Tag Kredit

Dalam suatu forum penting di Jakarta baru-baru ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan komitmen bank sentral untuk mendorong sektor perbankan dalam menurunkan suku bunga kredit. Hal ini dilakukan dengan pemberian insentif kepada bank yang berinisiatif dalam mempercepat penyaluran kredit kepada masyarakat.

Menurut Destry, insentif ini bukan sekadar kebijakan biasa, tetapi merupakan strategi khusus yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas. Untuk itu, Bank Indonesia akan menerapkan Kebijakan Likuiditas Makroprudensial atau KLM yang baru, yang mulai berlaku pada 1 Desember 2025.

“Kami memperhatikan bahwa saat ini suku bunga sulit turun. Oleh karena itu, kami memberikan insentif bagi bank yang cepat menurunkan suku bunga,” ujar Destry di acara Financial Forum di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Gambaran Umum Kebijakan Likuiditas Makroprudensial

Insentif yang ditawarkan kepada perbankan ini memiliki tujuan utama untuk mempercepat pertumbuhan kredit di sektor-sektor tertentu. Dalam konferensi pers yang diadakan pada bulan Oktober 2025, keterangan tentang insentif ini pertama kali diumumkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Perry menyamakan insentif tersebut dengan ikan sepat yang bergerak cepat, di mana semakin cepat perbankan menyalurkan dan menurunkan suku bunga, semakin besar pula imbalannya. Ini menunjukkan betapa vitalnya kecepatan dalam dunia perbankan untuk merespons kebijakan baru.

Kebijakan KLM yang diperbarui menawarkan skema insentif yang menguntungkan bagi bank. Insentif ini akan didasarkan pada komitmen bank dalam menyalurkan kredit serta menetapkan suku bunga yang sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia.

Detail Insentif dan Skema Pemberian

Insentif yang tersedia untuk bank akan mencakup dua kategori utama. Pertama adalah insentif lending channel, yang dapat mencapai 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kedua yaitu insentif interest rate channel, yang dapat mencapai 0,5% dari DPK.

Dengan demikian, total insentif yang mungkin diterima bank bisa mencapai 5,5% dari DPK. Ini adalah kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.

Jika bank mampu menyalurkan kredit lebih cepat kepada sektor-sektor prioritas, mereka akan mendapat keuntungan berupa pengurangan dalam kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 5,5% dari batas normal sekitar 9% yang harus dipenuhi.

Pentingnya Penyaluran Kredit ke Sektor Prioritas

Sektor-sektor yang ditekankan dalam kebijakan ini mencakup pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estat, dan juga UMKM. Semua sektor ini merupakan pilar penting dalam usaha pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dari dalam.

Dengan insentif ini, Bank Indonesia berharap agar perbankan lebih aktif dalam mendukung pemberian pinjaman kepada sektor yang dianggap prioritas. Ini sangat penting untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi.

Kecepatan bank dalam menyalurkan kredit juga akan mempengaruhi besaran insentif yang akan diterima. Misalnya, jika realisasi penyaluran kredit lebih besar dari yang direncanakan, maka insentif yang diberikan akan lebih besar pula.

Elastisitas Suku Bunga dan Pengaruhnya

Bank Indonesia juga akan memperhitungkan elastisitas suku bunga kredit baru terhadap tingkat suku bunga kebijakan yang berlaku. Jika elastisitasnya rendah, bank tidak akan menerima insentif tambahan, sedangkan jika elastisitasnya tinggi, mereka akan mendapatkan imbalan lebih.

Perry menekankan bahwa pengukuran elastisitas ini vital untuk mendorong bank lebih responsif terhadap perubahan kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini akan menguntungkan berbagai pihak, termasuk nasabah yang membutuhkan pinjaman.

Diharapkan, dengan kebijakan baru ini, sektor perbankan dapat lebih giat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Insentif ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong peningkatan aliran kredit ke sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyaluran kredit perbankan yang menurun per Oktober 2025 menjadi salah satu alasan utama untuk menambah penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia. Dengan langkah ini, Purbaya berharap dapat memberikan dorongan yang signifikan untuk perekonomian nasional yang sedang menghadapi tantangan.

Per November 2025, ia mengungkapkan bahwa dana menganggur pemerintah telah bertambah sebesar Rp 76 triliun, menjadikan total penempatan menjadi Rp 276 triliun. Ini adalah usaha strategis untuk mengatasi masalah penyaluran kredit yang lesu selama beberapa bulan terakhir.

Purbaya juga menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi saat ini, yang terlihat dari penurunan pertumbuhan uang primer atau M0 dari 13% per September menjadi hanya 7% per Oktober 2025. Dengan penurunan ini, ia merasa penting untuk menambah agresivitas dalam penempatan dana guna merangsang kembali aktivitas ekonomi.

Ketika membahas penurunan penyaluran kredit, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, turut memberikan pandangannya. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit baru mencapai 7,36% secara tahunan pada Oktober 2025, mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,7%. Hal ini menunjukkan tren yang perlu diwaspadai lebih lanjut.

Perry menjelaskan bahwa lambatnya pertumbuhan kredit disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan permintaan. Banyak pelaku usaha yang memilih untuk menahan ekspansi, beralih ke pembiayaan internal, dan menghadapi suku bunga yang masih tinggi. Ini menjadi tantangan yang perlu dikelola agar perekonomian tidak terhambat.

Meski suku bunga acuan telah mengalami penurunan 125 basis points sejak awal tahun ini, suku bunga kredit perbankan hanya turun sedikit. Penurunan ini dilihat dari suku bunga yang mencapai 9,00% pada Oktober 2025, menurun dari 9,20% di awal tahun. Perkembangan ini menunjukkan lambatnya respons perbankan terhadap kebijakan moneter yang diambil.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan

Berbagai faktor internal dan eksternal berkontribusi terhadap penyaluran kredit yang menurun ini. Tingginya risiko kredit pada segmen tertentu, termasuk UMKM, membuat bank lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Ini berdampak langsung pada pertumbuhan kredit yang semakin menurun.

Perry juga mencatat bahwa ada jumlah pinjaman yang belum dicairkan mencapai Rp 2.450,7 triliun, yang merupakan 22,97% dari plafon kredit yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas pembiayaan bank masih memadai, ada ketidakpastian di pasar yang membuat pelaku usaha ragu untuk mengambil pinjaman.

Selain itu, dari sisi penawaran, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) meningkat menjadi 29,47%. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, meningkat sebesar 11,48% secara tahunan pada Oktober 2025. Namun, peningkatan rasio ini tidak diikuti dengan lonjakan permintaan kredit yang signifikan.

Meski kondisi lender di pasar cukup baik, ada tantangan struktural yang harus dihadapi. Dengan persyaratan kredit yang semakin longgar, harapannya adalah agar dapat merangsang pertumbuhan kredit. Namun, di segmen kredit konsumsi dan UMKM, lender harus tetap ekstra hati-hati.

Satu aspek yang sangat menarik adalah bagaimana bank-bank merespons tantangan ini. Meskipun terdapat penurunan yang lambat pada suku bunga kredi, bank masih berupaya untuk memitigasi risiko yang ada dengan meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Proyeksi dan Harapan Untuk Pertumbuhan Kredit di Masa Depan

Perry optimis bahwa pertumbuhan kredit hingga akhir tahun ini akan tetap berada dalam kisaran 8-11%. Ia juga percaya bahwa tantangan yang ada saat ini adalah sesuatu yang dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak terkait. Kerjasama antara Bank Indonesia dan Pemerintah menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kredit.

Menjelang tahun 2026, Perry mengharapkan adanya perubahan yang signifikan dalam struktur suku bunga yang ada. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor keuangan, ia yakin pertumbuhan kredit dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dia menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik dan memperbaiki struktur suku bunga di pasar.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian ini adalah menjangkau segmen-segmen yang belum terlayani dengan baik. Bank harus lebih proaktif dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan kredit di kalangan UMKM dan sektor-sektor lain yang berpotensi.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kondisi ekonomi nasional dapat pulih lebih cepat. Berbagai inisiatif, termasuk penempatan dana pemerintah, diharapkan bisa menjadi stimulus untuk memacu pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan PT Primarajuli Sukses baru-baru ini menandatangani kesepakatan penting untuk memberikan fasilitas permodalan berbasis Sustainability-Linked Loan (SLL) senilai Rp117 miliar. Langkah ini menunjukkan komitmen dua pihak untuk mendukung pengembangan industri tekstil yang lebih berkelanjutan sesuai dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.

Perjanjian ini juga menandai momen penting yang menyatukan visi kedua perusahaan untuk mengurangi dampak karbon dalam proses produksinya. Hal ini sejalan dengan inisiatif untuk merangi perubahan iklim dengan menciptakan praktik jangka panjang yang lebih efisien dalam penggunaan energi dan sumber daya.

PT Primarajuli Sukses, yang merupakan anak perusahaan dari PT Ever Shine Tex Tbk., telah beroperasi sejak tahun 1970-an dan telah menjadi salah satu pelopor di bidang manufaktur tekstil di Indonesia. Melalui perjanjian ini, kedua pihak berharap dapat mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

Christian Prajitno, Kepala Perbankan Komersial CIMB Niaga, menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada nasabah dalam transisi menuju praktik bisnis yang lebih hijau. Sektor manufaktur, termasuk PT Primarajuli Sukses, memiliki potensi signifikan dalam mengurangi emisi karbon dan beralih ke metode produksi yang lebih bersih.

“Kolaborasi ini adalah bentuk nyata dukungan kami terhadap agenda keberlanjutan yang lebih luas, dan kami berharap solusi pembiayaan ini dapat diimplementasikan di sektor lain,” tambah Christian dalam pernyataannya.

Menarik perhatian dalam industri tekstil yang berkelanjutan

PT Primarajuli Sukses merupakan contoh konkret dari perusahaan yang mengedepankan keberlanjutan di tengah tantangan industri. Dengan fokus pada energi terbarukan, mereka telah memasang panel surya dan melakukan peremajaan mesin serta boiler untuk meningkatkan efisiensi energi. Ini adalah pendekatan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan.

Langkah-langkah yang diambil oleh PT Primarajuli Sukses mencakup pemanfaatan gas alam dan penerapan teknologi cooling-as-a-service untuk mengurangi penggunaan energi secara keseluruhan. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan, yang sangat penting untuk mencapai target keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Keberlanjutan bukan hanya tentang memenuhi regulasi, tetapi juga berkaitan dengan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan membangun praktik yang lebih berwawasan lingkungan, PT Primarajuli Sukses dapat menghasilkan produk yang lebih diterima oleh konsumen yang sadar akan isu-isu lingkungan.

Pentingnya penggunaan teknologi dalam proses ini juga terlihat melalui kerja sama dengan platform CarbonIQ. Kolaborasi ini memungkinkan PT Primarajuli Sukses untuk memantau dan melaporkan emisi gas rumah kaca secara digital, sehingga memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan keberlanjutan.

Persentase pembiayaan yang mendukung tujuan keberlanjutan

Hingga 30 September 2025, sekitar 24% dari total pembiayaan CIMB Niaga telah diarahkan untuk mendukung tujuan keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Ini mencakup investasi dalam proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Porsi pembiayaan berkelanjutan yang meningkat mencerminkan komitmen CIMB Niaga dalam mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diusung oleh PBB. Keberadaan pembiayaan yang diarahkan untuk tujuan yang lebih baik ini menunjukkan keseriusan bank dalam memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam operasional bisnisnya.

Dalam jangka panjang, diharapkan porsi pembiayaan berkelanjutan CIMB Niaga akan terus bertambah, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan di berbagai sektor. Hal ini akan menciptakan peluang lebih besar bagi perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan yang ada.

Dengan semakin banyak perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan, harapan untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi semakin nyata. CIMB Niaga dan PT Primarajuli Sukses merupakan contoh nyata dari upaya kolaboratif yang dapat diupayakan di industri, dan ini bisa menjadi model bagi perusahaan-perusahaan lainnya untuk mengikuti jejak ini.

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan perusahaan lain

Dukungan terhadap inisiatif keberlanjutan harus menjadi fokus utama dalam strategi bisnis perusahaan di masa akan datang. Perusahaan lain dalam sektor yang beragam diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kolaborasi ini dan mulai mempertimbangkan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada perubahan positif.

Melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, diharapkan akan muncul lebih banyak inovasi dan praktik baik di industri. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat membantu perusahaan membangun reputasi yang solid di mata publik dan pelanggan.

Dengan cara ini, keberlanjutan dapat menjadi bagian integral dari model bisnis yang tidak hanya memperhatikan laba jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak positif ini akan membantu perusahaan mempertahankan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan, perusahaan yang tidak beradaptasi dapat tertinggal. Jadi, sebelum terlalu terlambat, penting bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam usaha kolektif ini demi keberlanjutan bumi yang lebih baik.

Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia semakin melambat, menjauh dari target yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit berada di kisaran 8% hingga 11%, namun realita menunjukkan angka yang jauh di bawah harapan tersebut.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,36% secara tahunan. Angka ini menurun dari 7,7% pada bulan sebelumnya, menunjukkan adanya pergeseran dalam kondisi perekonomian.

Dalam konferensi pers yang diadakan setelah rapat dewan gubernur, Perry menjelaskan detail lebih lanjut mengenai perkembangan ini. Ia menekankan perlunya memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan kredit untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Analisis Penyebab Pertumbuhan Kredit yang Lesu di Indonesia

Salah satu penyebab utama penurunan pertumbuhan kredit adalah kurangnya permintaan yang kuat dari pelaku usaha. Banyak perusahaan yang mengambil sikap menunggu dan melihat atau ‘wait and see’ dalam kondisi ini.

Selain itu, banyak korporasi yang lebih memilih untuk mengoptimalkan pembiayaan internal ketimbang mengandalkan pinjaman bank. Hal ini tentunya memengaruhi seberapa besar kredit yang bisa disalurkan oleh perbankan.

Di sisi suku bunga, meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan hingga 125 basis points, penurunan suku bunga kredit secara umum tidak berjalan cepat. Sampai Oktober 2025, suku bunga kredit hanya turun 20 basis points, dari 9,20% menjadi 9,00%.

Dampak terhadap Sektor UMKM dan Kredit Konsumsi

Penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terdampak oleh kondisi ini. Pertumbuhan kredit UMKM tercatat mengalami penurunan, bahkan sebesar -0,11% dibandingkan tahun lalu.

Bank semakin berhati-hati dalam memberikan kredit, terutama kepada segmen konsumsi dan UMKM. Hal ini tercermin dari peningkatan persyaratan pemberian kredit yang membuat sejumlah usaha kecil kesulitan dalam mendapatkan modal.

Kondisi ini menunjukkan adanya risiko kredit yang tinggi dalam kedua segmen tersebut, sehingga perlunya strategi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan ini. Dukungan dari pemerintah dan kebijakan yang lebih baik dari bank dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.

Upaya Mengatasi Tantangan dan Mendorong Pertumbuhan Kredit

Perry Warjiyo meyakinkan bahwa meskipun pertumbuhan kredit saat ini berada di bawah target, ada harapan untuk perbaikan di masa depan. Ia optimis bahwa hingga akhir 2025, pertumbuhan kredit akan berada pada batas bawah target 8-11% yang ditetapkan.

Ke depan, Bank Indonesia berencana untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang lebih baik serta memperbaiki struktur suku bunga yang berlaku.

Kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif makroprudensial juga diharapkan dapat memperkuat posisi bank dalam memberikan kredit. Diperlukan langkah penciptaan iklim usaha yang mendukung agar pelaku ekonomi merasa terdorong untuk berinvestasi kembali.

Dalam dunia keuangan, penurunan suku bunga kredit sering kali menjadi topik hangat yang menarik perhatian banyak pihak. Meskipun Bank Indonesia telah berupaya menurunkan BI Rate, suku bunga kredit tetap stagnan di kisaran 9%, yang menyisakan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan ini.

Bank-bank di Indonesia, termasuk KB Bank, Bank Jatim, dan CIMB Niaga, memberikan penjelasan tentang penyebab lambatnya penurunan suku bunga kredit. Berbagai faktor terkait likuiditas, biaya dana, dan profil risiko setiap bank berkontribusi terhadap dinamika menarik ini.

Pada Rapat Dewan Gubernur, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan situasi unik ini ketika ia menjelaskan perannya dalam menangani suku bunga simpanan, khususnya untuk deposan besar. Hal ini tampaknya menjadi penghalang bagi penurunan suku bunga dasar kredit yang lebih agresif.

Faktor Likuiditas yang Mempengaruhi Suku Bunga Kredit

Dalam dunia perbankan, likuiditas adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi suku bunga. Liquidity menjadi tantangan besar bagi bank dalam menawarkan suku bunga kredit yang lebih rendah. Bank-bank harus tetap menjaga keseimbangan antara menarik simpanan dan memberikan kredit yang kompetitif.

Sebagai contoh, Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie, menjelaskan bahwa penawaran suku bunga simpanan khusus bagi deposan besar berkontribusi terhadap biaya pendanaan. Bank harus cermat dalam menyesuaikan suku bunga agar tidak mengganggu kesehatannya.

Situasi ini mengharuskan bank untuk terus melakukan optimalisasi biaya dana. Dengan upaya ini, bank berharap dapat memberikan ruang untuk penurunan suku bunga kredit mengikuti arah kebijakan moneter yang lebih longgar.

Dampak dari Suku Bunga yang Stagnan terhadap Pertumbuhan Kredit

Menurut data, penyaluran kredit perbankan hingga Oktober 2025 mengalami stagnasi, dengan pertumbuhan hanya mencapai 7,36% yoy. Angka ini jauh di bawah target BI yang berkisar antara 8% hingga 11%. Pertumbuhan yang lesu ini menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga yang tidak fleksibel dapat membatasi ekspansi kredit.

Winardi Legowo, Direktur Utama Bank Jatim, menyatakan bahwa penurunan BI Rate tidak sepenuhnya tercermin dalam SBDK. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan suku bunga spesial yang secara selektif diterapkan pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang akhir tahun.

Keadaan ini mengindikasikan bahwa meski ada upaya untuk menurunkan suku bunga, realitas pasar masih memegang peranan yang signifikan. Bank perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang juga dapat memicu perubahan dalam suku bunga kredit.

Strategi Bank dalam Menghadapi Tantangan Suku Bunga

Salah satu strategi yang dijalankan oleh bank-bank di Indonesia adalah mengejar dana dari segmen ritel. Henky Suryaputra, Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis di Bank Sahabat Sampoerna, menyebutkan bahwa fokus pada simpanan dari individu-individu yang kurang sensitif terhadap suku bunga membantu menaisir tantangan ini.

Dengan pendekatan ini, bank diharapkan dapat mempertahankan kebijakan suku bunga yang lebih kompetitif. Pendekatan ini juga bertujuan agar bank memiliki ruang untuk memberikan kredit dengan bunga yang lebih rendah.

Tentu saja, strategi ini harus dipadukan dengan analisis pasar yang cermat agar tidak merugikan bank dalam jangka panjang. Pengelolaan risiko menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan kredit tetap berada di jalur yang sehat.

Kesimpulan Mengenai Kebijakan Suku Bunga di Indonesia

Kesimpulannya, meskipun Bank Indonesia berusaha menciptakan lingkungan suku bunga yang lebih rendah, berbagai faktor internal dan eksternal membuat proses ini tidak berjalan mulus. Perbankan Indonesia harus menghadapi tantangan besar dalam hal likuiditas dan biaya dana.

Keberadaan deposan besar yang menginginkan suku bunga spesial memberikan dampak signifikan terhadap struktur biaya. Hal ini mengharuskan bank untuk kreatif dalam pola pemikiran dan strategi yang digunakan untuk memberikan kredit.

Ke depannya, penting bagi bank untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif dalam menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, mereka dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah, memastikan pertumbuhan kredit yang berkelanjutan dan sehat bagi perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan penyaluran kredit di Indonesia menunjukkan tanda-tanda menurun, dengan kenaikan hanya sebesar 7,36% secara tahunan pada bulan Oktober 2025. Angka ini bahkan turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,7%, menciptakan keprihatinan di kalangan ekonomi dan perbankan.

Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengucurkan likuiditas yang cukup besar, termasuk penempatan saldo anggaran lebih sekitar Rp200 triliun ke berbagai bank. Namun, meskipun likuiditas yang ada sangat memadai, masih terdapat tantangan yang menghambat pertumbuhan kredit.

Dari sudut pandang makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan akan lebih cepat. Menurut rapat dewan gubernur Bank Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi RI berada di kisaran 4,7% hingga 5,5% untuk tahun ini, namun keadaan yang ada membuat optimisme itu tereduksi.

Menurut para bankir, penyebab utama lemahnya fungsi intermediasi perbankan lebih kepada faktor permintaan kredit. Situasi ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian yang dialami oleh pelaku usaha yang menyebabkan mereka ragu untuk mengambil kredit.

Permintaan Kredit yang Melemah di Tengah Likuiditas Berlebih

Kondisi ini terlihat sangat jelas, di mana struktur permintaan untuk baik kredit produktif maupun konsumtif sangat minim. Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas aset kredit agar tetap baik dalam situasi ini. Ia menyatakan bahwa perbankan tidak bisa dipaksakan untuk mengucurkan kredit jika permintaan dari nasabah tidak ada.

Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih juga menjadi tantangan tambahan. Hal ini membuat bank harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit, sehingga kualitas aset dapat tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh kondisi yang tidak menguntungkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Steffano Ridwan, Presiden Direktur Maybank Indonesia, yang mengatakan bahwa pelaku usaha lebih memilih untuk menunggu dalam mengambil keputusan investasi. Ketidakpastian kondisi makroekonomi, seperti perubahan tarif dan lemahnya daya beli, menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan untuk meminjam.

Di sisi lain, meski ada bank seperti Bank Tabungan Negara (BTN) yang berhasil mencatatkan pertumbuhan penyaluran pinjaman, pertumbuhannya tetap tidak signifikan. Meski BTN mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui bahwa tingkat pertumbuhannya hanya sedikit.

Daya Beli dan Tantangan Ekonomi yang Dihadapi Masyarakat

Paul Sutaryono, seorang pengamat perbankan, mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi bank saat ini bukan terletak pada likuiditas yang kurang memadai, melainkan pada rendahnya permintaan kredit. Hal ini menunjukkan adanya masalah struktural yang lebih dalam dalam perekonomian yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa daya beli masyarakat yang lemah membuat sektor riil mengalami penurunan dalam penjualan barang dan jasa. Akibatnya, kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan mencapai angka yang cukup besar, mencerminkan rendahnya kepercayaan dan permintaan di pasar.

Data terbaru dari Bank Indonesia memperlihatkan bahwa jumlah kredit yang tidak ditarik telah mencapai Rp 2.450,7 triliun, atau hampir 23% dari total plafon kredit yang ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun bank bersedia memberikan kredit, ketertarikan dari nasabah sangat kurang.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jika tidak, akan sulit bagi sektor perbankan untuk berfungsi dengan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pentingnya Perbaikan dan Penanganan Korupsi dalam Sektor Riil

Menurut Paul, untuk memulihkan kondisi perekonomian, pemerintah perlu berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi, termasuk pungutan liar dan suap, yang dapat membebani sektor riil. Tindakan ini akan sangat penting dalam menurunkan biaya operasional pelaku usaha dan membangun iklim bisnis yang lebih sehat.

Keberhasilan inisiatif pemerintah dalam menciptakan kepercayaan di kalangan pelaku usaha juga sangat bergantung pada stabilitas politik dan ekonomi. Dengan adanya kejelasan dan kepastian dalam kebijakan, diharapkan para pelaku usaha akan lebih berani untuk mengambil kredit yang diperlukan.

Saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan penciptaan peluang kerja dan mendukung sektor riil agar dapat beroperasi optimal. Jika hal ini dapat dilakukan, maka secara bertahap, daya beli masyarakat akan meningkat dan mendorong pertumbuhan kredit yang lebih besar.

Dengan langkah-langkah yang tepat, tentunya sektor perbankan dapat berfungsi maksimal sebagai penyalur pembiayaan yang mendukung pertumbuhan perekonomian. Bank sebagai institusi keuangan perlu bersama-sama dengan pemerintah untuk beradaptasi pada situasi yang sedang berlangsung, agar dapat membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / LPEI) baru-baru ini berhasil menggalang dana melalui pinjaman sindikasi valuta asing sebesar US$ 500 juta, yang setara dengan sekitar Rp 8,36 triliun. Pendanaan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan internasional yang menunjukkan minat tinggi terhadap kinerja dan prospek bisnis LPEI.

Fasilitas ini memiliki komitmen awal sebesar US$ 350 juta yang berasal dari beberapa Mandated Lead Arrangers & Bookrunners (MLAB), ditambah opsi greenshoe hingga US$ 150 juta. Oversubscription komitmen yang mencapai US$ 225 juta pada opsi ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap institusi ini, dengan tingkat oversubscription mencapai 150%.

Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, dan Teknologi Informasi Indonesia Eximbank, Anwar Harsono, menjelaskan bahwa pendanaan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Indonesia Eximbank dalam mendukung pengembangan bisnis dan pembiayaan bagi eksportir, serta mengelola risiko perubahan nilai tukar.

Detail Pinjaman Sindikasi dan Tenor yang Menguntungkan

Perjanjian pinjaman sindikasi ini resmi ditandatangani pada 28 Juli 2025 dan akan berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penarikan dana. Keberhasilan ini menjadi langkah strategis bagi LPEI untuk memperluas jaringan pendanaan luar negeri, dan memberikan keuntungan lebih bagi eksportir nasional.

Dalam hal ini, kerjasama yang solid dengan mitra perbankan yang terlibat sebagai MLAB sangat berperan penting dalam pencapaian ini. Beberapa bank terkenal, seperti CIMB Bank Berhad Singapore Branch dan Maybank Securities Pte. Ltd., turut berkontribusi dalam langkah ini.

Pentingnya dukungan dari institusi finansial ini mencerminkan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan. Anwar menambahkan bahwa tingkat oversubscription tersebut tidak hanya menandakan kepercayaan, tetapi juga menunjukkan reputasi positif Indonesia sebagai destinasi investasi.

Kepercayaan Kreditur dari Dalam Negeri yang Terus Meningkat

Dari sisi kreditur domestik, Indonesia Eximbank juga berhasil mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp 1,25 triliun dari Bank Maspion. Dengan tambahan ini, total pinjaman Bank Maspion kepada LPEI menjadi Rp 2,5 triliun.

Pendanaan tambahan ini menunjukkan sinergi yang baik antara lembaga keuangan di dalam negeri dan Indonesia Eximbank. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa perbankan domestik percaya akan kredibilitas dan peran strategis lembaga ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor nasional.

Anwar mengungkapkan bahwa dukungan dari sektor perbankan ini juga mencerminkan komitmen untuk mendorong daya saing produk Indonesia di pasar global, yang sangat penting dalam konteks persaingan internasional.

Peningkatan Kinerja Finansial Indonesia Eximbank yang Mengesankan

Kepercayaan dari kreditur baik domestik maupun internasional diperoleh berkat peningkatan kinerja finansial LPEI yang solid hingga Kuartal III-2025. Di berbagai sektor, seperti kredit dan pembiayaan, terjadi peningkatan yang signifikan, yang menunjukkan komitmen lembaga ini dalam mengelola aset dan portofolio keuangan.

Saat ini, kualitas aset produktif yang dikelola oleh unit bisnis telah meningkat 5% Year to Date (YTD), mencapai Rp 31,7 triliun per September 2025. Volume transaksi trade finance juga menunjukkan performa yang sangat baik, dengan total mencapai Rp 17,6 triliun.

Selain itu, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) tetap terjaga di level 37,1%, sementara rasio kredit bermasalah menunjukkan penurunan dari 4,5% menjadi 3,5%. Hal ini jelas menggambarkan pengelolaan risiko yang lebih baik dan efisiensi operasional yang meningkat.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuktikan bahwa jumlah akun pinjaman online (pinjol) pria lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Namun, total outstanding pinjaman perempuan berada pada angka yang lebih tinggi, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam perilaku dan kebutuhan dalam berutang.

Total outstanding pinjaman perseorangan dalam fintech peer to peer (P2P) lending mencapai Rp82,94 triliun hingga Agustus 2025, mengalami kenaikan sebesar 25,4% secara tahunan. Kenaikan ini menandakan minat yang tinggi dari masyarakat untuk memanfaatkan layanan finansial yang ditawarkan oleh teknologi digital.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, jumlah rekening penerima pinjaman juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 27,4% hingga mencapai 25,46 juta akun. Meningkatnya jumlah rekening ini mencerminkan pertumbuhan ekosistem keuangan digital yang semakin pesat dan inklusif.

Dari total tersebut, pemilik rekening laki-laki tercatat sebanyak 12,89 juta, yang setara dengan 50,7% dari total penerima pinjaman aktif. Sementara itu, perempuan menyumbang 49,3% dengan jumlah 12,56 juta pemilik rekening, menunjukkan proporsi yang cukup seimbang antara kedua jenis kelamin dalam akses pinjaman.

Meskipun jumlah penerima pinjaman perempuan lebih sedikit dibandingkan pria, outstanding pinjamannya lebih tinggi. Dalam catatan, outstanding pinjaman perempuan mencapai Rp 45,38 triliun, sedangkan pria berada pada angka Rp 37,56 triliun. Perbedaan ini menunjukkan karakteristik peminjam yang unik di antara kedua jenis kelamin.

Pertumbuhan outstanding pinjaman perempuan juga lebih signifikan dengan angka 26% year on year, sementara laki-laki hanya 24,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih aktif dalam mengelola pinjaman mereka serta memanfaatkan fasilitas keuangan di era digital ini.

Profil Demografis Nasabah Pinjol Berdasarkan Usia

Melihat dari segi usia, nasabah fintech lending yang paling banyak berusia antara 19 hingga 34 tahun dengan jumlah 15,18 juta. Kelompok usia ini mendominasi dan menunjukkan dorongan kuat dari generasi milenial dan Z dalam mengakses pinjaman online dengan total outstanding mencapai Rp 41,07 triliun.

Pada urutan kedua, peminjam dalam rentang usia 35 hingga 54 tahun mencapai 9,16 juta entitas. Total pinjaman yang diambil oleh kelompok ini tercatat sebesar Rp 37,8 triliun, menjadi indikator bahwa kebutuhan finansial tetap ada di beragam usia.

Kemudian, pengguna yang berusia lebih dari 54 tahun tercatat sebanyak 861.065 dengan total outstanding pinjaman sebesar Rp 3,82 triliun. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pinjaman juga meliputi kelompok usia yang lebih tua, meskipun jumlahnya tidak sebanyak generasi muda.

Yang lebih menarik, nasabah berusia kurang dari 19 tahun juga memiliki catatan, dengan jumlah rekening mencapai 257.331 dan outstanding sebesar Rp 316,87 miliar. Meskipun jumlahnya kecil, ini menunjukkan adanya minat dari usia yang sangat muda untuk terlibat dalam dunia pinjaman digital.

Peningkatan jumlah pengguna dari berbagai kelompok usia mencerminkan bahwa pinjol bukan hanya satu pilihan untuk generasi muda, tetapi juga berpotensi menjadi solusi bagi kebutuhan finansial bagi semua usia. Ini adalah hal yang positif untuk inklusivitas layanan keuangan.

Citra dan Kinerja Pinjaman Berdasarkan Jenis Kelamin

Walaupun jumlah rekening peminjam perempuan lebih sedikit, outstanding pembiayaan yang mereka miliki menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung mengambil pinjaman dengan nilai yang lebih tinggi. Ini bisa dipengaruhi oleh kebutuhan yang beragam, mulai dari modal usaha hingga kebutuhan konsumsi.

Rasio kredit macet atau TWP 90 untuk perempuan adalah 1,9%, sedangkan bagi laki-laki 2,1%. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan secara relatif lebih baik dalam mengelola risiko pinjaman mereka, meskipun pertumbuhan nilai TWP 90 untuk perempuan lebihbesar, yaitu 42,5% secara tahunan.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa perempuan, meskipun memiliki outstanding yang lebih besar, tetap mampu mengelola pinjaman mereka dengan bijak. Hal ini menandakan bahwa perempuan mulai berperan aktif dalam pengambilan keputusan finansial yang penting dalam kehidupan mereka.

Tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pembiayaan, termasuk stigma sosial dan keuangan, tampaknya tidak menghalangi mereka untuk memanfaatkan pinjaman online. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya finansial, diharapkan hal ini dapat mengubah pola dan perspektif terhadap peminjaman di masa mendatang.

Dalam konteks ini, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan finansial menjadi semakin penting dan diharapkan ke depan akan ada lebih banyak inisiatif untuk mendukung mereka dalam akses keuangan yang lebih baik. Peran aktif perempuan dalam dunia keuangan digital bisa menjadi pendorong perubahan positif dalam tatanan ekonomi.

Perkembangan Layanan Pinjaman Online yang Kian Pesat

Dengan meningkatnya permintaan akan layanan pinjaman online, fintech P2P lending berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam akses pembiayaan. Layanan ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan, yang menjadi daya tarik utama bagi pengguna.

Perkembangan teknologi juga turut andil dalam memberikan alternatif baru bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat. Ketersediaan platform yang aman dan terpercaya menjadi kunci dalam menarik lebih banyak peminjam untuk menggunakan layanan pinjaman online.

Kendati demikian, penting bagi masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan layanan pinjol. Edukasi mengenai manajemen keuangan dan pemahaman risiko yang dihadapi penting untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan pengguna yang baru terjun.

Ke depan, diharapkan adanya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dan menjaga kualitas layanan pinjaman online. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya masalah seperti pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas sektor keuangan.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya manajemen keuangan sehat di kalangan pengguna dapat membawa perubahan positif dalam cara masyarakat memanfaatkan layanan pinjaman online. Dengan pengelolaan yang baik, pinjaman bisa menjadi alat yang efektif untuk memperbaiki kesejahteraan finansial.

Fenomena tingginya undisbursed loan atau kredit yang belum ditarik di Indonesia menjadi sorotan penting. Data terbaru menunjukkan total plafon kredit yang tidak terpakai masih mencapai Rp 2.374,8 triliun, dari total plafon kredit yang tersedia sekitar Rp 10.527,6 triliun.

Ketidakaktifan dalam pemanfaatan kredit ini tampaknya dipengaruhi oleh lemahnya permintaan di sektor usaha. Dengan banyak korporasi yang lebih memilih untuk tidak memanfaatkan fasilitas kredit yang ada, kebutuhan untuk memperbaiki kondisi ekonomi menjadi semakin mendesak.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, menegaskan bahwa fenomena ini tidak hanya terkait dengan kurangnya permintaan tetapi juga terkait dengan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Banyak perusahaan memilih untuk menggunakan pembiayaan internal dibandingkan memanfaatkan pinjaman dari bank.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan permintaan kredit di sektor-sektor utama ekonomi. Oleh karena itu, analisis lebih mendalam diperlukan untuk memahami akar masalah ini.

Penyebab Utama Fenomena Undisbursed Loan di Indonesia

Di antara penyebab dominan yang mengakibatkan tingginya angka undisbursed loan adalah kekuatan permintaan di dunia usaha. Perry menjelaskan bahwa korporasi lebih memilih untuk tidak menggunakan kredit karena merasa cukup dengan dana internal yang mereka miliki.

Sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan jasa dunia usaha menunjukkan tren peningkatan jumlah plafon kredit yang belum dimanfaatkan. Hal ini menandakan bahwa meskipun fasilitas kredit telah disediakan, pemanfaatannya masih jauh dari optimal.

Selain itu, kondisi ekonomi makro yang kurang mendukung juga menjadi faktor penghambat. Ketidakpastian ekonomi membuat perusahaan-perusahaan ragu untuk mengambil risiko dengan meminjam dana dari bank untuk investasi.

Perlu dicatat bahwa undisbursed loan bukan hanya masalah bagi bank, tetapi juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan banyaknya dana yang tidak berputar dengan baik, potensi pertumbuhan yang seharusnya dapat dicapai menjadi terhambat.

Implikasi Tingginya Undisbursed Loan bagi Ekonomi

Tingginya jumlah undisbursed loan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi. Besarnya dana yang tidak digunakan menunjukkan potensi investasi yang hilang dan pertumbuhan yang terhambat.

Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem perbankan. Ketika bank tidak dapat mendistribusikan kredit dengan baik, likuiditas di pasar bisa terpengaruh, dan ini bisa menimbulkan masalah lebih luas dalam perekonomian.

Ketidakpastian di kalangan perusahaan untuk menggunakan kredit juga memainkan peranan penting. Ini dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif untuk pertumbuhan karena perusahaan menjadi lebih konservatif dalam mengelola keuangan mereka.

Ke depan, penting untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pertumbuhan permintaan kredit dengan memperbaiki kondisi ekonomi dan memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha untuk berinvestasi.

Upaya Mengatasi Permasalahan Undisbursed Loan

Untuk menangani isu tingginya undisbursed loan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan. Kebijakan yang memudahkan akses terhadap kredit dan memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk memanfaatkan dana kredit menjadi sangat penting.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas kredit untuk investasi. Ini bisa mencakup pemotongan pajak atau dukungan finansial lainnya.

Pendidikan keuangan juga berperan penting dalam membantu perusahaan memahami manfaat dan risiko dari menggunakan fasilitas kredit. Kesadaran dan pemahaman yang lebih baik dapat mendorong korporasi untuk lebih berani dalam meminjam dana guna pengembangan usaha.

Di samping itu, memonitor kondisi ekonomi dan tren di sector yang berpotensi untuk tumbuh dapat membantu dalam merumuskan strategi yang efektif. Hal ini penting agar pemanfaatan kredit dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan lonjakan signifikan pada kredit macet di kalangan peminjam fintech yang berusia di bawah 19 tahun. Jumlah akun yang mengalami kesulitan mencapai angka 22.694 pada Agustus 2025, naik drastis dari 2.479 akun pada bulan Juni 2024.

Kenaikan yang mencengangkan ini mencapai 815,45% secara tahunan, menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam pengelolaan keuangan di kalangan anak muda. Hal ini dikaitkan dengan rendahnya tingkat literasi keuangan dan kesadaran akan pentingnya manajemen uang.

Sebagian anak muda tampaknya tidak sepenuhnya memahami ketentuan layanan pinjaman digital, termasuk kewajiban pembayaran, bunga, dan denda. OJK mencatat bahwa kondisi ini berpotensi menjadi masalah sistemik jika tidak ditangani dengan serius dan cepat.

Kondisi Kredit Macet di Kalangan Generasi Muda

Menurut OJK, peningkatan jumlah kredit macet di kalangan generasi muda sangat terkait dengan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan. Kekurangan pemahaman ini membuat mereka menggunakan layanan pembiayaan tanpa pertimbangan yang matang mengenai kemampuan membayar kembali.

Pada bulan Agustus 2025, tercatat ada 257.331 peminjam dari fintech yang berusia kurang dari 19 tahun dengan total utang mencapai Rp 316,87 miliar. Sekitar 65% dari akun tersebut masih dalam status lancar, sedangkan sisanya berada dalam kategori dalam perhatian khusus hingga macet.

OJK menerbitkan peraturan baru yang mengatur batas usia dan penghasilan minimal untuk peminjam, bertujuan untuk melindungi generasi muda dari jebakan utang. Aturan ini mengharuskan calon peminjam berusia minimal 18 tahun dan memiliki penghasilan bulanan minimal Rp 3 juta.

Analisis Pertumbuhan Pembiayaan Pinjaman Online

Data menunjukkan bahwa total pembiayaan pinjaman daring mencapai Rp 90,99 triliun hingga bulan September 2025, yang mencatat peningkatan 22,16% dibandingkan tahun lalu. Meskipun laju pertumbuhan ini terlihat positif, ada kekhawatiran tentang meningkatnya risiko wanprestasi di sektor ini.

Dibandingkan dengan pertumbuhan kredit konsumsi perbankan yang tumbuh 7,42% dan pertumbuhan piutang multifinance yang hanya 1,07%, pinjaman daring masih menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Namun, perlunya perhatian terhadap risiko ini sangatlah penting untuk menjaga kestabilan sektor keuangan.

Pertumbuhan pinjaman daring diiringi oleh meningkatnya tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari, mencapai 2,82% pada September 2025. Ini menunjukkan bahwa meskipun pinjaman semakin banyak, risiko gagal bayar juga meningkat dengan signifikan.

Upaya OJK dalam Mengendalikan Risiko Pinjaman Daring

OJK telah mengambil langkah-langkah untuk memperketat pemberian pinjaman oleh penyelenggara pinjaman daring. Sejak Juli 2025, semua penyelenggara wajib melapor kepada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk membantu memonitor dan mengontrol risiko yang mungkin terjadi.

Pihak OJK juga memperingatkan bahwa tidak hanya masalah ekonomi yang mempengaruhi kemampuan membayar, tetapi juga ada beberapa peminjam yang sejak awal memang tidak berniat untuk melunasi utangnya. Ini menjadi tantangan besar dalam mengawasi dan mengatur pinjaman daring.

Melihat kondisi ini, perlunya edukasi dan literasi keuangan di kalangan anak muda sangat mendesak. Meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen keuangan dapat mengurangi angka kredit macet yang semakin meningkat dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik di masa depan.