavigasi pasar menunjukkan keberanian dan kemampuannya sebagai seorang investor yang cerdik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkonfirmasi bahwa Special Mission Vehicles (SMV) di bawah kendalinya tidak akan dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Keberadaan SMV merupakan kunci dalam mendukung berbagai program pembangunan dan investasi pemerintah yang lebih luas.

Secara struktural, SMV yang berasal dari Kementerian Keuangan terdiri dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan sarana publik yang penting bagi masyarakat meskipun tidak selalu memberikan keuntungan komersial.

“Untuk SMV yang dimiliki Kemenkeu, enam di antaranya akan tetap berada di bawah Kementerian Keuangan,” ungkap Purbaya di Jakarta, membuka diskusi tentang peran vital SMV. Tugas utama dari SMV ini adalah memfasilitasi berbagai proyek infrastruktur yang menyasar kebutuhan sosial ekonomi publik.

Purbaya menjelaskan, “SMV merupakan instrumen fiskal yang perlu dikelola dengan cermat agar tetap mampu berfungsi di pasar.” Dengan kata lain, SMV berservis sebagai jembatan untuk membawa investasi pemerintah kepada masyarakat secara langsung.

Menurut informasi dari Kementerian Keuangan, supervisi serta pengelolaan terhadap SMV yang berbentuk BUMN dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan Menteri Keuangan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemegang saham.

Peran Penting Special Mission Vehicles dalam Pembangunan Nasional

Special Mission Vehicles (SMV) memiliki tujuan utama dalam mendukung proyek pembangunan yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat. Keberadaan SMV membantu pemerintah untuk menjangkau sektor-sektor yang mungkin tidak terlalu diminati oleh investasi swasta. Hal ini menjadikan SMV sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya pemerataan pembangunan.

Selain itu, SMV berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru dalam berbagai proyek yang dijalankan. Keberadaan lapangan kerja ini sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan SMV, pemerintah bisa memberikan dorongan positif kepada ekonomi lokal.

Dalam banyak kasus, SMV juga turut berperan dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas penduduk. Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa investasi dalam infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh, SMV juga membantu menjamin keberlanjutan program-program pembangunan dengan cara mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang. Ini penting agar manfaat yang diperoleh dari investasi pemerintah tidak hanya bersifat sesaat, tetapi bisa dinikmati oleh generasi mendatang.

Untuk memastikan efektivitas SMV, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan penyesuaian strategi dalam menjalankan proyek-proyek yang dikelola oleh SMV. Keputusan yang berbasis data dan penelitian memungkinkan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih optimal.

Tantangan yang Dihadapi Special Mission Vehicles dalam Pelaksanaan Tugasnya

Meski memiliki peran yang signifikan, SMV tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan dana yang sering kali membatasi ruang gerak SMV untuk melakukan investasi. Meskipun pemerintah berkomitmen untuk mendukung proyek pembangunan, keputusan anggaran yang halus dan terintegrasi tetap harus dilakukan.

Aspek birokrasi juga sering kali menjadi tantangan tersendiri. Proses perizinan dan pengadaan yang rumit bisa menghambat waktu pelaksanaan proyek. Pada akhirnya, hal ini bisa menurunkan efektivitas SMV dalam menjalankan tugasnya. Tantangan ini mengharuskan SMV untuk beradaptasi dan mencari solusi kreatif agar proyek tetap berjalan lancar.

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal kolaborasi dengan berbagai pihak. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk kesuksesan proyek-proyek yang dikelola SMV. Komunikasi yang kurang efektif bisa berujung pada kesalahpahaman yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan bersama.

Siklus evaluasi dan pengawasan juga harus diperkuat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan proyek. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, masyarakat bisa lebih percaya dan memberikan dukungan terhadap SMV dan program-program pemerintah.

Di sisi lain, SMV juga perlu untuk berinovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mengintegrasikan teknologi baru dan pendekatan yang lebih efektif dalam pengelolaan proyek bisa menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja SMV ke depan.

Strategi Ke Depan untuk Meningkatkan Kinerja Special Mission Vehicles

Menghadapi tantangan yang ada, SMV perlu menerapkan berbagai strategi baru untuk meningkatkan kinerjanya. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan reguler dan pengembangan keterampilan. Penguatan sumber daya manusia ini akan menghasilkan tim yang lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan teknologi informasi dalam manajemen proyek juga menjadi sangat penting. Dengan memanfaatkan teknologi digital, SMV bisa mengelola dan memantau proyek dengan lebih efisien. Ini akan mempercepat proses pelaksanaan dan meminimalisir risiko kesalahan.

Selain itu, SMV harus membangun hubungan yang lebih baik dengan stakeholder, termasuk masyarakat. Sosialisasi mengenai proyek yang akan dilakukan bisa meningkatkan dukungan publik dan mengurangi protes atau penolakan. Dengan komunikasi yang baik, tujuan bersama bisa lebih mudah dicapai.

Kerjasama dengan pihak swasta dalam proyek publik juga dapat menjadi cara efektif untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Melalui kemitraan ini, SMV bisa memperluas inovasi dan mempercepat proses penyelesaian proyek. Ini juga memungkinkan pemerintah untuk menjangkau investasi yang lebih luas.

Terakhir, SMV perlu melakukan evaluasi dan analisis secara berkala terhadap setiap proyek yang dijalankan. Penilaian ini akan membantu dalam memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dalam jangka panjang, tujuan ini akan mendukung keberlanjutan dan efektivitas SMV dalam mendukung pembangunan nasional.

Rupiah mengalami penguatan tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini, Jumat (26/9/2025). Meski hanya 0,06%, penguatan ini berhasil menghentikan tren penurunan yang telah berlangsung selama enam hari berturut-turut.

Menurut informasi yang diterima, rupiah saat ini berada di level Rp16.725 per dolar. Pada saat yang sama, dolar AS mengalami penurunan yang memberikan angin segar bagi mata uang lokal.

Sebelumnya, rupiah sempat melemah hingga mencapai level Rp16.790 sebelum berhasil membalikkan keadaan menjelang penutupan perdagangan. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi di tengah volatilitas pasar.

Peningkatan Nilai Tukar Rupiah dan Perannya dalam Ekonomi

Mempertahankan stabilitas mata uang lokal adalah prioritas utama bagi Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil.

Bank Indonesia menggunakan beragam instrumen seperti instrumen spot, DNDF, serta pembelian surat berharga negara untuk menjaga kondisi pasar. Hal ini menunjukkan komitmen bank sentral dalam melindungi nilai rupiah dari tekanan eksternal.

Perry juga menegaskan bahwa upaya ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi terfokus pada jangka panjang. Kebijakan yang diambil diharapkan dapat menciptakan ketahanan terhadap fluktuasi besar yang mungkin terjadi.

Pengaruh Indeks Dolar Terhadap Nilai Tukar Rupiah

Salah satu faktor yang mempengaruhi penguatan rupiah adalah pelemahan Dolar Index (DXY). DXY mengalami penurunan di tengah pengumuman kebijakan tarif oleh pemerintah Amerika Serikat yang berdampak luas.

Tarif baru untuk berbagai produk, termasuk obat-obatan dan barang-barang rumah tangga, diperkirakan akan mulai berlaku pada bulan depan. Kebijakan ini tentunya memberikan dampak pada stabilitas pasar global, termasuk nilai tukar rupiah.

Dampak dari kebijakan tarif ini membuat investor lebih berhati-hati dan mencari alternatif yang lebih aman, sehingga mendongkrak permintaan terhadap rupiah. Pelaku pasar mulai menunjukkan reaksi positif terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia.

Analisis Ke depan: Prospek Rupiah dalam Jangka Pendek

Dengan adanya tindakan tegas dari Bank Indonesia, prospek rupiah dalam jangka pendek terlihat mengalami perbaikan. Namun, tantangan tetap ada mengingat ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Keberlanjutan penguatan rupiah akan tergantung pada respons pasar terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Evaluasi yang cermat perlu dilakukan untuk melihat arah pergerakan selanjutnya.

Tentu saja, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah juga akan memberi pengaruh. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan stabilitas lebih lanjut dalam nilai tukar rupiah.

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kebijakan suku bunga deposito valuta asing mengundang perhatian luas di kalangan pelaku pasar. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak diinstruksikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tetapi merupakan inisiatif dari beberapa bank pelat merah.

Purbaya merasa perlu meluruskan informasi yang beredar yang menyebutkan bahwa keputusan ini merupakan arahan langsung dari kementeriannya. Tekanan yang ada pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dianggap telah dipicu oleh salah paham ini.

Menekankan pentingnya klarifikasi, ia mengungkapkan bahwa tidak ada instruksi formal dari KSSK untuk menaikkan suku bunga tersebut. Purbaya, yang juga menjabat sebagai ketua KSSK, menegaskan bahwa seluruh anggota menyepakati langkah-langkah yang diambil berlandaskan kondisi pasar yang ada.

Ia mengingatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan lain tetap menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Penjelasan ini diharapkan dapat membantu memperbaiki persepsi negatif di pasar yang tengah melawan arus volatilitas global.

Analisis Terhadap Kenaikan Suku Bunga Deposito Valas di Indonesia

Peningkatan suku bunga deposito valas di bank pelat merah menjadi sorotan utama ketika empat bank besar secara serentak menerapkan suku bunga 4%. Purbaya menjelaskan bahwa ini bukanlah kebijakan yang diambil secara kolektif oleh pemerintah, melainkan keputusan masing-masing bank.

Dalam konteks ini, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa mereka ingin menarik perhatian investor domestik dan internasional. Dengan suku bunga tinggi, BRI berharap dapat menciptakan daya tarik bagi para nasabah yang terdampak oleh kondisi pasar saat ini.

BNI juga tidak mau ketinggalan dalam langkah ini. Menurut Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, penyesuaian suku bunga dilakukan untuk menawarkan nilai tambah bagi nasabah yang selama ini menempatkan dana mereka di luar negeri. Harapannya, dengan imbal hasil yang lebih menarik, nasabah akan mempertimbangkan kembali untuk berinvestasi di dalam negeri.

BNI memandang langkah ini sebagai respons yang didorong oleh perubahan pasar global. Kenaikan suku bunga deposito valas diharapkan dapat memperkuat likuiditas dan daya saing nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya Menjaga Stabilitas Nilai Tukar dalam Ekonomi Nasional

Tantangan nilai tukar tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi global yang saat ini sangat fluktuatif. Menteri Keuangan mengingatkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh bank-bank pelat merah sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Stabilitas ini sangat penting bagi investasi jangka panjang dan menciptakan rasa aman bagi para investor. Diterapkannya suku bunga deposito yang lebih tinggi diharapkan bisa menjadi pemicu untuk mengalihkan aliran dana ke dalam negeri, meningkatkan kepercayaan diri dalam berinvestasi.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjamin bahwa langkah-langkah ini berada dalam koridor yang tepat dan tidak mengganggu keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan lembaga keuangan sangat diperlukan.

Perubahan kebijakan suku bunga ini harus diimbangi dengan tindakan lain yang mendukung daya tarik investasi di Indonesia. Keterpaduan antar lembaga akan berperan besar dalam mencapai tujuan ini.

Industri Perbankan Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi

Dalam era globalisasi yang kian maju, industri perbankan harus beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan. Suku bunga yang lebih tinggi pada deposito valas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pangsa pasar di tengah persaingan ketat.

Bank Mandiri, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, turut serta dalam menyediakan produk simpanan valas yang kompetitif. Direktur Utama, Riduan, menjelaskan bahwa mereka ingin menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar sambil menawarkan produk berkualitas tinggi kepada nasabah.

BTN juga mengambil langkah serupa dalam penyesuaian suku bunga. Kenaikan bunga deposito valas ditujukan untuk menarik lebih banyak dana dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga bisa berkontribusi positif pada pertumbuhan sektor perbankan.

Strategi ini, bukan hanya tentang peningkatan angka, tetapi bagaimana menciptakan ekosistem perbankan yang sehat dan kompetitif. Melalui inovasi dan adaptasi, diharapkan industri perbankan dapat meningkatkan daya saingnya di kancah internasional.