Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menerima instruksi penting dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan penilaian terhadap PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Instruksi ini diberikan di tengah sorotan publik yang semakin meningkat terkait aktivitas perusahaan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan di Istana Negara, Menteri Antoni mengungkapkan bahwa audit menyeluruh akan dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan yang telah banyak diperbincangkan. Dia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menyikapi isu ini.

Dia berencana untuk segera menugaskan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki untuk melakukan langkah-langkah konkret sesuai arahan Presiden Prabowo. Hasil dari evaluasi ini akan diumumkan kepada publik untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah akan mencabut izin atau melakukan rasionalisasi terhadap kebijakan pemanfaatan hutan yang telah dikelola perusahaan selama ini.

Sebelumnya, PT Toba Pulp Lestari telah merespons tuduhan bahwa mereka menjadi penyebab bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut menegaskan bahwa seluruh operasional mereka sesuai dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari.

Inru juga menegaskan bahwa setiap kegiatan dalam hutan tanaman industri (HTI) telah melalui penilaian yang dilakukan oleh pihak ketiga terkait High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS). Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kegiatan mereka tidak merugikan lingkungan.

Dari total kawasan seluas 167.912 hektare, hanya sekitar 46.000 hektare yang digunakan untuk tanaman eucalyptus. Sebagian besar area tersebut, sisanya, dipertahankan sebagai kawasan lindung yang berfungsi untuk konservasi. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara produk dan pelestarian lingkungan.

Menelusuri Pengaruh Aktivitas Perusahaan Terhadap Lingkungan

Isu mengenai dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan seperti Toba Pulp Lestari bukanlah hal yang baru. Banyak kelompok lingkungan yang menyuarakan kekhawatiran mengenai penebangan hutan dan hilangnya ekosistem. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan audit yang transparan dan objektif.

Penilaian independen dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Hal ini tidak hanya penting bagi keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri kayu dan produk berbasis hutan.

Keberadaan perusahaan seperti Toba Pulp Lestari diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam. Oleh karena itu, perusahaan perlu berkomitmen untuk menegakkan prinsip keberlanjutan yang lebih ketat dan lebih transparan.

Menghadapi Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selalu menghadapi tantangan yang kompleks. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memanfaatkan sumber daya tersebut untuk pembangunan ekonomi. Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal harus diperhatikan.

Dalam upaya mencapai keseimbangan ini, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil sangat penting. Dialog terbuka dan diskusi yang konstruktif dapat membantu menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Hak atas lahan dan ketahanan pangan juga harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan pengelolaan hutan. Perusahaan harus menyadari bahwa keterlibatan dan dukungan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang.

Pentingnya Transparansi Dalam Keputusan Kebijakan Perusahaan

Transparansi memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan publik dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dari kegiatan perusahaan. Dalam konteks ini, audit dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan diharapkan dapat memberikan hasil yang jelas dan akurat.

Pihak perusahaan harus siap untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Ini penting untuk menjaga hubungan baik dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan komunitas lokal maupun lingkungan.

Dengan melakukan langkah-langkah transparan, diharapkan perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk melestarikan lingkungan dan memenuhi tanggung jawab sosial mereka.

Pemerintah Inggris telah mengumumkan bahwa regulasi untuk industri mata uang kripto akan mulai diberlakukan pada tahun 2027. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan framework yang jelas bagi perusahaan, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik curang di pasar mata uang digital.

Dalam pernyataannya, kementerian keuangan Inggris menekankan bahwa regulasi ini akan ramah terhadap industri dan tetap mempertahankan standar transparansi yang tinggi. Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) akan mengawasi perusahaan mata uang kripto dengan pendekatan yang mirip seperti yang diterapkan pada penyedia layanan keuangan lainnya.

Di era digital saat ini, penting bagi Inggris untuk memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan global. Menteri Keuangan Rachel Reeves menyatakan bahwa regulasi ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong inovasi dalam sektor kripto.

Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan Uni Eropa yang telah lebih dulu memperkenalkan regulasi serupa. Dengan adanya aturan yang lebih ketat, diharapkan industri kripto dapat tumbuh dengan lebih sehat dan berkelanjutan.

FCA juga berencana untuk mengeluarkan pedoman lebih lanjut mengenai kerangka kerja regulasi mata uang kripto pada tahun 2026. Ini memberikan sinyal kepada investor bahwa ada kejelasan terkait praktik operasi di sektor ini.

Sementara itu, kontroversi yang mengelilingi banyak proyek kripto dalam beberapa waktu terakhir membuat regulator semakin waspada. Runtuhnya beberapa bursa kripto telah menarik perhatian masyarakat dan pengawas, yang ingin mencegah kerugian besar bagi investor individual.

Pentingnya Regulasi Mata Uang Kripto di Inggris untuk Masyarakat

Regulasi mata uang kripto di Inggris diharapkan dapat memberikan “perlindungan konsumen yang kuat”. Dengan adanya aturan yang tegas, pemerintah berupaya mencegah pelaku curang merusak reputasi industri.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan di kalangan pengguna kripto serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih luas melalui inovasi. Perlindungan konsumen menjadi prioritas utama untuk menghindari penipuan dan kerugian yang merugikan banyak pihak.

Pemerintah juga melihat potensi besar di industri ini untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan kripto dapat lebih mudah beroperasi dan berinvestasi di Inggris.

Regulator akan memantau dengan ketat perkembangan pasar untuk menghindari praktik yang merugikan. Di sisi lain, perusahaan diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun ekosistem yang aman dan berkelanjutan.

Dalam konteks lebih luas, adanya regulasi ini menjadi langkah progresif untuk memperkuat posisi Inggris di pasar global. Keselarasan dengan regulasi internasional akan mempermudah transaksi lintas batas dan investasi asing.

Respons Industri terhadap Regulasi Baru yang Diterapkan

Perusahaan-perusahaan dalam industri mata uang kripto menyambut baik adanya regulasi baru yang akan diterapkan. Mereka percaya, aturan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi setiap operasi bisnis yang dilakukan.

Sementara itu, beberapa pihak juga menyarankan agar regulasi ini tidak terlalu ketat. Keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kebebasan berinovasi menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang sehat.

Banyak pelaku industri berharap agar regulator dapat berkomunikasi secara terbuka dan kolaboratif. Hal ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi konflik antara regulator dan industri yang bisa menciptakan ketidakpastian.

Seiring proses implementasi regulasi, perusahaan diharapkan dapat menyesuaikan diri dan mematuhi standar yang ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga reputasi industri secara keseluruhan.

Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, investasi di sektor ini diperkirakan akan meningkat. Hal ini akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi di Inggris.

Tantangan yang Dihadapi dalam Menerapkan Regulasi Mata Uang Kripto

Meskipun regulasi mata uang kripto bertujuan untuk melindungi konsumen, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kecepatan inovasi dalam teknologi kripto yang terus berkembang.

Regulator harus mampu bergerak cepat untuk mengejar perkembangan teknologi, agar tidak ketinggalan dalam mengatur industri. Namun, membuat aturan yang terlalu cepat juga dapat menghasilkan regulasi yang tidak efektif.

Tantangan lainnya adalah menyesuaikan regulasi dengan praktik dan model bisnis yang bervariasi antar perusahaan di sektor kripto. Regulasi yang satu mungkin tidak cocok untuk semua jenis bisnis yang ada.

Selain itu, risiko keamanan dan perlindungan data juga menjadi perhatian utama. Banyak perusahaan kripto menghadapi masalah keamanan yang dapat berdampak buruk pada kepercayaan konsumen.

Kemitraan antara lembaga pemerintah dan industri menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan regulasi dapat diterapkan dengan lebih efektif dan efisien.

Bencana banjir di Pulau Sumatra baru-baru ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat di daerah tersebut. Kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut mendorong perdebatan mengenai perlunya asuransi bencana yang lebih sistematis dan wajib di Indonesia.

Asuransi bencana menjadi isu penting, terutama ketika masyarakat terus menghadapi risiko kerugian akibat bencana alam yang semakin sering terjadi. Upaya untuk menerapkan asuransi wajib bencana ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk industri asuransi.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menjelaskan bahwa wacana ini telah lama dicetuskan, tetapi belum menemukan titik terang. Menurutnya, pemerintah cenderung menunggu terjadinya bencana besar sebelum memprioritaskan penerapan solusi seperti asuransi ini.

Urgensi Penerapan Asuransi Wajib Bencana di Indonesia

Penerapan asuransi bencana wajib dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan adanya perlindungan asuransi, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menghadapi kemungkinan bencana alam yang dapat merugikan mereka secara finansial.

Budi Herawan mengemukakan bahwa asuransi parametrik adalah salah satu model yang bisa diterapkan. Model ini memfasilitasi pembayaran klaim berdasarkan indikator atau parameter terukur yang terkait dengan kejadian bencana, alih-alih melakukan verifikasi kerusakan fisik yang seringkali memakan waktu.

Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu perhatian utama. Tanpa pemahaman yang baik mengenai manfaat asuransi bencana, masyarakat tidak akan siap untuk berpartisipasi. Hal ini menyebabkan AAUI berkomitmen untuk terus melakukan edukasi mengenai produk ini.

Kendala dalam Skema Pembayaran Premi Asuransi

Salah satu tantangan dalam penerapan asuransi bencana adalah skema pembayaran premi. Budi menekankan bahwa masyarakat sudah memiliki beban kewajiban lain, seperti pembayaran pajak, sehingga perlu ada solusi kreatif dari pemerintah terkait hal ini.

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan masyarakat, mungkin perlu adanya subsidi atau dukungan dari pemerintah untuk meringankan beban premi. Sejatinya, tujuan dari asuransi ini adalah untuk memberikan perlindungan yang merata bagi semua anggota masyarakat.

Di samping itu, juga penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan. Hal ini tidak hanya mencakup sektor pemerintah, tetapi juga melibatkan parlemen dan aktor industri lainnya.

Persiapan Peluncuran Asuransi Parametrik Bencana oleh Pemerintah

Pemerintah Indonesia kini tengah mempersiapkan peluncuran produk asuransi parametrik bencana dengan target mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Ini menandakan langkah serius untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama, Benny Waworuntu, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun aturan dan skema teknis yang diperlukan. Upaya ini dilakukan agar pelaksanaan asuransi ini dapat berjalan lancar saat resmi diimplementasikan.

Disamping itu, keterlibatan berbagai lembaga pemerintah dan institusi finansial juga menjadi perhatian. Pembagian tugas yang jelas di antara aktor-aktor ini diharapkan dapat menciptakan sistem asuransi bencana yang efektif dan efisien.

Kolaborasi untuk Desain dan Implementasi Asuransi Bencana

Inisiatif untuk pengembangan produk asuransi bencana tidak hanya berasal dari satu pihak saja. Kerjasama antara Kementerian Keuangan, IndonesiaRe, dan Asuransi Maipark menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan produk yang berkelanjutan.

Delil Khairat, Direktur Teknik Operasi IndonesiaRe, menjelaskan bahwa desain produk sudah memasuki tahap akhir. Ini mencerminkan komitmen semua pihak untuk menghasilkan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam skema ini adalah pengelolaan risiko. Dengan menggandeng konsorsium, mereka dapat mengkonsolidasi kapasitas dalam negeri dan membagikan risiko dengan lebih baik.

Fenomena banjir yang melanda Sumatra mengungkapkan betapa besarnya kesenjangan dalam proteksi asuransi di Indonesia. Banyak masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya asuransi bencana, yang dapat melindungi mereka dari kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.

Menurut laporan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), total estimasi klaim asuransi yang terkait dengan bencana tersebut mencapai sekitar Rp567,02 miliar. Angka ini mencakup klaim dari dua kategori utama, yaitu properti dan kendaraan.

Ketua AAUI, Budi Herawan, menjelaskan bahwa total klaim tersebut terbagi menjadi klaim asuransi properti yang mencapai Rp492,52 miliar dan klaim untuk kendaraan bermotor sekitar Rp74,49 miliar. Laporan ini dihasilkan dari data yang dikumpulkan dari 39 anggota AAUI.

Budi menekankan bahwa angka tersebut adalah dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya proses pelaporan serta survei lapangan. Dengan adanya bencana ini, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asuransi bencana perlu ditingkatkan.

Dari sisi pemerintah, ada perhatian yang besar terhadap bencana ini. Anggaran sekitar Rp51 triliun telah disiapkan untuk rehabilitasi dan pemulihan. Namun, estimasi klaim yang tercatat saat ini masih jauh dari anggaran tersebut, menunjukkan adanya celah perlindungan yang perlu diatasi.

Analisis Terhadap Data Klaim Asuransi Bencana di Indonesia

Data klaim asuransi yang diperoleh oleh AAUI menunjukkan bahwa perlindungan terhadap risiko bencana di Indonesia masih sangat minim. Dalam hal ini, penting untuk mengaitkan angka klaim dengan pemahaman masyarakat tentang asuransi.

Pengalaman dari bencana ini menunjukkan bahwa banyak orang yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal belum terlindungi oleh asuransi. Hal ini menjadi tantangan bagi industri asuransi untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat.

Berdasarkan informasi dari Budi, estimasi klaim juga belum mencakup klaim dari aset bangunan milik negara yang terproteksi melalui Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN). Ini menunjukkan bahwa data yang ada masih bersifat sementara dan dapat berkembang lebih lanjut.

Dengan kondisi saat ini, jelas terlihat bahwa sebagian besar risiko bencana masih tidak terlindungi oleh asuransi. Di sinilah peran pemerintah dan industri asuransi menjadi sangat krusial untuk melakukan sosialisasi dan mendukung pemahaman masyarakat tentang pentingnya asuransi bencana.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Banjir di Sumatra

Dampak dari bencana banjir ini sangat besar, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Tercatat ada 967 jiwa yang meninggal dunia, dan 262 orang masih dinyatakan hilang, membuat bencana ini salah satu yang terburuk dalam sejarah modern Indonesia.

Penduduk yang terkena dampak mencapai 3,3 juta jiwa, yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, serta pola hidup sehari-hari. Kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp68,8 triliun menunjukkan betapa parahnya dampak ini bagi perekonomian setempat.

Selain itu, sekitar 3.500 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan berat, dan infrastruktur seperti 271 jembatan serta 282 fasilitas pendidikan juga terdampak. Kerusakan ini memerlukan perhatian segera dan rehabilitasi yang memadai untuk memastikan masyarakat dapat pulih dan kembali beraktivitas.

Pentingnya Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Asuransi Bencana

Dalam konteks ini, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi bencana menjadi sangat krusial. Edukasi serta sosialisasi mengenai asuransi bencana perlu dilakukan secara terus-menerus untuk menjangkau lebih banyak orang.

Masyarakat harus memahami bahwa asuransi bencana bukanlah sekadar biaya tambahan, tetapi juga proteksi yang penting untuk mengurangi risiko kerugian. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan lebih banyak orang yang mau berinvestasi dalam perlindungan asuransi.

Industri asuransi perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Ini termasuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai produk-produk asuransi bencana yang tersedia.

Dengan meningkatnya literasi asuransi, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam penetrasi asuransi bencana di masa depan. Keterlibatan semua pihak sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan ini, demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta baru-baru ini menjadi saksi pentingnya pertemuan bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada 15 Desember 2025 dilakukan untuk memperkuat arah kebijakan dan struktur tata kelola perusahaan. Keputusan ini diambil sebagai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan dan regulasi yang berubah di tahun 2026.

RUPSLB ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran pimpinan perusahaan, tetapi juga diikuti secara daring oleh para pemegang saham. Fokus utama dari pertemuan ini adalah penyesuaian tata kelola BNI agar lebih responsif terhadap perkembangan regulasi yang berlaku.

Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BNI, menjelaskan bahwa keputusan yang diambil selama RUPSLB sangat strategis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan regulasi dan dapat menjalankan strategi bisnis yang efektif di masa mendatang.

“RUPSLB kali ini memastikan setiap aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan memastikan persiapan operasional kami untuk tahun depan,” ungkap Putrama dalam keterangan yang disampaikan. Dalam agenda tersebut, diharapkan keputusan yang diambil bisa memberikan dampak kecukupan dalam kesiapan BNI menghadapi dinamika industri.

Dalam agenda pertama RUPSLB, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar yang mencakup penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai dengan Undang-Undang BUMN terbaru. Perubahan ini adalah respons terhadap permintaan Badan Pengelola BUMN, yang secara langsung berhubungan dengan penguatan tata kelola perusahaan.

Selanjutnya, agenda kedua memberikan persetujuan terkait pendelegasian kewenangan perihal penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2026. Ini adalah langkah penting untuk mempercepat proses perencanaan sehingga perusahaan siap menjalankan strategi operasional setahun ke depan.

Pemegang saham juga menyetujui pembaruan dokumen Recovery Plan untuk tahun 2025/2026. Ini menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan regulator, sekaligus penguatan dalam hal perencanaan keberlanjutan operasional perusahaan untuk menghadapi kemungkinan tantangan di masa yang akan datang.

Dalam agenda terakhir, RUPSLB juga menegaskan pemberhentian Suminto dari posisi anggota Dewan Komisaris. Pemberhentian ini bertepatan dengan penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

Dengan berakhirnya masa jabatan Suminto pada 8 Oktober 2025, RUPSLB ini mengukuhkan pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris baru. Febrio sebelumnya menjabat di Kementerian Keuangan dan diharapkan dapat membawa perspektif baru ke dalam tata kelola BNI.

Kinerja Keuangan BNI yang Menggembirakan

BNI berhasil menutup kuartal III 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Di tengah tantangan ekonomi global, fundamental perusahaan tetap kuat berkat efisiensi pendanaan dan upaya transformasi digital yang berkelanjutan. Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit mencapai Rp812 triliun, dengan pertumbuhan tahunan yang menakjubkan sebesar 10,5%.

Pertumbuhan ini terlihat di semua segmen bisnis, termasuk kredit korporasi yang tumbuh 12,4% menjadi Rp451 triliun. Tidak hanya itu, sektor menengah dan UMKM non-KUR juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, masing-masing tumbuh 14,3% dan 13,9%.

Segmen konsumer juga mencatat pertumbuhan yang baik, mencapai 9,6% menjadi Rp150,2 triliun. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pinjaman pribadi, serta penggunaan kartu kredit.

Dari sisi pendanaan, enam bulan terakhir menunjukkan dana murah (CASA) juga meningkat sebesar 13,3% menjadi Rp613,4 triliun, didukung oleh pertumbuhan pada giro dan tabungan yang solid. Ini merupakan sinyal positif bagi kesehatan finansial BNI, yang turut berkontribusi pada pencapaian total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp934,3 triliun.

Strategi Transformasi Digital yang Efektif

Transformasi digital tetap menjadi salah satu pilar utama bagi BNI. Aplikasi mobile banking “wondr by BNI” mencatat 10,5 juta pengguna, melakukan 866 juta transaksi dengan total nilai mencapai Rp783 triliun. Ini menunjukkan minat masyarakat terhadap layanan digital yang ditawarkan oleh bank.

Sementara itu, untuk segmen wholesale banking, platform BNIdirect juga mencatat pertumbuhan yang positif. Dengan total nilai transaksi mencapai Rp8.080 triliun, BNI berhasil menarik segmentasi pelanggan yang lebih besar, termasuk di dalamnya jumlah volume transaksi yang melampaui satu miliar.

Keberhasilan BNI dalam kinerja keuangan dan transformasi digital tak lepas dari komitmen semua pihak untuk mengedepankan inovasi. Hal ini diharapkan akan semakin memperkuat posisi BNI sebagai bank yang mampu bersaing dan memberikan nilai jangka panjang yang signifikan bagi stakeholder.

Kesiapan BNI Menghadapi Tahun 2026

Berdasarkan hasil RUPSLB dan pencapaian kinerja keuangan, BNI menegaskan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan di tahun 2026. Penyesuaian struktur dan kebijakan diharapkan akan menjaga kesinambungan pertumbuhan dan ketahanan perusahaan.

Putrama menyatakan optimisme bahwa penguatan tata kelola dan transformasi yang berkelanjutan akan membuat BNI semakin kokoh sebagai bank yang sehat dan kompetitif. Hal ini diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Selanjutnya, perusahaan akan terus memantau perubahan regulasi dan situasi industri agar tetap adaptif. Dengan pendekatan ini, BNI berharap dapat terus memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan tetap menjadi yang terdepan di industri perbankan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, BNI berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingannya. Kesiapan menghadapi dinamika pasar serta perubahan regulasi di tahun mendatang adalah prioritas utama yang akan menjadi pedoman bagi BNI ke depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan visi yang ambisius mengenai ketahanan energi Indonesia. Menurutnya, pada tahun 2026, Indonesia akan berhenti mengimpor bahan bakar minyak jenis solar atau diesel, yang selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam sektor energi nasional.

Hal ini merupakan langkah signifikan menuju kemandirian energi dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Dengan pencapaian ini, diharapkan akan ada penurunan ketergantungan terhadap energi impor dan meningkatkan kepastian pasokan energi dalam negeri.

Langkah this ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Melalui kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan.

Pencapaian dan Rencana Pemerintah dalam Energi Terbarukan

Pemerintah memiliki berbagai strategi untuk memanfaatkan potensi energi terbarukan di Indonesia. Sumber-sumber seperti tenaga surya, angin, dan biomassa dianggap memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Diharapkan investasi dalam sektor ini akan meningkat seiring dengan kebijakan yang mendukung perkembangan energi terbarukan. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi, mengurangi biaya energi, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, pemerintah berharap bisa mengurangi dampak negatif dari bahan bakar fosil. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memenuhi target Perjanjian Paris dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Rincian Program Pengurangan Impor Bahan Bakar Minyak

Dalam laporannya, Bahlil menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai target tersebut. Pemerintah berencana meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan memperluas kampanye penggunaan bahan bakar alternatif.

Untuk mendukung program ini, pengembangan infrastruktur pendukung menjadi perhatian utama. Infrastruktur yang memadai diperlukan agar transisi energi dapat berlangsung lancar dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui sinergi ini, investasi di sektor energi dapat berlangsung lebih cepat dan lebih efektif.

Implicasi Ekonomi dari Kebijakan Energi Baru

Kebijakan menuju kemandirian energi akan memberikan dampak yang luas bagi perekonomian Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor, diharapkan dapat menghemat valuta asing yang cukup signifikan.

Selain itu, transisi energi juga diharapkan membuka peluang baru di sektor teknologi dan energi bersih. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Sektor-sektor lain seperti transportasi dan industri juga akan merasakan efek positif dari kebijakan ini. Pengurangan biaya energi akan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, baru-baru ini mengungkapkan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menekankan bahwa makanan yang digunakan dalam program tersebut seharusnya tidak berasal dari produk pabrik besar, melainkan dari usaha mikro, kecil, dan produk lokal.

Kebijakan ini diambil berdasarkan Perpres nomor 115 tahun 2025, yang mengatur bahwa penyelenggaraan program ini harus mengutamakan produk dalam negeri. Dengan demikian, Nanik berharap agar keterlibatan komunitas lokal, termasuk usaha kecil dan koperasi, dapat dimaksimalkan untuk mendukung keberhasilan program ini.

Pentingnya Dukungan Terhadap Produk Lokal Dalam Program Makanan

Nanik menjelaskan bahwa penggunaan makanan yang diproduksi oleh warga setempat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hal ini juga membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi yang berasal dari bahan makanan yang berkualitas dan terjangkau.

Contohnya, di Depok, Jawa Barat, ibu-ibu dari kalangan orang tua siswa terlibat langsung dalam pembuatan roti dan makanan lainnya secara rumahan. Mereka tidak hanya membuat makanan ringan, tetapi juga memproduksi bakso, nugget, dan rolade dengan cara yang alami dan sehat.

Dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki warga, program ini bisa menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini sangat berpotensi mendukung perekonomian lokal di dalam masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah.

Namun, semua produk yang dihasilkan harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Untuk itu, izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sangat penting, agar konsumen merasa aman mengkonsumsi makanan yang dihasilkan.

Peran Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dalam Memastikan Kualitas Makanan

SPPG memiliki peran sentral dalam pelaksanaan program MBG. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan keamanan yang sudah ditentukan. Nanik mengungkapkan pentingnya pengawasan dan pemantauan terhadap setiap tahap penyelenggaraan program ini.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, anggota SPPG dilatih untuk memahami prosedur yang benar dalam menyediakan makanan bergizi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada serta meningkatkan kualitas makanan yang disajikan.

Dari sisi pelibatan masyarakat, penting bagi mereka untuk diajak aktif berpartisipasi dalam penyediaan makanan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa program MBG dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan.

Pendidikan mengenai gizi dan pentingnya makanan sehat juga menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam program ini. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi mengenai pola makan sehat.

Peluang dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Walaupun program Makan Bergizi Gratis memiliki banyak potensi positif, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya nutrisi dalam makanan. Edukasi yang berkesinambungan sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini.

Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup. Produk pangan lokal harus selalu terjamin ketersediaannya agar program ini bisa berjalan tanpa kendala. Kerja sama yang erat antara pemerintah dan petani lokal bisa menjadi solusi untuk masalah ini.

Di samping itu, aspek pemasaran produk lokal yang dihasilkan juga perlu diperhatikan. Masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana memasarkan produk mereka agar lebih dikenal luas dan bisa bersaing dengan produk pabrik.

Dalam menghadapi semua tantangan ini, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi sangat penting. Dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bersinergi agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sukses dan bermanfaat bagi semua.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat pertumbuhan laba bersih yang signifikan per November 2025, mencapai angka 28,7% secara bulanan. Kenaikan ini pun sejalan dengan penurunan beban bunga dan pertumbuhan pendapatan bunga yang cukup pesat.

Pendapatan bunga yang tercatat tumbuh 9,5% secara tahunan pada periode yang sama. Beban bunga mengalami penurunan menjadi Rp3,6 triliun dan menunjukkan tren menurun sejak kuartal kedua tahun ini, memberikan angin segar bagi perencanaan keuangan bank.

Menanggapi perkembangan positif ini, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menyatakan bahwa situasi ini merupakan refleksi dari likuiditas pasar yang semakin kondusif. Hal ini juga mencerminkan pengelolaan struktur pendanaan yang lebih efisien di tengah adanya penurunan kompetisi di sektor dana pihak ketiga.

“Perbaikan biaya pendanaan memberi kami kesempatan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan dan profitabilitas. Fokus utama kami adalah kualitas pendanaan dan pengelolaan likuiditas yang bijak,” tuturnya dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (15/12/2025).

Pendapatan non-bunga juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencatat pertumbuhan sebesar 12,1% secara tahunan. Capaian ini lebih baik dibandingkan dua bulan sebelumnya, didorong oleh tingginya transaksi digital dan optimalisasi solusi keuangan sesuai kebutuhan nasabah.

Tanda Positif dalam Pendapatan Non-Bunga dan Digitalisasi

Transaksi digital yang bersifat berulang semakin memberikan kontribusi besar bagi pendapatan berbasis biaya, dengan pertumbuhan sekitar 14% setiap tahun. Penawaran layanan seperti Livin’ by Mandiri menunjukkan peningkatan yang luar biasa dengan pertumbuhan mencapai 19,8% year on year.

Di sisi lain, solusi treasury juga menunjukkan kinerja yang impresif, dimana pertumbuhan mencapai 55% secara tahunan. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas trading dan layanan kepada klien, yang menunjukkan minat yang kuat dari berbagai sektor industri.

Dari perspektif efisiensi, pengelolaan biaya yang lebih baik berkontribusi pada penurunan operating expenses (OPEX) sebesar 20,2% secara bulanan. Hal ini membuat rasio biaya terhadap pendapatan tetap terjaga pada level yang optimal, yakni 42,97%.

Pertumbuhan Kredit yang Stabil dan Kapasitas Ekspansi

Per akhir November 2025, total kredit yang disalurkan Bank Mandiri tumbuh sebesar 13,1% tahun ke tahun, menyentuh angka Rp 1.452 triliun. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata pertumbuhan kredit di industri perbankan, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.

Peningkatan signifikan juga terlihat pada dana pihak ketiga (DPK), yang tumbuh mencapai 15,9% secara tahunan, sehingga totalnya menjadi Rp 1.584 triliun. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga, atau Loan to Deposit Ratio (LDR), terjaga optimal pada kisaran 91%, menunjukkan kesehatan likuiditas perbankan.

Novita menegaskan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan likuiditas yang sehat dan kapasitas ekspansi pembiayaan yang masih terbuka. Pengelolaan struktur pendanaan yang semakin stabil menjadi kunci dalam memperkuat posisi Bank Mandiri di pasar.

Dampak Positif pada Total Aset dan Kebijakan Bisnis

Total aset Bank Mandiri per November 2025 mencapai Rp 2.120 triliun, mencatat pertumbuhan 14,6% secara tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa bank terus menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan penguatan fundamental perusahaan.

Pengalaman dalam menghadapi berbagai siklus ekonomi menjadi landasan fundamental bagi manajemen risiko dan kesiapan operasional. Novita menegaskan arah kebijakan bisnis yang tetap berfokus dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Kami yakin prospek ekonomi nasional tetap solid dan menjadi peluang untuk mempertahankan kinerja yang baik. Kami menetapkan target untuk pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga tetap pada level dua digit hingga akhir 2025,” jelasnya.

Peningkatan Kualitas Aset dan Manajemen Risiko

Kualitas aset Bank Mandiri juga menunjukkan perkembangan yang positif, dengan rasio non-performing loan (NPL) yang tercatat di angka 0,99% per November 2025. Ini adalah indikasi bahwa bank telah melakukan langkah-langkah yang baik dalam pengelolaan risiko kredit.

Perbaikan kualitas aset ini didukung oleh tingkat pencadangan yang memadai, dengan coverage ratio mencapai sekitar 260%. Pengelolaan risiko yang baik juga berkontribusi pada penurunan beban pencadangan sebesar 36% secara tahunan.

Penurunan beban pencadangan ini secara langsung memberikan ruang bagi penguatan kinerja laba. Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, Bank Mandiri berada dalam posisi yang solid untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang baru saja dilaksanakan oleh Aneka Tambang (ANTM) di Jakarta menandai perubahan penting dalam kepengurusan perusahaan. Keputusan signifikan ini menyetujui penunjukan Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama, menggantikan Rauf Purnama dalam posisinya. Langkah ini mencerminkan pergeseran strategi dan harapan baru untuk pertumbuhan perusahaan ke depannya.

Keputusan ini diambil pada tanggal 15 Desember 2025, di mana para pemegang saham memberikan suara bulat atas pengangkatan tersebut. Irwandy Arif, yang memiliki latar belakang akademis yang kuat sebagai akademisi tambang dan energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), sebelumnya menjabat sebagai Komisaris ANTM.

Dalam pernyataannya, Direktur Antam I Dewa Wirantaya menegaskan pentingnya memiliki manajemen yang profesional dan kompeten. Dia juga menekankan pada harapan bahwa tim baru ini dapat memperkuat solidaritas dalam manajemen dan mendukung visi perusahaan untuk menjadi pemain global di industri pertambangan.

Profil Lengkap Irwandy Arif di Dunia Pertambangan

Irwandy Arif lahir di Ujung Pandang pada 28 Desember 1951, dan menempuh pendidikan di bidang Teknik Pertambangan serta Teknik Industri di ITB. Selain itu, ia meraih gelar doktor di Ecole des Mines de Nancy, Perancis, yang semakin memperkaya pengetahuannya dalam bidang ini. Perjalanan pendidikannya menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kemampuan di dunia pertambangan.

Selain mengisi jabatan sebagai Komisaris Utama ANTM, Arif juga memiliki sejumlah pengalaman di posisi penting lainnya. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PTBA dan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada masa jabatan Menteri Arifin Tasrif.

Arif juga pernah aktif dalam pendidikan sebagai Ketua Jurusan Teknik Pertambangan di ITB dan Dekan Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral. Gelar Guru Besar yang diraihnya pada tahun 2003 menjadi bukti kemampuannya dalam bidang tersebut.

Pengalaman Arif dalam Industri Pertambangan di Indonesia

Keberadaan Irwandy dalam industri pertambangan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Ia memiliki pengalaman lebih dari puluhan tahun di beberapa perusahaan terkemuka. Dalam kapasitasnya sebagai komisaris independen, ia berhasil berkontribusi pada perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional, meningkatkan standar operasional mereka.

Selain itu, Arif menjabat sebagai Direktur Independen di Golden Energy and Resources Ltd serta komisaris di PT Vale Indonesia Tbk. Dengan latar belakang yang kaya, ia dikenal memiliki kemampuan analisis dan permodelan geoteknik yang sangat baik.

Keterlibatannya di berbagai perusahaan, seperti PT Adaro Energy Tbk dan PT Tobabara Sejahtera Tbk sebagai anggota Komite Audit, menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi pada standar kepatuhan dan transparansi dalam industri.

Kontribusi Akademis dan Publikasi oleh Irwandy Arif

Arif juga tidak hanya aktif di dunia praktis, tetapi juga di dunia akademis dan publikasi. Ia dikenal sebagai penulis yang mempublikasikan berbagai buku mengenai industri pertambangan di Indonesia. Karyanya yang lain termasuk buku tentang batubara, nikel, dan emas, yang telah banyak dibaca oleh praktisi dan kalangan akademis.

Karya terbaru yang ia luncurkan, seperti Buku Batubara Indonesia dan Buku Geoteknik Tambang, menjadi referensi penting bagi mahasiswa serta para profesional di bidang pertambangan. Dengan pengetahuan mendalam dan pengalaman panjangnya, publikasinya memberikan wawasan berharga tentang industri yang terus berkembang ini.

Tokoh ini juga berkontribusi dalam berbagai seminar dan konferensi, berbagi pengetahuan dan ide-ide inovatif yang dapat memajukan industri pertambangan di Tanah Air. Dengan perannya yang multifaset, Arif berupaya untuk tidak hanya memajukan perusahaan yang ia pimpin, tetapi juga industri secara keseluruhan.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengumumkan target setoran bea keluar untuk komoditas batu bara pada tahun 2026 yang mencapai Rp 20 triliun. Selain itu, pemerintah juga menargetkan setoran dari komoditas emas sebesar Rp 3 triliun, yang menunjukkan perhatian besar terhadap sektor sumber daya alam sebagai sumber pendapatan negara.

Sikap masyarakat dan pelaku industri terhadap kebijakan ini sangat beragam, mencerminkan tantangan yang dihadapi. Terlebih lagi, pelaku usaha menginginkan kebijakan ini tidak mengganggu keberlangsungan operasional mereka, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, berbagai pihak berharap bahwa kebijakan baru ini tidak menghambat investasi dan pertumbuhan di sektor pertambangan. Ini penting mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak.

Dialog mengenai kebijakan bea keluar batubara pada tahun 2026 menarik untuk disimak, khususnya tanggapan dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Melalui pernyataan yang disampaikan oleh direktur eksekutif mereka, terlihat jelas kekhawatiran yang muncul terkait kebijakan ini dan dampaknya bagi industri.

Pemahaman Mendalam tentang Kebijakan Bea Keluar Batubara

Bea keluar adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah pada komoditas yang diekspor, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan negara. Namun, dengan pengenaan tarif sebesar 1-5% yang direncanakan, ada kekhawatiran bahwa hal tersebut bisa memberi dampak negatif bagi pelaku usaha.

Gita Mahyarani, selaku Direktur Eksekutif APBI-ICMA, mengungkapkan bahwa penetapan tarif bea keluar harus dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan kondisi pasar. Pengenaan bea keluar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan daya saing bagi produk batu bara Indonesia di pasar internasional.

Pasar batu bara global mengalami dinamika yang signifikan, dan perusahaan-perusahaan perlu menyesuaikan strategi agar tetap kompetitif. Penerapan tarif bea yang tidak tepat dapat menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan industri ini di masa mendatang.

Akhir dari kebijakan ini bisa berimplikasi lebih jauh, baik terhadap pendapatan nasional maupun eksistensi perusahaan di sektor tambang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis komprehensif sebelum menerapkan regulasi baru ini.

Risiko dan Tantangan yang Dihadapi Pelaku Usaha

Menyikapi rencana tersebut, pelaku usaha juga harus memperhitungkan risiko yang mungkin muncul, seperti berkurangnya investasi di sektor pertambangan. Jika kebijakan tidak disusun secara proporsional, bisa saja berakhir pada pengurangan kapasitas produksi.

Hal ini juga berarti akan ada dampak yang lebih besar bagi karyawan dan komunitas yang bergantung pada industri tambang. Penurunan produksi otomatis akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan berpotensi mengakibatkan masalah sosial di daerah yang terdampak.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, bea keluar yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan efek domino yang merugikan. Itu sebabnya sangat penting bagi pemerintah untuk melibatkan stakeholders dalam proses pembuatan kebijakan ini.

Keterlibatan asosiasi pertambangan dalam diskusi kebijakan bisa menjadi kunci untuk menemukan solusi yang seimbang. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berpihak pada kepentingan negara, tetapi juga memperhatikan kelangsungan industri.

Implikasi bagi Investasi di Sektor Pertambangan

Besaran target setoran bea keluar tentu akan menjadi perhatian serius bagi investor yang beroperasi di bidang tambang. Investor cenderung lebih berhati-hati untuk berinvestasi ketika mereka merasa akan ada beban tambahan dari pajak atau bea keluar yang tinggi.

Kebijakan yang jelas dan transparan akan sangat penting untuk menarik investor, khususnya di masa ketidakpastian pasar saat ini. Jika investor merasa tidak nyaman, mereka mungkin memilih untuk investasi di negara lain yang memiliki regulasi yang lebih ramah.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penciptaan iklim investasi yang menarik. Menciptakan sinergi antara pemerintah dan pihak industri merupakan langkah yang krusial untuk mencapai tujuan bersama.

Kebijakan terkait bea keluar ini perlu dipandang sebagai bagian dari kerangka besar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial harus menjadi fokus utama agar sektor pertambangan dapat terus berkontribusi bagi perekonomian negara.