Tag Pangkas

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menghadiri acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel St. Regis, Jakarta. Dalam dialog yang berlangsung dengan Steve Forbes, Presiden menekankan pentingnya rasionalisasi jumlah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia.

Prabowo menyatakan bahwa arahan telah diberikan kepada CEO Danantara Indonesia untuk mengurangi jumlah BUMN hingga angka yang lebih efisien. Langkah tersebut dianggap penting untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan pelat merah di tanah air.

Dia berharap agar jumlah BUMN yang terlalu banyak ini dapat dipangkas dari sekitar 1.000 menjadi antara 200 hingga 240 perusahaan. Menurutnya, langkah ini akan membantu BUMN untuk lebih fokus dan berencana secara strategis.

Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menekankan perlunya pengelolaan BUMN dengan standar internasional. Ia mendorong Danantara Indonesia untuk mencari talenta terbaik agar dapat meningkatkan pengelolaan BUMN dengan lebih efisien.

Presiden menekankan bahwa dengan mengelola BUMN secara profesional, harapan tingkat pengembalian yang lebih positif bukanlah hal yang mustahil. Ia optimis bahwa capaian tersebut dapat terwujud dengan perubahan manajemen yang tepat.

Prabowo menambahkan bahwa saat ini, pimpinan BUMN tidak hanya harus berasal dari warga negara Indonesia. Namun, pihak ekspatriat juga diizinkan memimpin BUMN agar dapat membawa standar global ke dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut.

“Namun, kita perlu menyadari adanya disconnect yang terkadang terjadi antara pelaku ekonomi dan pelaku politik,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kedua sektor agar dapat mencapai tujuan bersama.

Upaya Rasionalisasi di Lingkungan BUMN

Dalam langkah yang nyata, pemerintah sebelumnya telah menghapus premi bagi pejabat dan memotong setengah jumlah komisaris di berbagai BUMN. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan perusahaan pelat merah yang ada.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa efisiensi yang dilakukan bisa menghasilkan penghematan hingga $500 juta per tahun. Menurutnya, pemangkasan komisaris adalah langkah konkret yang dapat membantu memperbaiki keberlanjutan BUMN.

Setiap BUMN biasanya memiliki lima komisaris, dan jika dihitung secara keseluruhan, jumlahnya bisa mencapai ribuan. Dengan penghematan ini, BUMN diharapkan bisa lebih berdaya saing di pasar global.

Rosan menjelaskan bahwa sebelumnya, perusahaan pelat merah memiliki komisaris dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan bisa mencapai belasan orang. Kini, dengan adanya pengurangan tersebut, perusahaan bisa lebih fokus pada pengembangan dan kemajuan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan adalah prioritas utama bagi semua BUMN, sehingga setiap keputusan harus membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Model tata kelola yang baik akan memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya juga.

Membangun BUMN yang Berbasis Keunggulan Internasional

Dengan adanya kebijakan baru, harapan untuk membangun pengelolaan BUMN yang berskala internasional semakin membesar. Prabowo menekankan bahwa keahlian yang dibawa oleh ekspatriat dapat menjadi kunci dalam modernisasi pengelolaan BUMN.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil Pemerintah diharapkan dapat menghadirkan BUMN yang lebih kuat dan efektif. Dengan standar internasional, diharapkan kualitas layanan dan produk dari BUMN akan meningkat signifikan.

Ini juga menjadi momentum bagi seluruh stakeholder untuk memperbaiki kerjasama dan kolaborasi dalam menciptakan lapangan kerja serta peluang investasi. Sinergi antara manajemen, tenaga kerja, dan pemerintah sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut.

Penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang keberadaan dan peran penting BUMN dalam perekonomian nasional. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami dan mendukung setiap langkah yang diambil untuk efisiensi dan keberlanjutan BUMN.

Dengan tetap menjaga kedaulatan ekonomi, pemerintah bisa meningkatkan peran BUMN menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi masyakat. Keberanian untuk berpikir strategis akan sangat menentukan langkah ke depan bagi BUMN di Indonesia.

Dukungan Pemerintah dalam Mewujudkan Perubahan

Perubahan besar dalam pengelolaan BUMN tak akan terwujud tanpa dukungan penuh dari pemerintah dan institusi terkait. Keterlibatan semua pihak akan menjadi penting dalam menghadapi tantangan di era yang kompetitif ini.

Pemerintah yakin bahwa setiap langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui BUMN yang sehat dan efisien, pelayanan publik juga akan semakin maksimal.

Bagi para pekerja di BUMN, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme mereka. Dengan pelatihan yang tepat, mereka bisa menjadi tenaga ahli yang siap bersaing di tingkat internasional.

Dari langkah-langkah yang diambil, dapat diasumsikan bahwa upaya pemerintah untuk memodernisasi BUMN bukan hanya berkaitan dengan efisiensi, melainkan juga tentang menciptakan lapangan kerja baru. Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, optimisme tetap harus dijaga.

Kedepannya, diharapkan BUMN akan dapat selain berfungsi sebagai penopang ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas. Inisiatif ini bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat ekonomi nasional.