Tag Online

Total pinjaman perseroangan di industri fintech peer to peer (P2P) lending menunjukkan tren yang positif dengan mencapai angka fantastis Rp82,94 triliun per Agustus 2025. Melihat pertumbuhan ini yang mencatat kenaikan sebesar 25,4% dibandingkan tahun lalu, menjadi penting untuk memahami dinamika di balik angka ini.

Jumlah rekening penerima pinjaman juga mengalami peningkatan, melonjak sebesar 27,4% hingga mencapai 25,46 juta akun. Hal ini mengindikasikan minat yang semakin besar dari masyarakat terhadap layanan pinjaman dalam platform fintech.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi pemilik rekening terbagi antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki berjumlah sekitar 12,89 juta, mencatatkan 50,7% dari total penerima aktif. Sementara itu, perempuan memiliki jumlah rekening sebanyak 12,56 juta atau setara dengan 49,3% dari keseluruhan.

Meskipun jumlah penerima pinjaman perempuan sedikit lebih rendah, namun total outstanding pinjaman yang diterima justru lebih tinggi. Tercatat, outstanding pinjaman bagi perempuan mencapai Rp45,38 triliun, sedangkan bagi laki-laki sebesar Rp37,56 triliun.

Pertumbuhan outstanding pinjaman pada kelompok perempuan pun terbukti lebih pesat, dengan angka mencapai 26% secara tahunan di bandingkan dengan laki-laki yang hanya 24,5%. Ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di sektor keuangan.

Meski terjadi perbedaan dalam jumlah, rasio kredit macet atau TWP 90 untuk perempuan justru lebih rendah pada angka 1,9% dibandingkan dengan 2,1% untuk laki-laki. Namun, pertumbuhan nilai TWP 90 pada perempuan meningkat secara signifikan hingga 42,5% tahun ini.

Dari perspektif usia, tren penggunaan fintech lending menunjukkan dominasi oleh nasabah berusia 19-34 tahun yang memiliki jumlah mencapai 15,18 juta. Total outstanding pinjaman yang diambil oleh kelompok milenial dan generasi Z ini pun mencapai Rp41,07 triliun, mencerminkan perilaku pinjam yang aktif.

Di urutan kedua, terdapat peminjam dengan usia 35-54 tahun yang berjumlah 9,16 juta dan tercatat dengan angka outstanding pinjaman sebesar Rp37,8 triliun. Hal ini menjadi indikator jelas tentang kebutuhan finansial yang bervariasi dari berbagai kelompok usia.

Peminjam yang berusia lebih dari 54 tahun mencatatkan angka 861.065 dengan outstanding pinjaman senilai Rp3,82 triliun. Sementara itu, nasabah di bawah 19 tahun juga hadir meskipun dalam jumlah lebih kecil, yaitu 257.331 orang dengan outstanding sebesar Rp316,87 miliar.

Tren Pertumbuhan Pinjaman di Kalangan Perempuan dan Laki-laki

Peningkatan dalam jumlah pinjaman tidak hanya terlihat dari total keseluruhan, tetapi juga terbagi berbeda antara gender. Kenaikan pinjaman yang lebih signifikan di kalangan perempuan menjadi sorotan, dengan berbagai faktor mendukung kondisi ini. Penelitian menunjukkan bahwa peranan wanita dalam perekonomian sempat menjadi sorotan dan menarik perhatian.

Perempuan kini semakin aktif dalam dunia kewirausahaan dan bisnis, sejalan dengan meningkatnya akses terhadap sumber pembiayaan. Pihak fintech pun telah beradaptasi dengan menyusun penawaran yang lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan perempuan dalam berbisnis.

Berbagai inisiatif dan program dukungan juga diperkenalkan untuk mendorong perempuan dalam memanfaatkan layanan keuangan. Hal ini, pada gilirannya, memberikan kepercayaan lebih kepada perempuan untuk meminjam dan mengembangkan usaha mereka.

Di sisi lain, laki-laki sebagai peminjam juga menunjukkan peningkatan, meskipun laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Ini menunjukkan ketidakmerataan yang menarik untuk diobservasi lebih lanjut.

Secara umum, perlu adanya kesadaran akan pentingnya inklusi keuangan gender dalam merencanakan kebijakan finansial di masa mendatang. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap cara masyarakat memanfaatkan layanan keuangan yang ada.

Dampak Positif Fintech pada Perekonomian Indonesia

Industri fintech lending telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam memperluas akses keuangan. Dengan kemudahan yang diberikan dan juga kecepatan dalam proses pinjaman, masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan kini merasa lebih nyaman untuk memanfaatkan layanan keuangan tersebut.

Kebutuhan akan pinjaman yang fleksibel sangat diperlukan saat ini, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Fintech lending mampu menjawab tantangan ini dengan menawarkan proses yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional.

Dalam konteks ini, regulasi yang mendukung juga menjadi sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran vital dalam memastikan bahwa industri ini berjalan dalam koridor yang aman dan terjaga. Regulasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan fintech.

Dampak positif juga terlihat dari mandeknya pertumbuhan rasio kredit macet di kalangan mendapat pinjaman dari penyedia jasa fintech. Hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan dalam peminjaman yang dilakukan masyarakat.

Dengan demikian, industri fintech tidak hanya memberikan solusi segmentasi pinjaman yang sesuai tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesehatan ekonomi nasional. Adalah penting bagi semua pihak untuk terus mendukung perkembangan industri ini agar lebih inklusif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Menghadapi Tantangan dalam Fintech Lending

Meskipun banyak kemajuan, industri fintech juga menghadapi beragam tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Pertama, tantangan utama adalah terkait dengan literasi keuangan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Banyak calon peminjam masih kurang memahami bagaimana cara kerja pinjaman dan risiko yang terkait.

Kedua, isu keamanan data menjadi semakin krusial. Dalam era digital, cara penyimpanan dan pengelolaan data keuangan harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran informasi yang dapat merugikan peminjam. Penyedia layanan wajib melaksanakan praktik terbaik dalam menjaga privasi dan keamanan data.

Kemudian, terdapat juga tantangan persaingan yang semakin ketat antara penyedia layanan fintech. Mereka dituntut untuk terus berinovasi agar dapat tetap menarik bagi nasabah baru. Hal ini berpotensi menciptakan kelebihan kapasitas di pasar jika tidak dikelola dengan baik.

Pada akhirnya, keberlangsungan dan kesehatan industri fintech sangat tergantung pada regulasi yang tepat dan dukungan dari semua pihak. Seluruh elemen terkait perlu bersinergi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas manfaat dari layanan keuangan ini.

Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan fintech lending dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas di masa depan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini mencatat angka kredit macet tertinggi di Indonesia, mencapai 4,12%. Hal ini menandakan adanya permasalahan serius dalam manajemen utang di daerah tersebut, terutama terkait pinjaman daring.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa angka tersebut mendekati batas maksimal yang ditetapkan untuk industri keuangan, yaitu sekitar 5%. Dengan jumlah rekening penerima aktif yang mencapai 25,46 juta entitas, kondisi ini patut dicermati untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, tingkat kredit macet di Indonesia saat ini mencapai 2,57%, atau setara dengan Rp2,25 triliun. Meskipun angka ini masih dalam batas aman, pertumbuhan kredit macet yang signifikan perlu diwaspadai sebagai sinyal awal masalah keuangan yang lebih besar.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka kredit macet di NTB adalah ketidakstabilan ekonomi yang dialami oleh para debitur. Banyak peminjam yang berjuang untuk memenuhi kewajiban pembayaran, dan beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki niat untuk melunasi utang.

Dari sisi lain, Jawa Barat menjadi provinsi yang menyumbang angka nominal kredit macet tertinggi, mencapai Rp664,54 miliar. Ini menunjukkan adanya pergeseran pola utang yang semakin panas di wilayah tersebut, dimana pertumbuhan utang jauh melampaui pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Data lain menunjukkan bahwa pinjaman daring dari fintech juga semakin meningkat, dengan total outstanding mencapai Rp90,99 triliun pada September 2025. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 22,16% dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun laju pertumbuhannya mulai melambat.

Analisis Situasi Keuangan di Nusa Tenggara Barat

NTB menghadapi tantangan besar dengan tingginya angka kredit macet, yang merupakan indikator ketahanan finansial masyarakat. Banyak dari para peminjam terjebak dalam jebakan utang yang sulit untuk ditebus, apalagi dengan kondisi ekonomi yang tak menentu. Kebutuhan untuk edukasi keuangan menjadi sangat mendesak.

OJK telah memutuskan untuk memperketat aturan penyelenggaraan pinjaman daring yang baru, dengan harapan dapat menekan angka kredit macet yang semakin meningkat. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan para penyelenggara pinjol dapat lebih selektif dalam memberikan kredit kepada peminjam.

Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami risiko yang mungkin ditimbulkan saat menggunakan layanan pinjol. Banyak peminjam yang tidak menyadari konsekuensi jangka panjang dari utang yang diambil, sehingga mereka mudah terjerat dalam siklus utang yang parah.

Melalui berbagai inisiatif edukasional, OJK berupaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Edukasi ini akan membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih bijak sehubungan dengan kebutuhan finansial mereka.

Penting untuk diingat bahwa keputusan mengambil utang harus dibuat dengan perhitungan dan pemahaman yang baik. Tanpa adanya pengelolaan yang tepat, utang dapat dengan cepat menjadi beban yang tidak bisa ditanggung.

Dampak Ekonomi dari Kredit Macet Terhadap Masyarakat

Kredit macet di tingkat provincial dapat berdampak luas terhadap perekonomian lokal. Dengan banyaknya masyarakat yang tidak mampu membayar kembali utang, dampak negatifnya akan melanda bisnis lokal yang bergantung pada aliran pendapatan dari pinjaman. Ekonomi setempat dapat mengalami pelambatan yang signifikan.

Bahkan, dampak dari kredit macet bisa berujung pada masalah sosial, seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Masyarakat yang terbebani utang biasanya akan mengurangi pengeluaran mereka, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Tidak hanya itu, tingginya angka kredit macet juga bisa mempengaruhi reputasi keuangan dari kawasan tersebut. Investasi dari luar daerah dapat menjadi terhambat, karena investor akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dananya.

Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang efektif. Kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga finansial, dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam menangani permasalahan ini.

Upaya untuk meningkatkan kesehatan finansial masyarakat harus menjadi prioritas agar benang merah ekonomi tidak terputus. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama, agar beban utang yang berat tidak menjadi warisan yang akan terus mengikat generasi mendatang.

Peran OJK dalam Mengatasi Masalah Utang di Masyarakat

OJK berperan penting dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pinjaman daring, terutama setelah meningkatnya angka kredit macet. Dengan memperketat regulasi, OJK berharap dapat menciptakan sistem pinjaman yang lebih transparan dan berkelanjutan. Ini akan melindungi peminjam dari praktek penagihan yang tidak sesuai dan di luar batas.

Di samping itu, OJK juga telah meningkatkan upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Ini dilakukan melalui berbagai program pendidikan yang bertujuan memberi wawasan mengenai pengelolaan keuangan dan risiko utang. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap dan cerdas dalam mengambil keputusan keuangan.

Selain itu, OJK juga berupaya untuk memfasilitasi kerja sama antara pengusaha dan investor. Dengan menggandeng sektor swasta, OJK berharap dapat menciptakan aksesibilitas yang lebih baik ke sumber sumber pembiayaan yang bisa menjadi alternatif, selain pinjaman daring.

Kebijakan dan regulasi yang ketat juga diharapkan dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan. Hal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan di berbagai sektor.

Dengan kolaborasi yang baik antara OJK, masyarakat, dan lembaga keuangan, diharapkan angka kredit macet dapat ditekan. Penyelesaian masalah ini membutuhkan upaya bersama agar masa depan perekonomian daerah menjadi lebih cerah dan menjanjikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan bahwa pembiayaan pinjaman daring atau pinjol telah mencatat angka yang signifikan, mencapai Rp 90,99 triliun hingga September 2025. Meskipun pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan pinjaman online masih cukup tinggi.

Meskipun ada penurunan suku pertumbuhan dibandingkan dengan September 2024, laju pembiayaan pinjol tetap mencerminkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan sektor multifinance dan perbankan. Hal ini menjadi sorotan, mengingat pinjaman daring memudahkan akses keuangan bagi banyak orang.

Data menunjukkan pertumbuhan piutang multifinance mengalami pelambatan, yang hanya mencapai 1,07% yoy, sementara kredit konsumsi dari perbankan tumbuh sebesar 7,42% yoy. Ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi konsumen yang lebih memilih pinjaman online yang lebih cepat dan praktis.

Pertumbuhan dan Tantangan dalam Pembiayaan Pinjol

Pertumbuhan pinjaman daring diiringi oleh peningkatan tingkat wanprestasi, yang memprihatinkan bagi banyak pihak. Tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP90) tercatat pada 2,82% per September 2025, meningkat sebanyak 44 basis poin dari tahun sebelumnya.

Kenaikan ini menandakan bahwa sebagian peminjam mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban mereka tepat waktu, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kualitas kredit di sektor ini. TWP90 yang tinggi juga menunjukkan adanya risiko yang semakin besar terkait dengan peminjam yang tidak bertanggung jawab.

OJK mencatat bahwa sejumlah peminjam mungkin terjebak dalam situasi finansial yang semakin sulit, sehingga menambah risiko gagal bayar. Di sisi lain, beberapa peminjam memang memiliki niat untuk tidak melunasi kewajiban mereka, yang menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan.

Regulasi Baru dan Dampaknya terhadap Industri Pindar

Untuk mengatasi masalah ini, OJK telah mengeluarkan kebijakan baru yang mengharuskan penyelenggara pinjaman daring untuk memperketat syarat penyaluran kredit. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan risiko wanprestasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Mulai tanggal 31 Juli 2025, penyelenggara pindar diwajibkan untuk melaporkan aktivitas mereka melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sebuah langkah yang dianggap penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kualitas kredit bisa terjaga dengan lebih baik.

Pemerintah berupaya memastikan bahwa prinsip kehati-hatian diterapkan dalam sektor ini, di mana peminjam diharapkan untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan pinjaman dengan bijak dinilai sangat penting dalam mengurangi masalah pemberian kredit yang tidak tepat.

Pentingnya Edukasi dan Kesadaran Finansial di Masyarakat

Dalam situasi ini, kesadaran finansial menjadi kunci untuk meningkatkan perilaku peminjam. Masyarakat diimbau untuk memahami konsekuensi dari utang dan pentingnya menjaga tanggung jawab dalam melunasi pinjaman. OJK juga terus mendorong lembaga keuangan untuk memberikan edukasi yang lebih baik kepada nasabah.

Peningkatan literasi keuangan tidak hanya membantu individu dalam membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas keseluruhan sistem keuangan. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas pinjaman yang ada.

Selain itu, upaya untuk melindungi masyarakat agar tidak terjebak dalam lingkaran utang yang merugikan juga perlu dilakukan. OJK berharap bahwa kesadaran ini mampu mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab di antara peminjam.

Dewasa ini, kejahatan di sektor keuangan semakin beragam dan kompleks, menciptakan tantangan serius bagi masyarakat. Sebagai langkah pencegahan, kewaspadaan setiap individu menjadi semakin penting, terutama dalam konteks pinjaman online yang kian marak terjadi.

Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi salah satu ancaman yang perlu diperhatikan. Data identitas yang seharusnya menjadi alat untuk mengenali identitas seseorang, malah disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meminjam uang secara ilegal.

Praktik ini sangat umum terjadi karena banyak layanan pinjaman online hanya meminta foto KTP, tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Hal ini membuat pemilik KTP terjebak dalam utang yang tidak mereka ketahui.

Cara Memastikan KTP Anda Tidak Disalahgunakan dalam Pinjol

Penting untuk melakukan pengecekan rutin terhadap KTP Anda agar terhindar dari korban kejahatan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengecekan ini bisa dilakukan secara online dan offline, tergantung kenyamanan Anda. Prosesnya relatif mudah dan dapat memberikan gambaran apakah KTP Anda pernah digunakan untuk pinjaman online atau tidak.

Untuk pengecekan online, Anda perlu mempersiapkan beberapa dokumen dasar seperti KTP dan foto diri. Ini adalah langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi masalah pada KTP Anda.

Cara Melakukan Pengecekan KTP Secara Online

Proses pengecekan KTP secara online memiliki beberapa langkah sederhana yang bisa diikuti. Pertama, akses situs resmi OJK atau aplikasi iDebku yang tersedia di platform mobile.

Setelah masuk ke halaman utama, Anda akan diminta untuk memilih opsi pendaftaran. Pastikan Anda mengisi semua data yang diperlukan dengan akurat untuk menghindari penolakan di kemudian hari.

Simpan nomor pendaftaran yang diberikan setelah pengajuan, karena ini akan digunakan untuk memeriksa status permohonan Anda. OJK biasanya akan memproses permohonan dalam waktu satu hari kerja.

Cara Melakukan Pengecekan KTP Secara Offline

Bagi Anda yang lebih memilih cara tradisional, pengecekan KTP bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor OJK. Pastikan Anda membawa semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis permohonan yang akan diajukan.

Dokumen yang perlu dibawa berbeda-beda, tergantung pada status Anda, apakah sebagai perorangan, keluarga yang sudah meninggal, atau badan usaha. Setiap kategori memiliki persyaratan yang jelas untuk memastikan proses berjalan lancar.

Setelah mengajukan permohonan, Anda akan menerima hasil pengecekan melalui email yang Anda daftarkan. Ini akan membantu Anda mengetahui apakah identitas Anda pernah disalahgunakan.

Risiko dan Dampak dari Penyalahgunaan KTP dalam Pinjaman Online

Penyalahgunaan KTP dapat berakibat serius bagi pemiliknya. Banyak orang yang terjebak dalam utang pinjaman online tanpa sepengetahuan mereka, menyebabkan dampak finansial yang signifikan.

Dampak dari utang pinjol yang tidak terduga ini bisa berujung pada masalah hukum dan reputasi kredit yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa status KTP dan mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Mengetahui risiko ini, setiap individu perlu waspada dan proaktif dalam menjaga data pribadi mereka agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Edukasi mengenai risiko penggunaan KTP dalam pinjaman online sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Peminjaman uang secara online kini semakin marak. Meski menawarkan kemudahan, Anda harus sangat berhati-hati, terutama terkait pinjaman ilegal yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap keuangan dan kehidupan Anda.

Penting untuk mengenali perbedaan antara pinjaman yang sah dan yang ilegal. Di era digital, banyak individu terjebak dalam jerat pinjaman yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merugikan.

Untuk itu, pengetahuan mengenai fintech yang terdaftar dan berizin sangatlah esensial. Hal ini diperlukan agar Anda terhindar dari masalah yang tak diinginkan akibat peminjaman uang secara online.

Apakah Pinjaman Online Legal Menjadi Pilihan yang Aman?

Keberadaan fintech P2P lending telah membawa banyak perubahan dalam ekosistem peminjaman di Indonesia. Dengan lebih dari 90 fintech yang terdaftar, OJK memberikan jaminan bahwa layanan ini aman digunakan.

Pemohon perlu selalu memeriksa izin resmi dari lembaga terkait sebelum mengambil pinjaman. Hanya fintech yang terdaftar yang berhak beroperasi dan memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Mengetahui mana saja platform yang dapat dipercaya bisa membantu meminimalisir risiko. Sumber informasi seperti OJK sangat berguna untuk mengecek legalitas sebuah pinjol dan memastikan keputusan Anda tepat.

Risiko Menggunakan Pinjaman Ilegal yang Harus Diketahui

Peminjaman dari penyedia ilegal sering kali menyebabkan individu terjebak dalam utang yang mengular. Para peminjam bisa menghadapi bunga tinggi dan syarat yang tidak jelas.

Dalam banyak kasus, penagihan dilakukan dengan cara yang sangat agresif, mengganggu kehidupan sehari-hari peminjam. Meskipun terlihat mudah, resiko ini bisa menghancurkan reputasi dan keuangan Anda.

Ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pinjol ilegal dapat membuat situasi semakin sulit. Oleh karena itu, penting untuk memahami segala risiko yang dapat muncul sebelum memutuskan untuk meminjam.

Ciri-ciri Pinjaman Online yang Ilegal dan Tidak Terpercaya

Pinjaman online ilegal biasanya menawarkan suku bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan OJK. Layanan tersebut umumnya tidak transparan dalam menyampaikan informasi terkait biaya tambahan.

Jika platform tidak memiliki izin resmi dari OJK, besar kemungkinan mereka adalah pinjol ilegal. Pastikan untuk melakukan pengecekan sebelum Anda mendaftar di sebuah platform.

Selain itu, banyak pinjol ilegal tidak menyediakan layanan pelanggan yang jelas. Jika Anda menemui kesulitan, seringkali sulit untuk mendapatkan dukungan dari mereka.