Tag Agenda

Jakarta, Indonesia – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pemegang saham melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

RUPSLB direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025, mulai pukul 14.00 WIB, dan akan dilakukan secara daring. Hal ini bertujuan untuk memudahkan partisipasi pemegang saham dari berbagai lokasi.

Mata acara yang akan dibahas dalam RUPSLB ini meliputi rencana perusahaan untuk melakukan pemisahan sebagian bisnis dan aset Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-1). Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar dalam melakukan pengalihan keseluruhan bisnis dan aset tersebut kepada anak perusahaan, PT Telkom Infrastruktur Indonesia.

Pemisahan ini adalah langkah penting untuk memastikan fokus dan efisiensi dalam pengelolaan bisnis broadband. Dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% di PT Telkom Infrastruktur Indonesia, perusahaan berharap proses ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham.

Selain pemisahan bisnis, agenda RUPSLB juga akan mencakup perubahan anggaran dasar perusahaan dan pendelegasian kewenangan untuk persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk adaptasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan ke depan.

Rencana Pemisahan Bisnis dan Aset dalam RUPSLB 2025

Dalam rencana pemisahan ini, perusahaan ingin memastikan bahwa seluruh sumber daya dan aset dapat dikelola dengan lebih baik. Pemisahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan fokus pada layanan dan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Tindakan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Telkom di pasar yang semakin kompetitif.

Manajemen perusahaan melalui keterbukaan informasi menegaskan bahwa langkah ini merupakan persetujuan untuk aksi korporasi berupa pemisahan tidak murni dari sebagian bisnis. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk tetap transparan kepada pemegang saham dan menjaga kepercayaan publik.

Proses pemisahan tidak sepenuhnya memisahkan bisnis, melainkan lebih kepada restrukturisasi untuk mengoptimalkan operasi dan pengelolaan aset. Ini adalah langkah strategis yang diperlukan untuk mempersiapkan pertumbuhan di masa depan serta memenuhi permintaan pasar.

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian kewenangan yang akan disetujui dalam RUPSLB mencakup pengesahan RKAP untuk tahun 2026. Ini memberi Dewan Komisaris otoritas untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam konteks ini, perubahan anggaran dasar juga diperlukan agar lebih selaras dengan tujuan strategis perusahaan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnis yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan daya saing di industri telekomunikasi. Dengan demikian, keputusan ini merupakan bentuk respons perusahaan terhadap dinamika pasar dan tantangan yang dihadapi.

Dalam pertemuan RUPSLB, manajemen perusahaan juga akan menjelaskan tentang pentingnya perubahan ini bagi masa depan perusahaan. Pemegang saham diharapkan dapat memberikan suara untuk keputusan yang dianggap untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Peranan Pusat Data Nasional Sementara dalam Layanan Digital

RUPSLB juga akan membahas rencana untuk menerima penugasan khusus dari pemerintah pusat. Penugasan ini mencakup pelaksanaan penyediaan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) selama masa transisi. Kegiatan ini penting untuk memastikan kelangsungan layanan digital pemerintah di tengah perubahan yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan PDNS akan berfokus pada menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan data pemerintah. Dengan adanya rencana ini, perusahaan menunjukkan komitmennya untuk mendukung inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di era digital.

Melalui PDNS, perusahaan diharapkan dapat memperkuat infrastruktur digital yang ada sambil menunggu operasional penuh Pusat Data Nasional (PDN). Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa layanan pemerintah tetap berjalan tanpa gangguan.

Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan yang Dihadirkan dalam RUPSLB

Mata acara terakhir dalam RUPSLB adalah pengumuman perubahan susunan pengurus perusahaan. Perubahan ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk melakukan penyegaran dan meningkatkan efektivitas manajemen. Dengan struktur organisasi yang baru, diharapkan mampu membawa perspektif berbeda dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.

Manajemen juga akan menjelaskan alasan di balik perubahan ini serta harapan yang ingin dicapai. Keberadaan pengurus baru diharapkan dapat memperkuat strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan yang ada di industri telekomunikasi.

Seluruh pemegang saham diundang untuk menghadiri RUPSLB dan memberikan masukan serta suaranya. Proses ini menunjukkan bahwa perusahaan menghargai partisipasi para pemegang saham dalam setiap keputusan penting yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan.

Jakarta, Indonesia—Maskapai nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sedang dalam proses lanjutan restrukturisasi besar-besaran yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Rencana ini akan dipresentasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang direncanakan berlangsung pada 12 November 2025.

Dalam keterbukaan informasi yang diterima, agenda utama RUPSLB ini ialah persetujuan terkait peningkatan modal dasar, termasuk penambahan modal yang ditempatkan dan disetor. Langkah ini adalah respons terhadap keputusan RUPSLB yang diadakan pada 30 Juni 2025, yang membahas rancangan restrukturisasi guna menyehatkan keuangan Garuda.

Peningkatan modal akan dilakukan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa HMETD (PMTHMETD) untuk mengonversi utang pemegang saham menjadi saham baru, serta penyetoran modal tunai. Keputusan ini diharapkan akan memperkuat struktur permodalan dan mengurangi beban finansial perusahaan untuk jangka panjang.

Rencana Strategis Garuda Indonesia dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan

Manajemen Garuda Indonesia juga berencana meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan alih aset yang berharga lebih dari 50% dari total kekayaan bersih perusahaan. Beberapa aset yang akan dialihkan mencakup pesawat yang saat ini dalam kondisi aktif serta pesawat yang tidak terpakai lagi.

Aset lainnya yang direncanakan untuk dialihkan meliputi unit peralatan kargo (ULD) dan barang-barang bernilai rendah. Dengan langkah ini, manajemen berharap dapat memperbaiki likuiditas perusahaan dan mengoptimalkan penggunaan aset yang ada.

RUPSLB juga akan melibatkan pembahasan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). RJPP ini akan menjadi acuan dan peta jalan bagi bisnis Garuda untuk lima tahun ke depan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU BUMN.

Pentingnya Restrukturisasi bagi Masa Depan Garuda Indonesia

Langkah restrukturisasi ini menjadi sangat krusial bagi kelangsungan hidup Garuda Indonesia di tengah berbagai tantangan industri penerbangan. Dengan kondisi pasar yang semakin kompetitif, penerapan strategi yang tepat menjadi sangat penting untuk mempertahankan posisi sebagai maskapai penerbangan utama.

Dalam perjalanan menuju restrukturisasi, manajemen perlu memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Ini mencakup karyawan, pemegang saham, dan tentu saja, pelanggan.

Restrukturisasi yang sukses dapat membantu Garuda Indonesia untuk kembali melihat profitabilitas, mengingat dampak dari pandemi Covid-19 yang telah melanda sektor penerbangan. Oleh karena itu, dukungan dari pemegang saham dan dorongan untuk terus berinovasi sangat diperlukan.

Implikasi Jangka Panjang dari Kebijakan Restrukturisasi

Dari sisi, peraturan yang harus dipatuhi dalam restrukturisasi ini juga menjadi perhatian penting. Keputusan untuk mengalihkan aset dan menambah modal harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar semua pihak merasa dilibatkan dan memiliki kepercayaan pada proses yang berjalan.

Selain itu, semua kebijakan yang diambil harus berdasarkan analisis pasar yang mendalam untuk memastikan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan para pelanggan. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan inovasi dan memperkenalkan layanan baru yang dapat menarik kembali pelanggan.

Akhirnya, langkah-langkah yang diambil selama proses ini akan berpengaruh cukup signifikan terhadap citra perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik kepada publik juga sangat esensial agar Garuda Indonesia dapat mempertahankan reputasi baiknya.