Archives October 2025

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) telah memperoleh dukungan dari seluruh Fraksi di DPR RI. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang diadakan pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mencakup tujuh agenda, di mana keputusan terkait RUU ini berada pada agenda keempat. Dalam pertemuan tersebut, Dasco menanyakan, “Apakah RUU dapat disetujui menjadi RUU usul DPR?” dan dia mendapat sambutan positif dari peserta rapat.

Seluruh fraksi yang ada di DPR RI memberikan pandangan terhadap RUU ini. Di antara mereka terdapat nama-nama seperti Didik Haryadi dari Fraksi PDI Perjuangan dan Dr. Eric Hermawan dari Fraksi Golkar yang masing-masing menyampaikan pandangannya dengan jelas dan terstruktur.

Fraksi-fraksi yang berbicara dalam rapat ini meliputi Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat, yang masing-masing menyampaikan pandangan yang mendalam terkait pentingnya RUU ini dalam penguatan sektor keuangan nasional. Diskusi ini menunjukkan adanya kesepakatan lintas partai terhadap isu-isu krusial yang dihadapi oleh sektor keuangan.

Seluruh anggota fraksi menegaskan pentingnya RUU ini untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Mereka setuju bahwa RUU ini dapat menjadi pedoman dalam pengaturan yang lebih baik di sektor keuangan, guna menghadapi tantangan yang ada di masa depan.

Pentingnya RUU untuk Sektor Keuangan di Indonesia

Rancangan Undang-Undang PPSK memiliki tujuan yang signifikan untuk menciptakan stabilitas dan transparansi di sektor keuangan. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, diharapkan akan tercipta ekosistem yang lebih baik bagi pelaku usaha dan investor. Hal ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Dengan kebangkitan ekonomi pasca-pandemi, penguatan sektor keuangan menjadi prioritas utama. RUU ini diharapkan dapat menjadi alat untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi. Keberlanjutan sektor keuangan sangat vital untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kuat.

Dalam konteks global, tantangan yang dihadapi sektor keuangan Indonesia tidak dapat dianggap sepele. Persaingan dengan negara lain yang lebih maju dalam sektor keuangan menjadi motivasi untuk mempercepat reformasi di bidang ini. Karenanya, RUU ini diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan memberikan ruang bagi adaptasi dan pengembangan yang berkelanjutan.

Pembahasan dan persetujuan RUU ini menunjukkan komitmen yang kuat dari DPR RI untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif. Seluruh fraksi sepakat bahwa keberadaan undang-undang ini sangat krusial untuk menciptakan regulasi yang seimbang antara perlindungan konsumen dan kepentingan industri. Melalui regulasi yang baik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan.

Proses Legislasi dan Tahapan Berikutnya

Setelah mendapatkan persetujuan di rapat paripurna, langkah selanjutnya adalah membawa RUU ini ke tahap pembahasan lebih mendalam. Proses ini melibatkan diskusi lebih lanjut antar-fraksi dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan semua aspek menjadi perhatian dalam penyempurnaan RUU. Hal ini penting agar RUU dapat diterima oleh semua pihak.

Legislasi yang baik memerlukan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, tahapan sosialisasi akan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai RUU ini. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menambah perspektif baru dan menjadikan RUU lebih komprehensif.

Setelah masukan dan revisi dilakukan, RUU ini akan dibawa ke rapat pleno DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Proses ini mungkin memakan waktu, namun dianggap perlu untuk memastikan bahwa semua suara dan perbedaan pendapat dapat diakomodasi secara adil. Kesepakatan politik juga menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan tahapan ini.

Dengan demikian, seluruh elemen dalam proses legislasi ini bertujuan untuk menciptakan hasil yang berkualitas tinggi dan dapat diimplementasikan dengan baik. RUU ini diharapkan tidak hanya menjadi sekadar regulasi, tetapi menjadi panduan strategis yang dapat mendorong sektor keuangan Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Kontribusi Fraksi Terhadap Pembahasan RUU Secara Keseluruhan

Setiap fraksi memiliki peran penting dalam pembahasan RUU ini, dengan mengusulkan ide-ide dan kritik konstruktif agar RUU dapat lebih matang. Misalnya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi masyarakat. Sementara itu, Golkar menyoroti perlunya perlindungan bagi konsumen dalam sektor keuangan.

Seluruh pandangan yang diberikan mencerminkan kepentingan partai masing-masing, tetapi semuanya berorientasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, Fraksi Nasdem mengusulkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Ini merupakan langkah nyata untuk mengikuti perkembangan zaman.

Melalui berbagai masukan dari fraksi-fraksi, diharapkan RUU ini dapat menyentuh berbagai aspek, mulai dari perlindungan konsumen hingga mendorong inovasi. Analisis mendalam terhadap dampak regulasi juga menjadi perhatian utama agar hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat jangka panjang. Ke depannya, diharapkan proses legislative ini dapat menjadi contoh baik bagi pembuatan undang-undang lainnya.

Fraksi-fraksi yang terlibat dalam pembahasan ini menunjukkan semangat kolaboratif terhadap isu-isu penting yang berpengaruh pada masyarakat. Dengan kerjasama ini, RUU PPSK diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan dan penguatan sektor keuangan di masa mendatang.

Rancangan Undang-undang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19/2003 tentang BUMN telah resmi disetujui oleh DPR, menjadikannya sebagai sebuah Undang-Undang. Proses ini ditetapkan dalam rapat Sidang Paripurna ke-6 masa persidangan I untuk tahun sidang 2025-2026 yang berlangsung pada 2 Oktober 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan bahwa RUU BUMN ini telah melalui proses pembahasan yang mendalam. Hasil perbincangan tingkat I menghasilkan persetujuan yang membawa agenda ini ke tahap puncak, yaitu pembicaraan tingkat II untuk pengesahan.

Rini menyampaikan pendapat akhir Presiden mengenai perubahan undang-undang ini, menyampaikan pentingnya kebijakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dia menekankan pentingnya prinsip kesejahteraan umum dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Urgensi Perubahan Undang-Undang BUMN di Tengah Dinamika Ekonomi

Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas perekonomian, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi kelembagaan dalam pengelolaan BUMN. Hal ini bertujuan agar BUMN dapat berfungsi lebih efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Adanya perubahan ini diharapkan juga dapat menciptakan kejelasan dalam struktur kelembagaan. Penegasan fungsi regulator dan operator yang lebih tegas menjadi langkah strategis dalam pengelolaan BUMN yang lebih baik.

Satu di antara urgensi utama dari perubahan ini adalah perlunya memperkuat tata kelola Good Corporate Governance. Hal ini merupakan pernyataan bahwa BUMN perlu bersaing di tingkat regional serta global dengan pendekatan yang lebih transparan.

Dampak Perubahan pada Tata Kelola BUMN dan Pembangunan Ekonomi

Perubahan Undang-Undang BUMN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait kedudukan BUMN dalam penyelenggaraan negara. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan hubungan yang jelas antara BUMN dengan pemerintah, lembaga pemeriksa, serta masyarakat secara luas.

Transformasi ini juga mendorong BUMN agar berfungsi sebagai katalis pembangunan. Dengan demikian, BUMN dapat berperan aktif sebagai agen transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, perubahan ini bukan sekadar suatu langkah administratif, tetapi juga merupakan strategi untuk mempertegas posisi BUMN dalam gerakan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat.

Melihat Masa Depan BUMN Pasca Pengesahan RUU

Dengan pengesahan RUU ini, ada harapan baru bagi masyarakat terkait peran BUMN dalam perekonomian. Transformasi yang dilakukan diharapkan akan membawa perubahan positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi efek dari perubahan ini terhadap ekonomi nasional. BUMN yang kuat akan memberikan kontribusi signifikan dalam menumbuhkan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam jangka panjang, kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Hal ini berpotensi menarik investor domestik maupun asing untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ke-4 atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang dalam proses pembahasan terakhir di DPR RI. Pembicaraan tingkat II dalam sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pekan ini, dengan harapan RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang yang berlaku.

Wakil Ketua DPR RI, Sumi Dasco, mengungkapkan bahwa agenda pembahasan akan dimulai pada hari Kamis pukul 10.00 WIB. Penantian akan keputusan ini menyisakan harapan bagi banyak pihak untuk adanya perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan BUMN di Indonesia.

Pada intinya, terdapat perubahan signifikan terhadap 84 pasal yang terdapat dalam rancangan undang-undang ini. Ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai aspek baru yang diusulkan, termasuk penataan kelembagaan dan peningkatan fungsi pemerintah dalam mengelola BUMN.

Pokok-Pokok Pikiran dalam RUU Perubahan ke-4 BUMN

Sejumlah 11 pokok pikiran menjadi fokus utama dalam RUU ini, yang bertujuan untuk memperkuat peran BUMN dalam perekonomian nasional. Salah satu poin yang mencolok adalah pengaturan lembaga baru yang diberi nama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

BP BUMN akan menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan kinerja BUMN, bukan hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai pengarah strategis. Hal ini diharapkan dapat mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN.

Salah satu hal baru yang diusulkan adalah larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri dalam posisi di Direksi Komisaris BUMN. Langkah ini diharapkan dapat mencegah konflik kepentingan dan memastikan pengelolaan BUMN yang lebih transparan.

Pentingnya Kesetaraan Gender dalam BUMN

Dari aspek sosial, RUU ini juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender di dalam BUMN. Disertakannya ketentuan tentang kesetaraan gender bagi karyawan yang menduduki posisi Direksi dan Komisaris mencerminkan komitmen dalam memberikan peluang yang sama bagi semua individu.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan BUMN bisa lebih responsif terhadap perkembangan di masyarakat, termasuk isu-isu sosial dan kesetaraan hak. Kesetaraan gender bukan hanya merupakan sebuah nilai moral, tetapi juga menjadi strategi yang lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Penerapan kebijakan kesetaraan ini akan meliputi proses rekrutmen dan promosi di BUMN. Harapannya, ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi organisasi secara keseluruhan.

Aspek Pajak dan Regulasi Baru dalam RUU BUMN

Aspek perpajakan juga menjadi fokus penting dalam RUU ini. RUU ini mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Holding Operasional dan Holding Investasi untuk memperjelas regulasi yang ada. Ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis.

Selain itu, pengaturan mengenai pengecualian BUMN sebagai alat fiskal juga patut dicermati. Hal ini menjadi penting agar BUMN bisa berfungsi dengan baik dan tidak terhambat oleh regulasi yang terlalu ketat.

Pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga diatur dalam RUU ini. Pengaturan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan-perusahaan milik negara.

Mekanisme Peralihan dan Rencana Aksi Selanjutnya

Mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN adalah salah satu perubahan signifikan yang digariskan dalam RUU ini. Ini bertujuan untuk memperjelas batas tanggung jawab dan kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

Selain itu, jangka waktu rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri sebagai organ BUMN juga akan diatur secara jelas. Hal ini penting untuk menegakkan prinsip good governance dalam menjalankan fungsi BUMN.

Rencana implementasi dari RUU ini diharapkan dapat segera dilaksanakan setelah disahkan. Pembicaraan yang mendalam dan menyeluruh menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan benar-benar bisa diterapkan dalam praktik.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK telah disepakati oleh berbagai fraksi partai dalam rapat Badan Legislasi. RUU ini direncanakan untuk dibahas dalam sidang Paripurna yang akan berlangsung pada 2 Oktober 2025, menandakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan regulasi sektor keuangan di Indonesia.

Dalam draf hasil harmonisasi pada 1 Oktober 2025, mencolok adalah keterlibatan kembali kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa perbankan. Sebuah langkah yang dianggap perlu demi meningkatkan efektivitas penanganan masalah perbankan yang kerap mencuat ke permukaan.

Penegakan hukum dalam konteks ini akan dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi, termasuk pihak kepolisian dan penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah yang ada dengan pendekatan kolaboratif.

Ketentuan mengenai penyidik yang terlibat dalam sektor jasa keuangan diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 8, yang menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana perbankan dapat dilakukan secara lintas institusi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat integrasi dalam penegakan hukum di sektor keuangan.

Pasal 37D yang telah direvisi menjelaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan dimulainya atau menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Ini merupakan bentuk pengayaan terhadap prosedur yang ada dalam UU 4/2023, di mana otonomi OJK tetap terjaga.

Kali ini, ada kekhawatiran yang wajar mengenai kemungkinan penyalahgunaan wewenang, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dalam pelaksanaan tugas ini. Dengan revisi ini, diharapkan semua pihak dapat bekerjasama lebih baik demi kepentingan publik dan integritas sektor keuangan.

Pentingnya Kerjasama Antara OJK dan Kepolisian dalam Penyidikan

Di tengah tantangan yang dihadapi sektor keuangan, kolaborasi antara OJK dan kepolisian dianggap sangat penting. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perbankan, yang dalam beberapa tahun terakhir banyak menyita perhatian publik.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Mohammad Hekal mengungkapkan bahwa revisi RUU P2SK ini akan memfasilitasi sinergi antara instansi terkait. Dengan begitu, ketika ada masalah, langkah penyelesaian bisa diambil lebih cepat dan efektif.

Hekal juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice untuk penyelesaian masalah yang muncul dalam sektor keuangan. Hal ini akan memungkinkan penyelidikan yang lebih manusiawi dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa menjatuhkan sanksi yang terlalu berat, selama ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Konsep ini menekankan pentingnya negosiasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian isu hukum, yang akan berdampak positif pada citra sektor keuangan. Dengan demikian, hubungan antara regulator, penegak hukum, dan pelaku industri dapat berjalan lebih baik.

Melalui mekanisme yang lebih fleksibel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dapat meningkat. Ini adalah langkah awal yang penting dalam menuju perbaikan dan penguatan sektor tersebut.

Tantangan dalam Implementasi Revisi RUU P2SK

Meskipun revisi RUU P2SK memberikan kesempatan untuk kerjasama yang lebih baik, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak, baik OJK maupun kepolisian, benar-benar memahami peran dan tanggung jawab mereka.

Ketidakjelasan dalam pemisahan tugas bisa saja mengakibatkan tumpang tindih, berpotensi memperlambat proses penyelesaian kasus. Oleh karena itu, pelatihan dan koordinasi yang baik antara kedua lembaga menjadi sangat penting.

Selain itu, transparansi dalam proses penyidikan juga sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pemantauan dan evaluasi secara berkala pun harus dilakukan untuk melihat sejauh mana perubahan ini memberikan dampak positif.

Belum lagi, perluasan jangkauan penyidikan juga harus diperhatikan agar tidak hanya memfokuskan pada isu-isu besar, melainkan juga menangani kasus-kasus yang lebih kecil tetapi tidak kalah penting. Setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan.

Masyarakat perlu diajak untuk lebih berperan aktif dalam pengawasan sektor keuangan. Hal ini tidak saja berdampak pada keamanan industri tetapi juga memberikan andil dalam menciptakan budaya transparansi.

Peran Masyarakat dalam Menjaga Integritas Sektor Keuangan

Ketika membicarakan sektor keuangan, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Dengan partisipasi aktif, masyarakat bisa memberikan masukan yang berarti untuk perbaikan sistem dan kebijakan yang ada.

Pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan baru harus dilakukan secara rutin. Masyarakat harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa keuangan agar bisa melindungi diri mereka dari potensi tindak penipuan.

Forum-forum diskusi dan penyampaian aspirasi perlu difasilitasi untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan regulator. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka, kepercayaan terhadap sektor keuangan dapat terbangun secara berkelanjutan.

Sosialisasi ini juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan yang seringkali menjadi korban dari praktik-praktik tidak etis. Hal ini penting agar mereka mendapatkan informasi yang memadai dan dapat membuat keputusan yang bijak.

Pada akhirnya, semua pihak, baik dari instansi pemerintah, industri, maupun masyarakat, harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Dengan semangat kerjasama, kita bisa mengatasi tantangan yang ada demi masa depan yang lebih baik.

Jakarta, Indonesia – Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang lebih dikenal sebagai RUU P2SK, telah mendapatkan persetujuan dari berbagai fraksi partai dalam rapat Badan Legislasi (Baleg). RUU ini akan dijadwalkan untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang paripurna yang akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2025.

Dalam proses harmonisasi yang dilakukan pada 1 Oktober 2025, terdapat beberapa isu penting yang muncul, termasuk potensi dampak terhadap independensi Bank Indonesia (BI). Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, juga menjelaskan bahwa RUU ini akan mencakup penilaian dan evaluasi kinerja berbagai lembaga keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasal 9A RUU P2SK menyiratkan bahwa DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap lembaga-lembaga tersebut berdasarkan laporan kinerja mereka. Evaluasi ini akan dilakukan oleh alat kelengkapan dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

Pentingnya Penilaian Kinerja dalam Sistem Keuangan

Penyertaan pasal tentang evaluasi kinerja dalam RUU P2SK adalah langkah signifikan dalam memperkuat akuntabilitas lembaga-lembaga keuangan. Penilaian ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja yang disampaikan kepada Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat.

Di dalam RUU ini, terdapat juga ketentuan yang mencakup masalah pemberhentian anggota Dewan Gubernur BI. Mereka tidak dapat diberhentikan dengan sembarangan, melainkan hanya karena alasan tertentu seperti pengunduran diri atau melakukan tindak pidana. Ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap posisi mereka agar tetap profesional dan independen.

Pasal 48 RUU menyatakan bahwa anggota Dewan Gubernur juga memiliki hak untuk didengar keterangannya sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Presiden. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan proses pemberhentian berjalan secara transparan dan adil.

Independensi Lembaga Keuangan dan Stabilitas Sistem

Misbakhun menegaskan pentingnya menjaga independensi semua lembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari BI, LPS, dan OJK. Menurutnya, independensi ketiga lembaga ini tidak akan berubah dalam RUU P2SK. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

RUU P2SK dirancang untuk memperkuat posisi LPS, BI, dan OJK sebagai lembaga yang berfungsi secara independen. Penekanan pada independensi ini penting agar tidak ada intervensi dari lembaga lain yang dapat mempengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka.

Sebagai contoh, anggaran untuk LPS yang sebelumnya melalui pemerintah, kini akan diajukan langsung kepada DPR. Ini menjadi bentuk penguatan bagi LPS sebagai lembaga negara yang independen dalam menjalankan fungsinya.

Proses Selanjutnya untuk RUU P2SK

RUU P2SK yang telah disetujui dalam rapat Baleg akan masuk ke fase berikutnya pada sidang paripurna, yang berlangsung pada 2 Oktober 2025. Meskipun ini adalah langkah awal dalam proses legislasi, penting untuk memahami keseluruhan konteks dari RUU ini. Penjelasan terkait substansi RUU akan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya.

Setelah persetujuan di sidang paripurna, RUU ini akan dikirimkan ke pemerintah untuk tahap pembahasan lebih lanjut. Langkah ini juga menandakan bahwa DPR tidak akan mengintervensi kegiatan BI, LPS, dan OJK yang berjalan dalam rangka menjaga independensi mereka.

Secara keseluruhan, RUU P2SK diharapkan bisa menjadi instrumen yang mendukung stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Informasi yang jelas dan transparan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua stakeholder memahami dampak dan manfaat dari RUU ini.

Dalam dunia trading, kesuksesan tidak hanya bergantung pada keterampilan individu, tetapi juga pada hubungan yang terjalin antara trader dan broker. Hubungan ini menjadi krusial karena broker yang memiliki reputasi baik dapat meningkatkan pengalaman trading dan potensi keberhasilan jangka panjang bagi para trader.

Para ahli dalam bidang ini menekankan pentingnya keandalan broker untuk menciptakan lingkungan trading yang sehat. Dalam konteks ini, broker yang membangun kepercayaan dengan para trader akan lebih mampu bertahan dalam jangka waktu lama dibandingkan dengan praktik bisnis yang meragukan.

Pada dasarnya, broker memperoleh keuntungan dari partisipasi aktif trader, sehingga semakin tinggi volume trading, semakin menguntungkan bagi broker. Oleh karena itu, reputasi broker sangat penting, dan praktik bisnis yang transparan akan mendukung hubungan yang saling menguntungkan.

Peran Transparansi dalam Membangun Kepercayaan Broker

Broker yang menerapkan praktik bisnis yang transparan dan adil dapat menarik kepercayaan dari trader. Keterbukaan ini membuat trader merasa aman dan dihargai, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas mereka. Dalam dunia yang penuh kompetisi ini, transparansi adalah kunci untuk membangun hubungan jangka panjang.

Kemampuan broker untuk menunjukkan kejujuran dan integritas dalam operasionalnya menjadi daya tarik tersendiri bagi trader. Ketika trader merasa yakin bahwa informasi yang diberikan akurat dan tidak menyesatkan, mereka cenderung bertahan lebih lama dengan broker tersebut.

Praktik manipulasi harga atau penyajian informasi yang menyesatkan bisa saja menarik keuntungan cepat, namun pada kenyataannya hal ini justru dapat menyebabkan kerugian jangka panjang. Trader yang merasa dirugikan akan segera berpindah ke broker lain, yang akhirnya merugikan broker itu sendiri.

Etika dalam Praktik Trading yang Berkelanjutan

Menjaga etika dalam praktik trading sangatlah penting. Broker harus mampu menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan transparansi untuk menciptakan lingkungan trading yang sehat. Dengan demikian, trader dapat merasa aman melakukan transaksi tanpa merasa dimanipulasi.

Pentingnya penerapan standar etika tidak hanya berdampak positif bagi broker tetapi juga bagi komunitas trading secara keseluruhan. Ketika praktik trading berjalan sesuai norma dan aturan yang ada, reputasi broker semakin meningkat.

Di sisi lain, broker yang tidak mematuhi etika berisiko menghadapi sanksi, baik dari regulator maupun dari komunitas trading. Oleh karena itu, menjaga integritas dalam setiap langkah operasional adalah kewajiban setiap broker.

Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Keuangan

Broker yang baik biasanya bekerja sama dengan otoritas pengatur untuk memastikan bahwa semua praktik mereka mematuhi regulasi yang ada. Ini bertujuan untuk mencegah manipulasi serta menciptakan praktik trading yang berkelanjutan dan etis. Memperoleh lisensi dari badan pengatur adalah langkah awal yang krusial bagi broker untuk menunjukkan kredibilitas mereka.

Proses Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) menjadi dua pilar penting yang diintegrasikan dalam operasional broker. KYC bertujuan untuk memahami identitas pengguna, sementara AML mencegah praktik pencucian uang, sehingga menjaga integritas platform trading.

Ketika broker menerapkan langkah-langkah ini dengan ketat, mereka menunjukkan komitmen terhadap keamanan dan kenyamanan trader. Trader akan merasa lebih tenang bertransaksi di platform yang menjunjung tinggi kredibilitas dan keamanan.

Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja melantik sejumlah pejabat baru dalam jabatan pimpinan Satuan Kerja setingkat Deputi Komisioner dan Kepala Departemen. Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi OJK dan meningkatkan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, yang mengemukakan pentingnya langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan. Dalam keterangan tertulis, beliau menegaskan bahwa pengawasan yang baik dapat meningkatkan edukasi serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

OJK berharap, pengisian posisi-posisi strategis ini dapat memperkuat tata kelola organisasi dan menstabilkan sektor keuangan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan nasional yang semakin berkembang.

Dengan adanya pejabat yang baru dilantik, OJK yakin kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat akan semakin terjalin. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, yang menjadi asas dari pengembangan sektor ini ke depan.

Nama-nama pejabat OJK yang dilantik mencerminkan keberagaman keahlian dan pengalaman di bidang jasa keuangan. Berikut adalah beberapa pejabat baru yang mengisi posisi penting tersebut:

1. Darmansyah sebagai Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik.

2. Deden Firman H. sebagai Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan.

3. I Nyoman Suka Yasa sebagai Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek.

4. M. Maulana sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional.

5. I Made Bagus Tirthayatra sebagai Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal.

6. Edi Broto Suwarno sebagai Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek.

Pentingnya Penguatan Struktur Organisasi dalam OJK

Pembentukan struktur organisasi yang kuat sangat penting bagi OJK untuk menjalankan fungsinya. Dengan pelantikan pejabat baru, OJK berharap dapat lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan saat ini.

Struktur organisasi yang efektif juga dapat membantu dalam melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap sektor keuangan. Hal ini akan berkontribusi terhadap stabilitas keuangan nasional dan perlindungan hak-hak konsumen.

Penguatan organisasi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di OJK. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai akan sangat menentukan keberhasilan OJK dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, organisasi yang kuat juga akan mendorong inovasi dalam pengawasan dan pengembangan produk keuangan yang lebih beragam. OJK berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi antara Regulator dan Pelaku Industri keuangan

Kolaborasi antara OJK dengan pelaku industri keuangan merupakan hal yang esensial untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih sehat. Melalui kerjasama ini, kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi dan pengalaman, yang akan memperkaya pengawasan yang ada.

Pelaku industri juga diharapkan untuk lebih patuh terhadap regulasi yang ditetapkan OJK. Dengan demikian, industri jasa keuangan dapat beroperasi dengan lebih transparan dan terpercaya di mata masyarakat.

OJK akan terus berupaya untuk menciptakan kerjasama yang sinergis dengan pelaku industri. Hal ini penting untuk membangun iklim yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor keuangan.

Melalui kolaborasi yang kuat, OJK dan pelaku industri dapat bersama-sama menghadapi tantangan baru yang muncul. Ini termasuk tantangan dari kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis.

Pentingnya Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Edukasi konsumen menjadi salah satu fokus utama OJK dalam melindungi masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang tepat mengenai produk keuangan sebelum membuat keputusan investasi.

OJK akan melaksanakan berbagai program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan manfaat produk keuangan. Ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi.

Perlindungan konsumen juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan layanan keuangan. OJK berkomitmen untuk memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan di pasar aman dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Dengan pendekatan ini, OJK bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih percaya pada sistem keuangan yang ada.

Secara keseluruhan, pelantikan pejabat baru ini diharapkan membawa angin segar bagi OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan pengawasan yang lebih baik dan kolaborasi yang erat, sektor jasa keuangan di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik di masa depan.

Jakarta, dalam beberapa pekan terakhir, kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan utama. Hal ini dipicu oleh sejumlah faktor yang menyebabkan pelemahan mata uang garuda ini, termasuk perkembangan ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas finansial di Indonesia.

Rupiah sempat mencapai level terendah dalam empat bulan terakhir pada (19/9/2025), menyentuh Rp16.585 per dolar AS. Meskipun mengalami penguatan pada awal Oktober, di mana nilai tukar berada di Rp16.600 per dolar AS, pelemahan dalam periode sebulan sebelumnya tercatat mencapai 1,19%.

Otoritas moneter Indonesia, Bank Indonesia (BI), telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Melalui berbagai strategi, BI berupaya mengintervensi pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri agar pergerakan mata uang tetap stabil.

Analisis Terhadap Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah tidak hanya dialami oleh mata uang Indonesia saja, tetapi juga berlaku untuk berbagai mata uang di seluruh dunia. Faktor internal dan eksternal saling berkontribusi terhadap dinamika ini.

Selain itu, Denny menekankan pentingnya intervensi yang dilakukan oleh BI untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar. Ia optimis bahwa pergerakan rupiah dalam waktu dekat akan menunjukkan tren penguatan, meskipun persaingan di pasar global cukup ketat.

Pelemahan ini juga bertepatan dengan kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Penutupan pemerintahan AS, yang terjadi untuk pertama kalinya sejak 2018, menjadi faktor yang cukup signifikan dengan dampak yang luas. Pelaku pasar cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi saat ketidakpastian ini terjadi.

Dampak Dolar AS Terhadap Nilai Tukar Rupiah

Indeks dolar AS atau DXY menunjukkan tren penurunan, di mana pada pukul 15.00 WIB, terpantau melemah 0,15% ke level 97,637. Penurunan ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah, mengingat ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap dolar AS.

Kebijakan dan keputusan pemerintah AS sering memiliki dampak besar pada pasar global. Penutupan pemerintahan tersebut menciptakan kekhawatiran di kalangan investor, dan ini berimbas pada ketidakpastian dalam rilis laporan ketenagakerjaan yang sangat dinantikan oleh pasar.

Dengan situasi yang menantang ini, pelaku pasar mulai mencari alternatif data ketenagakerjaan dari sumber swasta, seperti laporan ADP, untuk menjadikan acuan dalam membuat keputusan investasi. Ini menunjukkan bahwa volatilitas pada dolar AS meningkat, dan cenderung mengalami koreksi.

Inflasi dan Perekonomian Domestik Indonesia

Dari sisi domestik, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi pada bulan September 2025 tercatat sebesar 0,21% (month-to-month), berbalik dari kondisi deflasi 0,08% pada Agustus. Kenaikan inflasi ini menjadi perhatian penting mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Kondisi inflasi yang meningkat dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan pertumbuhan domestik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh BI dan pemerintah perlu dioptimalkan agar dampak inflasi ini dapat dikelola dengan baik.

Perekonomian Indonesia memiliki kebutuhan mendesak untuk menstabilkan nilai tukar di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga pada berbagai sektor perekonomian lainnya, termasuk perdagangan dan investasi.

Pandangan ke Depan untuk Stabilitas Rupiah

Melihat ke depan, penting bagi BI dan pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan ini.Investasi dalam infrastruktur dan peningkatan produktivitas bisa menjadi salah satu solusinya.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian nasional. Dengan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, diharapkan bisa menarik lebih banyak investasi asing dan memperkuat nilai rupiah di pasar global.

Di sisi lain, pemantauan berkelanjutan terhadap dinamika ekonomi global juga harus menjadi perhatian utama. Mengingat bahwa faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas juga dapat mempengaruhi kestabilan rupee secara signifikan.

Kedekatan dalam pertemanan sering kali bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa membawa kekecewaan. Tanda-tanda bahwa hubungan itu mungkin tidak seimbang sering kali sulit untuk dilihat secara langsung, tetapi bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional kita secara signifikan.

Menghadapi situasi di mana seorang teman tampaknya kurang peduli bisa menjadikan kita merasa sakit hati dan tidak dihargai. Beberapa perilaku dapat memberikan petunjuk apakah seseorang benar-benar menghargai keberadaan kita dalam hidupnya.

Tanda-tanda Teman yang Tidak Peduli dan Merugikan

Perilaku yang ditunjukkan teman yang tidak menghargai kita bisa sangat beragam dan menyakitkan. Sering kali, mereka berkomunikasi dengan cara yang membuat kita merasa ragu akan keberadaan kita dalam hidup mereka.

Salah satu tanda yang paling umum adalah tanggapan yang cenderung kaku dan tidak hangat. Jika mereka merespons pesan atau ajakan kita dengan kurang antusias, ini bisa menjadi sinyal bahwa mereka tidak menganggap kita sebagai teman dekat.

Mereka juga cenderung memberikan ­komentar yang tajam atau tidak sensitif terhadap perasaan kita. Situasi ini bisa menimbulkan perasaan rendah diri dan membuat kita merasa tidak dihargai dalam pertemanan tersebut.

Menilai Kehadiran Teman dalam Kehidupan Sehari-hari

Salah satu aspek penting dalam pertemanan adalah kehadiran fisik dan emosional. Ketika kita selalu mengundang teman tetapi mereka jarang bisa hadir, ini bisa menjadi sinyal bahwa mereka tidak menghargai kita.

Banyak orang merasa sakit hati ketika usaha mereka untuk bersosialisasi tidak mendapatkan respons yang setara. Jika undangan kita sering ditolak atau diabaikan, ini bisa menumbuhkan rasa ketidakpastian dalam hubungan tersebut.

Selain itu, ada kalanya teman tersebut sudah menyetujui rencana, tetapi membatalkannya pada saat-saat terakhir tanpa alasan yang jelas. Pola ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga bisa mengikis kepercayaan diri dan rasa berharga kita dalam hubungan tersebut.

Pentingnya Timbal Balik dalam Hubungan Pertemanan

Satu hal yang krusial dalam setiap hubungan adalah adanya timbal balik. Teman yang baik seharusnya bersedia mengeluarkan usaha yang sama seperti kita dalam menjalin hubungan, baik itu melalui komunikasi, perhatian, maupun kehadiran.

Jika kita merasa hanya kita yang berusaha tanpa adanya balasan dari mereka, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak menganggap hubungan ini penting. Menanyakan kabar, mengatur pertemuan, atau saling memberikan hadiah kecil seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak.

Menyirami tanaman atau membantu dalam urusan kecil lainnya juga mencerminkan keinginan untuk saling mendukung. Mengabaikan hal-hal ini menunjukkan kurangnya prioritas dan perhatian terhadap hubungan yang seharusnya saling mengisi.

Pentingnya Memahami Kualitas Pertemanan

Ketika kita menyadari adanya tanda-tanda yang tidak sehat dalam hubungan pertemanan, penting untuk mengevaluasi kembali kualitas hubungan tersebut. Pertemanan yang sehat seharusnya membawa kebahagiaan dan saling pengertian, bukan hanya memberi rasa sakit dan kekecewaan.

Menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memberikan dampak positif bagi hidup kita jauh lebih bernilai dibandingkan bertahan dalam hubungan yang merugikan. Kita layak mendapatkan teman yang menghargai kehadiran kita dan bersedia membalas perhatian yang diberikan.

Komunikasi yang baik adalah kunci dalam setiap hubungan. Jika merasa ada yang tidak beres, berbicaralah dengan teman tersebut untuk mengungkapkan perasaan kita dan mencoba memahami sudut pandang mereka.

Jakarta, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berkomitmen untuk mendukung percepatan industri halal di Indonesia. Salah satu langkah nyata adalah dengan menjadi mitra perbankan dalam ajang Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2025 yang diselenggarakan dari 25 hingga 28 September 2025, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Selama empat hari acara tersebut, lebih dari 25 ribu pengunjung hadir, melampaui target yang ditetapkan oleh penyelenggara. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya industri halal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan bahwa partisipasi dalam acara ini bukan sekadar dukungan, tetapi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas ekosistem transaksi digital di tanah air. Menurutnya, industri halal Indonesia masih menyimpan potensi untuk bersaing di kancah internasional, terutama melalui dukungan untuk UMKM sebagai motor penggeraknya.

Peran BRI dalam Meningkatkan Ekosistem Halal di Indonesia

Partisipasi BRI dalam Halal Indo 2025 menegaskan komitmennya terhadap pengembangan ekosistem halal. Negara kita memiliki banyak keunggulan dalam produk-produk halal yang dapat bersaing secara global.

BRI berusaha untuk membangun struktur yang lebih inklusif di sektor keuangan, mendorong penggunaan teknologi digital di kalangan pelaku UMKM halal. Ini tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pasar yang lebih luas.

Dengan berbagai program yang ditawarkan selama pameran, BRI berharap dapat meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat tentang transaksi digital. Inisiatif ini merupakan langkah awal untuk membangun cashless society yang aman dan efisien.

Capaian dan Komitmen di Halal Indo 2025

Selama pameran, BRI menawarkan berbagai program menarik, termasuk cashback hingga 20% di merchant F&B dan 10% di merchant non-F&B menggunakan QRIS BRI. Program ini mendapatkan sambutan positif, menunjukkan bahwa masyarakat siap untuk bertransaksi dengan lebih aman dan praktis.

BRI juga menyusun rencana pemberdayaan UMKM halal yang telah siap untuk berkembang lebih lanjut. Beberapa UMKM yang berhasil tampil menampilkan produk unggulan, seperti furniture dan kerajinan lokal yang berkualitas.

Melalui dukungan permodalan dan layanan digital, BRI memastikan bahwa para pelaku UMKM halal berpeluang untuk memperluas pangsa pasar mereka. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing mereka di tingkat global.

Apresiasi untuk Halal Indo 2025 dan Potensi Industri Halal

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto, menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap kesuksesan Halal Indo 2025. Capaian dalam hal transaksi sebesar Rp 77 miliar mencerminkan betapa besarnya potensi industri halal di Indonesia.

Eko menilai bahwa jumlah pengunjung yang sangat besar menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk halal. Ini adalah indikasi kuat bahwa industri halal memiliki tempat yang penting dalam perekonomian Indonesia.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam memperkuat industri halal nasional.